Trump Perintahkan Pengurangan Dril Militer AS-Korea Selatan, Hubungan Sekutu Diuji
Baca dalam 60 detik
- Presiden AS Donald Trump memerintahkan pengurangan drastis latihan militer bersama dengan Korea Selatan, dengan alasan biaya dan sinyal yang tidak tepat terhadap Korea Utara.
- Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan regional, di mana Korea Utara telah memperluas kemampuan nuklirnya dan memperdalam kerja sama dengan Rusia.
- Langkah Trump berpotensi mengubah keseimbangan keamanan di Asia Timur dan berdampak pada dinamika geopolitik global, termasuk bagi Indonesia yang memiliki kepentingan di kawasan.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka menyatakan ketidakpuasannya terhadap latihan militer gabungan dengan Korea Selatan dan memerintahkan pengurangan signifikan dalam latihan yang dijadwalkan mulai Senin (16/8). Langkah ini diambil sehari sebelum dimulainya latihan tahunan Ulchi Freedom Shield, yang selama ini dianggap oleh Korea Utara sebagai gladi resik untuk invasi.
Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump menegaskan bahwa berdasarkan hubungan baiknya dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, ia tidak senang dengan keterlibatan AS dalam latihan militer bersama Korea Selatan. Ia menilai latihan tersebut tidak hanya mahal, dengan sebagian besar biaya ditanggung AS, tetapi juga mengirim sinyal yang tidak pantas dan bermusuhan kepada Korea Utara yang dianggapnya tidak mengancam dan hormat selama masa kepresidenannya. Meski demikian, Trump mengakui sudah terlambat untuk membatalkan latihan, sehingga ia memerintahkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk "mengurangi secara substansial" latihan tersebut.
Latihan Ulchi Freedom Shield yang berlangsung selama 11 hari ini merupakan agenda rutin musim panas bagi militer Korea Selatan dan sekutu AS, dirancang untuk memperkuat pertahanan terhadap Korea Utara yang bersenjata nuklir. Menanggapi pernyataan Trump, Kementerian Pertahanan Korea Selatan menegaskan bahwa latihan akan "berjalan sesuai pemberitahuan dan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya". Sikap ini menunjukkan adanya ketegangan antara Washington dan Seoul, di mana Korea Selatan tampaknya tetap berkomitmen pada jadwal yang telah disepakati.
Langkah Trump ini bukanlah yang pertama dalam menantang aliansi jangka panjang. Sebelumnya, ia juga mengkritik negara-negara NATO yang dianggapnya tidak mendukung kebijakan AS terkait perang melawan Iran. Dalam unggahan yang sama, Trump juga menyindir Korea Selatan karena menolak bergabung dalam upaya denuklirisasi Iran, dengan menulis bahwa ia baru saja bertanya kepada Presiden Korea Selatan dan mendapat jawaban "Tidak, terima kasih!".
Para analis menilai bahwa keputusan ini muncul di tengah meningkatnya kapabilitas nuklir dan rudal Korea Utara sejak kegagalan negosiasi Trump-Kim pada 2019. Korea Utara juga telah memperdalam hubungannya dengan Rusia sejak invasi penuh ke Ukraina pada 2022, dengan mengirim pasukan dan amunisi untuk mendukung Moskow sebagai imbalan bantuan finansial, pangan, energi, dan teknologi militer. Latihan tahun ini, yang melibatkan 18.000 tentara Korea Selatan dan pasukan AS, akan fokus pada perang drone, gangguan GPS, dan serangan siber, seperti diungkapkan oleh Kolonel Ryan Donald, juru bicara Komando Gabungan AS-Korea Selatan.
Konteks Indonesia: Perubahan kebijakan keamanan AS di Asia Timur ini memiliki implikasi bagi Indonesia, terutama terkait stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Indonesia, yang selama ini mengusung prinsip politik luar negeri bebas aktif, tentu akan mencermati bagaimana dinamika ini memengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan. Selain itu, Indonesia juga memiliki kepentingan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan dan Semenanjung Korea, yang merupakan jalur perdagangan penting. Jika AS mengurangi komitmen militernya di Asia, hal ini dapat membuka ruang bagi aktor lain seperti China untuk memperluas pengaruh, yang pada akhirnya berdampak pada posisi Indonesia.
Sementara itu, Presiden Korea Selatan yang baru, Lee Jae Myung, yang dikenal dengan sikapnya yang cenderung akomodatif terhadap Korea Utara, telah menawarkan dialog tanpa prasyarat sejak menjabat pada Juni 2025. Namun, hingga kini, kepemimpinan Korea Utara belum memberikan respons terhadap tawaran tersebut. Ketidakpastian ini menambah kompleksitas situasi, di mana upaya diplomasi belum membuahkan hasil sementara latihan militer justru menjadi sumber ketegangan.
Ke depan, pertanyaan besar yang mengemuka adalah apakah pengurangan latihan militer ini akan benar-benar dilaksanakan dan bagaimana dampaknya terhadap postur pertahanan Korea Selatan. Apakah ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam aliansi AS-Korea Selatan, atau hanya taktik negosiasi Trump untuk menekan Seoul dalam isu-isu lain seperti kontribusi biaya pertahanan dan kerja sama ekonomi? Yang jelas, langkah ini menunjukkan bahwa Trump tidak segan untuk mengorbankan hubungan sekutu demi visi kebijakan luar negerinya yang transaksional.



