Hubungan Dhaka-New Delhi Mendingin: Kunjungan PM Bangladesh ke India Batal Demi Ekstradisi Hasina

Dhaka, 16 Agustus 2025 — Pemerintah Bangladesh secara resmi menangguhkan rencana kunjungan Perdana Menteri Tarique Rahman ke India hingga New Delhi memenuhi permintaan ekstradisi Sheikh Hasina, mantan perdana menteri yang melarikan diri setelah gelombang protes mematikan tahun lalu. Sikap tegas ini disampaikan langsung oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Bangladesh, A.K.M. Shahidul Karim, di hadapan wartawan pada Minggu (16/8).

Keputusan tersebut mempertegas keretakan hubungan bilateral yang telah memburuk sejak kejatuhan rezim Hasina pada 2024. Hasina, yang kini berada di India, menghadapi hukuman mati setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh pengadilan Bangladesh. Dhaka berulang kali meminta ekstradisinya, namun New Delhi hanya menyatakan permintaan itu "sedang diperiksa".

Karim menegaskan bahwa kunjungan kenegaraan tidak akan terlaksana sebelum ada iklim yang kondusif. "Kami berpandangan bahwa lingkungan yang tepat harus diciptakan untuk kunjungan ini," ujarnya. "Kami telah mendesak otoritas India untuk mempercepat upaya ekstradisi Sheikh Hasina dan buronan lainnya." Pernyataan ini sekaligus meredam spekulasi media tentang kemungkinan perjalanan Rahman ke India pekan depan.

Sejak dilantik pada Februari lalu, Rahman telah mengunjungi Malaysia dan China, meninggalkan tradisi lama pemimpin Bangladesh yang menjadikan India sebagai tujuan luar negeri pertama. Langkah ini dinilai sebagai sinyal perubahan arah politik luar negeri Dhaka yang lebih berimbang. Pertemuan antara Rahman dan Komisaris Tinggi India untuk Bangladesh, Dinesh Trivedi, pekan lalu sempat memicu harapan akan adanya terobosan, namun pernyataan resmi kali ini meredupkan optimisme tersebut.

Karim juga menyoroti bahwa proses diplomasi terhambat oleh interaksi media Hasina yang dinilai berlebihan, meskipun ia telah berstatus terpidana. "Prosesnya telah dirusak oleh interaksi media terbuka Sheikh Hasina, meskipun ia adalah terpidana kejahatan terhadap kemanusiaan," tegasnya. Hasina sendiri, yang pernah dijuluki pemimpin pro-demokrasi namun dikritik semakin otoriter selama 15 tahun kekuasaannya, berjanji akan kembali ke Bangladesh pada Desember mendatang meski berisiko dipenjara.

Dalam kesempatan yang sama, Karim menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menjalankan kebijakan luar negeri "Bangladesh First" yang berlandaskan kedaulatan dan non-intervensi, sambil tetap mencari hubungan yang saling menguntungkan dengan India dan negara lain. Ini menandakan pergeseran prioritas dari sekadar menjaga hubungan tradisional menjadi lebih mengutamakan kepentingan nasional.

Bagi Indonesia, dinamika ini patut dicermati. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan anggota ASEAN, Indonesia memiliki kepentingan strategis di Asia Selatan. Ketegangan antara dua negara besar di kawasan itu dapat memengaruhi stabilitas regional, termasuk jalur perdagangan dan kerja sama keamanan maritim. Selain itu, sikap Bangladesh yang lebih asertif bisa menjadi preseden bagi negara-negara berkembang lain dalam menegakkan kedaulatan hukum di hadapan tekanan diplomatik.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah India akan merespons dengan mempercepat proses ekstradisi atau justru membiarkan hubungan bilateral terus membeku. Jika Hasina benar-benar kembali ke Bangladesh pada Desember, konfrontasi politik baru bisa pecah, menguji ketahanan pemerintahan Rahman. Sementara itu, dunia akan menyaksikan apakah kebijakan "Bangladesh First" mampu membawa stabilitas atau justru mengisolasi Dhaka di panggung internasional.