PDIP Kecam Tembakan Peringatan di Masjid Raya Baiturrahman: Tempat Ibadah Harus Steril dari Aksi Kekerasan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara terbuka mengkritik tindakan aparat keamanan yang melepaskan tembakan peringatan saat kerusuhan meletus dalam peringatan Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026). Sikap ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menilai langkah tersebut tidak proporsional, terutama karena terjadi di lingkungan rumah ibadah yang seharusnya dijaga kesakralannya.

Menurut Hasto, aparat seharusnya mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif ketimbang langsung menggunakan kekuatan yang berpotensi memicu eskalasi. Ia menegaskan bahwa tempat ibadah harus menjadi zona yang steril dari segala bentuk kekerasan, termasuk tembakan peringatan. "Kami menyesalkan ketika kemudian terjadi tindak kekerasan, bahkan letusan senjata di tempat ibadah yang seharusnya kita jaga kesakralannya," ujarnya di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).

Lebih jauh, Hasto menggarisbawahi bahwa kerusuhan tersebut tidak bisa dilepaskan dari akumulasi keresahan masyarakat Aceh yang selama ini terpendam. Berdasarkan laporan yang diterima PDIP, sejumlah persoalan seperti penanganan bencana yang dinilai belum maksimal dan berkurangnya transfer ke daerah menjadi pemicu potensial. "Siapa tahu akar persoalannya adalah ternyata akumulasi dari berbagai persoalan-persoalan ketidakadilan yang selama ini tersumbat pintunya untuk dicari suatu solusi dengan sebaik-baiknya," tuturnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa respons keamanan yang represif justru berisiko mengubur akar masalah yang sesungguhnya.

Kronologi kericuhan bermula ketika ribuan warga dari berbagai daerah di Aceh berkumpul sejak pagi untuk mengikuti doa tolak bala dan zikir akbar dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh yang jatuh setiap 15 Agustus. Namun, ketegangan mulai terasa ketika sebagian massa mengibarkan bendera merah-hitam-putih dengan lambang bulan bintang, simbol yang identik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Situasi memuncak saat sekelompok orang berusaha memasang bendera tersebut di salah satu tiang kompleks masjid, memicu aksi lempar batu dari massa ke arah petugas. Aparat merespons dengan tembakan ke udara dan gas air mata, yang berujung pada kerusakan sejumlah sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi.

Insiden ini menyoroti kerentanan hubungan sipil-militer di Aceh, wilayah yang memiliki sejarah panjang konflik dan perdamaian. Meski telah 21 tahun berlalu sejak perjanjian damai Helsinki, simbol-simbol lama masih mampu membangkitkan emosi dan memicu ketegangan. Pengamat menilai bahwa penggunaan kekuatan di area ibadah tidak hanya berpotensi melanggar protokol keamanan, tetapi juga dapat memperdalam sentimen anti-pemerintah di daerah yang sensitif. PDIP, melalui Hasto, mendesak agar aparat mengevaluasi prosedur tetap dan mengedepankan pendekatan yang lebih humanis, khususnya saat berhadapan dengan massa yang sedang menjalankan ritual keagamaan.

Pernyataan Hasto yang mendorong dialog dengan pimpinan masjid sebagai alternatif penyelesaian konflik mendapat resonansi dari berbagai kalangan. "Ketika ada pihak-pihak yang kemudian menyampaikan suatu kritik, mekanisme di tempat ibadah kita bisa bertemu dengan pimpinan di masjid tersebut, kemudian dialog. Bukan langsung penanganan-penanganan yang kemudian akhirnya menciptakan suasana yang panas," jelasnya. Imbauan ini menegaskan pentingnya ruang partisipasi publik yang sehat, terutama di daerah yang memiliki sejarah panjang perjuangan dan sensitivitas politik.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana pemerintah pusat dan aparat keamanan akan menangani akar ketidakpuasan di Aceh tanpa mengorbankan stabilitas. Apakah insiden ini akan menjadi momentum untuk membuka ruang dialog yang lebih inklusif, atau justru memicu kebijakan yang lebih represif? PDIP tampaknya ingin menempatkan diri sebagai penengah yang mengingatkan agar penyelesaian masalah tidak dilakukan dengan cara-cara yang kontraproduktif. Semua mata kini tertuju pada langkah konkret aparat dan pemerintah dalam merespons tuntutan masyarakat Aceh yang selama ini mungkin belum tersalurkan.