Audit The Fed: Biaya Bengkak, Integritas Powell Terjaga
Baca dalam 60 detik
- Inspektorat Jenderal Federal Reserve menyimpulkan tidak ada bukti pelanggaran pidana dalam pembengkakan biaya renovasi markas bank sentral AS.
- Laporan menyoroti lemahnya pengawasan manajemen proyek yang membuat anggaran membengkak sekitar USD 1 miliar dari estimasi awal.
- Tekanan politik terhadap Powell mereda, namun pengawasan Kongres dan publik terhadap tata kelola The Fed diprediksi berlanjut.
Inspektorat Jenderal (IG) Federal Reserve menyatakan tidak menemukan dasar untuk merujuk kasus dugaan pelanggaran pidana dalam pembengkakan biaya renovasi markas bank sentral Amerika Serikat di Washington. Laporan yang dirilis Rabu (30/9/2026) itu menyimpulkan bahwa kegagalan manajemen dan pengawasan menjadi penyebab utama membengkaknya anggaran proyek, bukan tindak kejahatan.
Dokumen tersebut secara spesifik menyebut tidak ada bukti yang cukup untuk mengindikasikan pelanggaran hukum pidana federal yang mengharuskan pelaporan kepada Jaksa Agung AS. Temuan ini menjadi pukulan bagi narasi politik yang menuduh mantan Ketua Fed Jerome Powell menyalahgunakan wewenang dan menyesatkan Kongres terkait proyek renovasi Gedung Eccles.
Meski demikian, laporan IG tidak sepenuhnya membebaskan Powell dari tanggung jawab manajerial. Sebagai pimpinan organisasi, Powell dinilai bertanggung jawab atas lemahnya pengendalian proyek yang membuat biaya membengkak sekitar USD 1 miliar dari perkiraan awal. Anggaran renovasi tahun 2025 dialokasikan sebesar USD 2,5 miliar, sekitar USD 700 juta lebih tinggi dari estimasi sebelumnya. The Fed beralasan kenaikan itu akibat perubahan desain, selisih biaya material dan tenaga kerja, serta kondisi lingkungan lokasi yang buruk.
Powell, yang kini masih menjabat sebagai gubernur Fed dengan masa jabatan hingga Januari 2028, sebelumnya menghadapi tekanan politik luar biasa. Presiden Donald Trump berulang kali menyerang Powell terkait kebijakan suku bunga dan proyek renovasi. Pada Juli 2025, keduanya bahkan melakukan inspeksi bersama ke lokasi konstruksi yang terekam kamera. Ketegangan memuncak ketika Jaksa AS untuk Distrik Columbia, Jeanine Pirro, membuka penyelidikan pidana pada Desember 2025, namun hakim ketua James E. Boasberg membatalkan surat panggilan pada Maret 2026 karena bukti menunjukkan upaya "melecehkan dan menekan Powell" terkait suku bunga.
"Saya tidak akan ragu untuk memulai kembali penyelidikan pidana jika fakta memang membenarkannya," ujar Pirro dalam pernyataan sebelumnya, meski kemudian ia setuju menghentikan kasus itu untuk memperlancar konfirmasi Warsh.
Ketua Fed saat ini, Kevin Warsh, menyambut baik temuan IG. Dalam surat yang disertakan dalam laporan, ia menyebut akan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek renovasi dan meminta General Services Administration (GSA) mengambil alih peran eksekutif proyek ke depan. Warsh sebelumnya menyebut pembengkakan biaya sebagai "keterlaluan" dan menekankan pentingnya menjadi pengelola uang rakyat yang baik.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran lembaga negara, terutama bank sentral. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter juga kerap menghadapi sorotan publik terkait pengadaan dan belanja internal. Meski BI memiliki status independen dan sumber pendanaan sendiri, tekanan politik terhadap gubernur bank sentral di negara mana pun dapat mengganggu kredibilitas kebijakan moneter. Investor global, termasuk di pasar obligasi Indonesia, akan mencermati bagaimana The Fed menangani rekomendasi audit dan menjaga independensinya di tengah tekanan politik yang belum surut.
Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah Powell akan dipidana, melainkan seberapa besar dampak laporan ini terhadap independensi The Fed dan kepercayaan pasar. Jika Warsh benar-benar mengadopsi rekomendasi IG, langkah itu bisa memulihkan kepercayaan. Namun bila Pirro memilih membuka kembali penyelidikan, spektrum ketidakpastian politik akan kembali membayangi bank sentral paling berpengaruh di dunia itu.
