Gus Baha Masuk Jajaran Wakil Rais Aam PBNU, Kepengurusan 2026-2031 Membengkak Jadi 210 Orang

Pengasuh Lembaga Pembinaan, Pendidikan, dan Pengembangan Ilmu Al-Qur'an, Bahauddin Nursalim—yang akrab disapa Gus Baha—dipastikan mengisi kursi Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk periode 2026-2031. Penetapan itu diumumkan dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (30/9), sebagaimana disampaikan Katib Aam PBNU M. Nuh.

Gus Baha tidak sendirian. Ia akan berbagi tugas dengan lima figur lain di posisi yang sama: KH. Nurul Huda Jazuli, KH. Anwar Iskandar, KH. Afifudin Muhajir, serta KH. Muhammad Musthofa Aqiel Sirodj. Enam orang tersebut bertugas mendampingi Rais Aam KH. Miftachul Achyar dalam menjalankan roda organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu.

Selain jajaran Wakil Rais Aam, PBNU juga menempatkan 31 nama di posisi Rais. Daftar itu mencakup Menteri Agama Nasaruddin Umar, Muhammad Cholil Nafis, KH. Zulfa Mustofa, hingga Nadirsyah Hosen alias Gus Nadir. Komposisi ini memperlihatkan upaya PBNU merangkul spektrum pemikiran yang luas, dari kalangan pesantren tradisional hingga akademisi diaspora.

Ketua Umum PBNU KH. Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin mengungkapkan bahwa jumlah pengurus pada masa khidmah kali ini mencapai 210 orang. Angka itu menandai penambahan 21 personel dibanding kepengurusan sebelumnya yang berjumlah 189 orang. Penambahan ini bukan sekadar soal kuantitas, melainkan sinyal perluasan bidang garapan organisasi—dari dakwah digital, pendidikan, hingga isu kemanusiaan internasional.

"KH. Bahauddin Nur Salim yang lebih dikenal Gus Baha," ujar M. Nuh saat membacakan susunan pengurus, menegaskan posisi pengasuh lembaga ilmu Al-Qur'an itu dalam struktur kepengurusan.

Bagi publik Nahdlatul Ulama, masuknya Gus Baha ke jajaran inti bukan hal yang mengejutkan. Popularitasnya sebagai penceramah yang mengedepankan kedalaman ilmu dan gaya penyampaian sederhana telah lama melampaui batas pesantren. Kehadirannya di struktur PBNU dipandang dapat menjembatani komunikasi organisasi dengan basis massa muda yang akrab dengan konten digital.

Dari sisi tata kelola, komposisi 210 pengurus menuntut mekanisme koordinasi yang lebih rapi. Jumlah personel yang bertambah berpotensi memperlambat pengambilan keputusan jika tidak diimbangi pembagian kerja yang jelas. Karena itu, publik akan mencermati bagaimana PBNU menerjemahkan struktur besar ini menjadi program yang menyentuh langsung kebutuhan warga, terutama di bidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Konteks Indonesia menjadi relevan mengingat PBNU bukan hanya organisasi keagamaan, tetapi juga kekuatan sosial-politik yang kerap dimintai pandangan atas isu kebangsaan. Kehadiran Menteri Agama di jajaran Rais, misalnya, memunculkan pertanyaan soal batas antara peran organisasi dan posisi di pemerintahan. Sejumlah pengamat menilai hal itu lumrah dalam tradisi NU, namun tetap menuntut kehati-hatian agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Ke depan, tantangan terbesar kepengurusan baru adalah menjaga relevansi di tengah perubahan lanskap keberagamaan. Generasi muda Muslim Indonesia semakin terpapar beragam sumber rujukan, sementara isu-isu global seperti perubahan iklim dan krisis kemanusiaan menuntut respons organisasi yang cepat. Mampukah formasi 210 orang ini bergerak lincah, atau justru tersandera oleh beban strukturalnya sendiri?