Kekerasan Pemukim Israel di Tepi Barat: ICRC Sebut Hidup Palestina 'Tak Tertahankan', Tekanan Internasional Meningkat
Baca dalam 60 detik
- ICRC menyatakan kekerasan pemukim Israel membuat kehidupan sehari-hari warga Palestina di Tepi Barat tidak tertahankan, setelah serangan terhadap keluarga Tubasi di Jalud.
- Serangan yang melibatkan lebih dari 100 pemukim dan melukai tiga petugas keamanan Israel memicu kecaman dari politisi oposisi dan presiden Israel, yang menyebutnya 'noda moral'.
- Belanda memberlakukan larangan impor barang pemukiman, Inggris dan AS menyiapkan langkah serupa, sementara resolusi Senat AS untuk laporan HAM atas pendudukan Israel nyaris lolos.
Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menilai eskalasi kekerasan oleh pemukim Israel di Tepi Barat telah menjadikan kehidupan warga Palestina "tidak tertahankan". Pernyataan ini muncul setelah serangan brutal terhadap sebuah keluarga Palestina yang berupaya kembali ke rumah mereka di desa Jalud, yang memicu kecaman luas, termasuk dari kalangan dalam negeri Israel sendiri.
Insiden pada Selasa dini hari itu melibatkan lebih dari 100 pemukim militan yang menyerbu dan mengalahkan pasukan keamanan Israel. Akibatnya, tiga personel keamanan Israel terluka dan sejumlah rumah dibakar. Skala serangan serta kerugian di pihak aparat Israel memicu kritik yang jarang terjadi dari politisi dan komentator Israel.
Presiden Israel Isaac Herzog menyebut serangan di Jalud sebagai "noda moral". Gadi Eisenkot, mantan kepala militer yang kini menjadi penantang utama Netanyahu dalam pemilu mendatang, menyerukan tindakan untuk menghentikan "kampanye teror dan kekerasan". Namun, menurut analis, perhatian terhadap kekerasan pemukim di dalam Israel lebih didorong oleh citra negara dan persepsi hilangnya kendali militer, bukan karena kepedulian terhadap hak asasi Palestina.
ICRC menegaskan bahwa serangan, perluasan pemukiman, dan pembatasan pergerakan yang ketat telah melanggar hukum humaniter internasional. Kepala delegasi ICRC untuk Israel dan Palestina, Julien Lerisson, menyerukan agar kekerasan dihentikan dan hukum yang melindungi properti serta akses layanan dasar dihormati.
"Kekerasan yang sering dan parah harus dihentikan. Apa yang dikatakan hukum humaniter internasional tentang perlindungan properti pribadi dan publik, serta akses penduduk ke layanan penting, harus dihormati," ujar Julien Lerisson.
Keluarga Tubasi, yang rumahnya dibakar di Jalud, sebelumnya terusir pada musim panas lalu setelah pengepungan selama berminggu-minggu oleh pemukim militan. Pekan lalu mereka memperoleh putusan pengadilan tinggi yang memerintahkan negara Israel untuk mengusir pemukim dan menjamin kepulangan mereka. Namun, operasi pengawalan yang dilakukan militer Israel justru berujung pada serangan susulan. Wael Tubasi menggambarkan kerusakan rumahnya "tak terlukiskan"—pintu, ubin, tangga, kamar mandi, dan jendela dirusak.
Tekanan internasional terhadap Israel terus meningkat. Larangan impor barang pemukiman di Belanda mulai berlaku pekan lalu, Inggris mengumumkan rencana kontrol lebih luas atas perdagangan dan pembiayaan pemukiman, dan rancangan undang-undang serupa akan diajukan di legislatif AS pada Kamis. Pada Selasa, RUU Senat AS yang menuntut laporan hak asasi manusia atas pendudukan Israel di Tepi Barat nyaris lolos, dengan dukungan hampir seluruh Demokrat.
Analis Israel Roy Sharon memperingatkan bahwa "anarki di Tepi Barat" dapat merugikan bantuan militer AS dan legitimasi internasional Israel. Sementara itu, surat kabar terbesar Israel, Yedioth Ahronoth, menampilkan kartun yang menyindir dampak kekerasan terhadap citra Israel di mata sekutunya.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengutuk "kerusuhan kekerasan" dan menyerukan penuntutan terhadap para penyerang, tetapi membela gerakan pemukim ilegal. "Segelintir perusuh tidak mewakili publik pemukim yang taat hukum di Yudea dan Samaria," ujarnya, menggunakan istilah Israel untuk Tepi Barat yang diduduki.
Juru bicara militer Israel menyatakan dua tersangka telah ditahan dan menegaskan bahwa kekerasan terhadap tentara yang sedang bertugas melampaui batas merah. Namun, beberapa pengamat meragukan kemampuan negara untuk menindak akar masalah. Kolumnis Avi Ashkenazi di Maariv menulis bahwa insiden itu adalah "serangan teroris dan kegagalan total lembaga pertahanan Israel", dan menilai bahwa kedaulatan riil di Yudea dan Samaria kini dipegang oleh aktivis sayap kanan ekstrem.
Bagi Indonesia, perkembangan ini memperkuat seruan agar komunitas internasional, termasuk negara-negara ASEAN, menegakkan hukum humaniter dan meninjau kembali hubungan dagang dengan entitas yang terlibat pelanggaran HAM. Ketegangan di Tepi Barat juga berpotensi memengaruhi stabilitas harga minyak dan iklim investasi di kawasan Timur Tengah, yang berdampak pada ekonomi Indonesia.
Dengan pemilu Israel yang tinggal menghitung hari dan tekanan diplomatik yang kian berat, akankah negara itu mampu menertibkan pemukim militan, atau justru semakin tenggelam dalam siklus kekerasan yang mengancam posisinya di panggung global?
