Perdagangan China-ASEAN Mencetak Rekor, RI Berpeluang Raup Manfaat dari Integrasi Rantai Pasok
Baca dalam 60 detik
- Nilai dagang China-ASEAN pada paruh pertama 2026 melonjak 18,2 persen, ditopang lonjakan perdagangan barang antara (intermediate goods) yang mencapai 24,5 persen.
- Perjanjian RCEP dan protokol FTA 3.0 yang tengah diratifikasi diproyeksikan memperdalam integrasi industri, memberi ruang bagi perusahaan Indonesia untuk masuk ke rantai pasok regional.
- Dengan 80 persen perusahaan China berencana ekspansi ke ASEAN, permintaan jasa keuangan lintas batas dan penggunaan yuan diprediksi meningkat, membuka peluang sekaligus tantangan bagi pasar domestik.
Integrasi ekonomi China dengan negara-negara ASEAN mencapai babak baru. Pada semester pertama 2026, nilai perdagangan bilateral menembus 4,34 triliun yuan atau setara sekitar Rp 9.600 triliun, tumbuh 18,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Angka ini bukan sekadar statistik; ia merefleksikan pergeseran struktural di mana komponen produksi, bukan barang jadi, menjadi tulang punggung hubungan dagang kedua kawasan.
Data bea cukai Nanning menunjukkan perdagangan Guangxi dengan ASEAN pada Januari–Juli 2026 mencapai 248,21 miliar yuan, rekor tertinggi untuk periode tersebut. Khusus Vietnam, nilainya naik 3,3 persen menjadi 183,71 miliar yuan. Di level nasional, perdagangan barang antara—suku cadang, komponen, dan input produksi lainnya—melonjak 24,5 persen menjadi 2,86 triliun yuan, atau sekitar dua pertiga dari total transaksi bilateral. Angka ini mengindikasikan bahwa rantai pasok regional semakin terhubung, sejalan dengan pernyataan juru bicara Administrasi Umum Kepabeanan China, Lyu Daliang.
Peran perjanjian dagang seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) menjadi kunci. Aturan asal-usul barang (rules of origin) yang longgar memungkinkan material dari satu negara anggota diperlakukan sebagai material asal di negara lain, sehingga tarif dapat ditekan. Contoh nyata datang dari Anhui Sanley Machinery, produsen komponen otomotif China yang memanfaatkan komponen presisi dari Korea Selatan dan karet dari Thailand untuk produk yang diekspor ke Indonesia dan Malaysia. Sepanjang Januari–Mei 2026, ekspor perusahaan ini ke ASEAN mencapai 28 juta yuan, naik lebih dari 10 persen, dengan penghematan tarif bagi pelanggannya melebihi 2 juta yuan melalui sertifikat asal RCEP.
Bagi Indonesia, tren ini menghadirkan peluang strategis. Sebagai salah satu tujuan ekspor utama perusahaan China—tercatat 56 persen responden survei United Overseas Bank (UOB) menyebut Malaysia, 54 persen Singapura, dan 51 persen Thailand—Indonesia perlu memastikan diri tidak tertinggal. Xu Yingming, peneliti dari akademi riset di bawah Kementerian Perdagangan China, menilai RCEP dan Kawasan Perdagangan Bebas China-ASEAN telah memangkas biaya transaksi dan mendorong integrasi rantai industri. Artinya, perusahaan Indonesia yang mampu memposisikan diri sebagai pemasok komponen atau jasa pendukung dapat menikmati dividen dari pergeseran produksi regional.
Infrastruktur konektivitas juga tengah dipercepat. Kereta China-Laos yang beroperasi sejak Desember 2021 kini menangani lebih dari 3.900 kategori barang, dengan nilai impor-ekspor mencapai 17,17 miliar yuan pada paruh pertama 2026, melonjak 33,8 persen. Impor buah tropis seperti durian, manggis, dan longan naik 25,8 persen menjadi 4,22 miliar yuan. Sementara itu, kanal Pinglu di Guangxi yang mulai diuji coba pada Agustus 2026 akan memangkas rute laut dari China barat daya hingga 560 kilometer, memperkuat Koridor Perdagangan Darat-Laut Internasional Baru yang menghubungkan Asia Tenggara dengan kawasan barat China.
Di sisi keuangan, penggunaan yuan dalam transaksi lintas batas semakin meluas. Adaline Zheng, CEO UOB China, mengungkapkan bahwa renminbi kini dipakai dalam berbagai skenario, termasuk perdagangan, pembiayaan, dan manajemen kas harian. Bagi pelaku usaha Indonesia, ini berarti opsi pembiayaan dan penyelesaian transaksi yang lebih fleksibel, meski juga menuntut kesiapan dalam manajemen risiko nilai tukar.
Namun, perlu dicatat bahwa Protokol Peningkatan Kawasan Perdagangan Bebas China-ASEAN 3.0 yang ditandatangani Oktober 2025—mencakup ekonomi digital, ekonomi hijau, dan konektivitas rantai pasok—masih menunggu ratifikasi domestik. Jika efektif, protokol ini akan semakin memperdalam integrasi, tetapi juga menuntut penyesuaian regulasi di masing-masing negara, termasuk Indonesia. Dengan proyeksi WTO yang menempatkan pertumbuhan perdagangan global 2026 hanya 1,9 persen, Asia tetap menjadi mesin pertumbuhan utama. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap mengambil peran sentral dalam lanskap rantai pasok yang semakin terintegrasi ini, atau hanya menjadi penonton di tengah derasnya arus investasi dan perdagangan regional?
