Mantan Menhan Ukraina Mykhailo Fedorov Tantang Zelensky: Seruan Pemilu di Tengah Perang
Baca dalam 60 detik
- Mykhailo Fedorov, eks Menteri Pertahanan Ukraina yang populer, resmi memutuskan hubungan politik dengan Presiden Zelensky dan menyerukan pemilu di masa perang.
- Langkah ini dianggap berisiko karena survei menunjukkan mayoritas warga Ukraina menolak pemilu sebelum perang usai, dan hanya 15% yang mendukungnya.
- Fedorov diprediksi akan menjadi pemimpin oposisi, namun harus menghadapi tantangan besar: rendahnya kepercayaan publik pada politisi dan kuatnya legitimasi Zelensky sebagai pemimpin perang.
Mykhailo Fedorov, mantan Menteri Pertahanan Ukraina yang dikenal sebagai tokoh reformis dan teknokrat, kini mengambil langkah politik yang berani: secara terbuka menyerukan pemilu di tengah perang dan mengkritik keras pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky. Langkah ini menandai perpecahan dramatis dengan sekutu lamanya dan membuka babak baru dalam peta politik Ukraina yang sedang berperang.
Fedorov, yang dipecat dari jabatannya pada Juli lalu dalam perombakan kabinet yang memicu protes besar-besaran dari para pendukungnya, menyampaikan pidato video pada Selasa (18 Agustus) yang isinya menyerang sistem pemerintahan yang pernah ia coba perbaiki. Dalam pidato tersebut, ia menyoroti krisis tata kelola yang parah dan menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah "masalah kelangsungan hidup" bagi Ukraina. Pidato ini juga menampilkan gambar-gambar tokoh kunci di lingkaran Zelensky, seperti Andriy Yermak dan David Arakhamia, yang semakin memperjelas arah serangannya.
Langkah Fedorov ini dinilai sebagai upaya untuk merebut posisi sebagai pemimpin oposisi. Menurut analis politik Volodymyr Fesenko, pidato tersebut "jelas merupakan tawaran untuk peran pemimpin oposisi," meskipun serangannya tidak ditujukan secara pribadi kepada Zelensky, melainkan kepada apa yang disebutnya sebagai "Zelensky kolektif". Namun, langkah ini sangat berisiko di tengah perang, di mana kepercayaan publik terhadap politisi sangat rendah dan legitimasi Zelensky sebagai pemimpin perang masih kuat.
Survei yang dilakukan oleh Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) menunjukkan bahwa hanya 15 persen warga Ukraina yang percaya pemilu harus diadakan sebelum perang berakhir. Direktur Eksekutif KIIS, Anton Grushetskyi, mengatakan bahwa "pernyataan Fedorov kemarin jauh dari suasana hati publik." Mayoritas warga Ukraina justru menginginkan fokus pada perjuangan melawan invasi Rusia, bukan pada politik. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Fedorov yang harus meyakinkan publik bahwa ia adalah alternatif yang layak di tengah perang.
Meskipun demikian, kritik terhadap kurangnya dialog antara pemerintah dan masyarakat semakin meningkat setelah empat setengah tahun perang. Para pengunjuk rasa yang mendukung Fedorov, seperti Olya Rodionova (43), menuntut pemerintah untuk mendengarkan rakyat. "Kami telah berdiri selama lebih dari sebulan, menyerukan dialog," katanya. "Kami ingin pemerintah berbicara dengan rakyat, mendengarkan rakyat. Bagaimanapun, kami adalah negara yang memilih Zelensky."
Konteks Indonesia: Dinamika politik di Ukraina ini memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara demokrasi, termasuk Indonesia, tentang pentingnya menjaga legitimasi dan dialog di tengah krisis. Meskipun Indonesia tidak dalam situasi perang, kasus ini menggarisbawahi bagaimana kepemimpinan yang kuat dan komunikasi yang transparan dapat menjadi perekat sosial di masa sulit. Bagi Indonesia, yang juga menghadapi tantangan politik dan keamanan, stabilitas nasional harus dijaga dengan mengedepankan musyawarah dan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok.
Ke depan, langkah Fedorov akan menjadi ujian bagi ketahanan demokrasi Ukraina. Mampukah ia membangun gerakan oposisi yang kredibel di tengah perang? Ataukah langkah ini justru akan memperlemah persatuan nasional yang sedang dibutuhkan untuk melawan invasi Rusia? Pertanyaan ini akan terus mengemuka, dan jawabannya akan menentukan arah politik Ukraina dalam beberapa bulan mendatang.
