Ankara Menolak Tuduhan Israel: Serangan ke Pangkalan Udara Suriah Dinilai Langgar Kedaulatan

Pemerintah Turki dengan tegas menolak klaim Israel yang menyebut bahwa langkah Ankara untuk mengirim pasukan ke sebuah pangkalan udara di Suriah merupakan ancaman terhadap keamanan Israel. Penolakan ini muncul setelah serangan udara Israel menghantam Pangkalan Udara Abu al-Duhur di Provinsi Idlib pada Selasa (18/8), sebuah tindakan yang oleh Amerika Serikat langsung diatribusikan kepada Israel.

Serangan tersebut menjadi ujian bagi hubungan Israel dengan pemerintahan baru Suriah yang didukung Turki, sekaligus menunjukkan keberanian Israel untuk bertindak di luar zona aman yang selama ini disepakati. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, setelah bungkam selama sehari, akhirnya mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa Suriah hampir melanggar status quo keamanan dengan mengizinkan pasukan Turki ditempatkan di pangkalan dekat Aleppo. Israel mengaku telah berulang kali memperingatkan Damaskus, namun peringatan itu diabaikan.

Turki, yang merupakan anggota NATO dan negara Muslim pertama yang mengakui Israel, mengecam keras pernyataan tersebut. Melalui kantor berita Anadolu, pemerintah Turki menyebut tuduhan Israel sebagai "tuduhan sembrono" yang bertujuan melegitimasi serangan udara ilegal terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah. Sikap ini mempertegas ketegangan yang sudah lama membara antara Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Netanyahu, terutama terkait kebijakan Israel di Gaza.

Utusan khusus AS untuk Suriah, Tom Barrack, yang juga menjabat sebagai Duta Besar AS untuk Turki, mengonfirmasi bahwa Israel berada di balik serangan tersebut. Dalam unggahannya di platform X, Barrack menyebut serangan itu sebagai "eskalasi yang tidak perlu" yang tidak memajukan stabilitas kawasan. Ia mendorong semua pihak untuk mengedepankan dialog logis daripada insiden militer lebih lanjut. Pernyataan ini menunjukkan adanya ketidaksepakatan antara Washington dan Tel Aviv, meskipun AS selama ini menjadi sekutu utama Israel.

Serangan ini menandai perluasan operasi Israel jauh ke dalam wilayah Suriah, melampaui zona keamanan yang selama ini dijaga oleh pasukan penjaga perdamaian PBB di Golan. Sejak penggulingan Assad oleh kelompok yang dipimpin Ahmed al-Sharaa, Israel telah meningkatkan tekanan militernya, termasuk mengirim pasukan ke zona penyangga dan melakukan patroli rutin di wilayah Suriah. Langkah ini dinilai sebagai upaya Israel untuk memanfaatkan momen lemah Suriah, yang sebelumnya menjadi sekutu Rusia.

Kementerian Luar Negeri Suriah mengutuk keras serangan tersebut sebagai "agresi yang tidak dapat dibenarkan" dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak. Damaskus menegaskan bahwa pihaknya telah menunjukkan pengendalian diri dan berupaya menghindari eskalasi. Namun, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pekan lalu menyatakan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di Suriah, menegaskan pendudukan di luar garis gencatan senjata 1974.

Ketegangan ini terjadi di tengah upaya diplomasi yang rapuh antara Israel dan otoritas baru Suriah. Meskipun telah terjadi beberapa putaran pembicaraan langsung dan kesepakatan untuk berbagi intelijen, Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani, bulan lalu menuntut penarikan pasukan Israel secara tanpa syarat. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam kunjungan ke Damaskus juga menegaskan bahwa pelanggaran kedaulatan Suriah tidak dapat diterima, dan Golan adalah wilayah Suriah.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki relevansi tersendiri. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan hubungan diplomatik yang hangat dengan Turki, Indonesia berkepentingan terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah. Eskalasi antara Turki dan Israel dapat memicu ketegangan yang lebih luas, mempengaruhi harga minyak dan arus perdagangan global, serta berpotensi memperdalam polarisasi di dunia Islam. Indonesia juga memiliki komitmen kuat terhadap kemerdekaan Palestina, sehingga setiap tindakan Israel yang dianggap agresif akan selalu mendapat perhatian serius di Jakarta.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Israel akan terus melancarkan serangan di luar zona aman, dan bagaimana Turki akan merespons secara militer atau diplomatis. Dengan hubungan Netanyahu-Erdogan yang semakin memburuk, dan pemilu Israel yang akan datang pada Oktober, tekanan politik domestik bisa mendorong langkah-langkah yang lebih berani. Sementara itu, Suriah yang baru berusaha membangun stabilitas, terjebak di antara dua kekuatan regional yang saling curiga. Akankah ada mekanisme gencatan atau justru eskalasi lebih lanjut? Dunia, termasuk Indonesia, akan mengamati dengan cermat.