Pasar Memaafkan Malaysia atas 1MDB, tapi Reformasi Kelembagaan Masih Jauh dari Tuntas

Keberhasilan Malaysia menerbitkan sukuk global senilai US$1,5 miliar pada akhir Juli lalu menjadi sinyal kuat bahwa pasar keuangan internasional telah memaafkan negara itu atas skandal 1MDB. Namun, di balik sorak-sorai tersebut, pertanyaan mendasar tentang perbaikan kelembagaan masih menggantung: apakah sistem yang gagal mencegah skandal itu benar-benar sudah dibenahi?

Skandal 1MDB yang mencuat sejak 2015 telah membebani Malaysia dengan biaya pinjaman yang lebih tinggi dan merusak reputasinya sebagai tujuan investasi. Kini, premi risiko itu tampaknya telah hilang. Pada 23 Juli, Malaysia menjual sukuk global dengan imbal hasil yang sangat ketat dibandingkan obligasi Treasury AS, dan permintaan investor melebihi penawaran hingga 4,7 kali lipat. Lebih dari 140 investor global ikut serta, dan lembaga pemeringkat Moody's serta S&P memberikan peringkat A.

Pencapaian ini tentu patut diapresiasi. Pemerintah Malaysia telah membayar RM42,5 miliar dari total RM51,4 miliar utang dan komitmen 1MDB. Upaya pemulihan aset juga terus berjalan, bekerja sama dengan otoritas Amerika Serikat. Menteri Keuangan II, Amir Hamzah Azizan, menyebut penerbitan ini sebagai bentuk kepercayaan terhadap prospek ekonomi dan kredibilitas kebijakan Malaysia. Namun, seperti diingatkan analis, keputusan pasar hanya mencerminkan apa yang terlihat: rasio utang, proyeksi pertumbuhan, dan disiplin fiskal. Pasar tidak menilai hal-hal yang tak terlihat, seperti kelemahan institusi yang memungkinkan 1MDB terjadi.

Skandal 1MDB bukan sekadar kasus korupsi biasa. Ia adalah ujian stres bagi arsitektur kelembagaan Malaysia, dan arsitektur itu terbukti gagal. Pertanyaan krusialnya, apakah sistem yang melahirkan 1MDB telah dibangun ulang agar tidak terulang? Jawabannya masih setengah hati. Malaysia belum memiliki undang-undang pendanaan politik yang komprehensif yang mewajibkan pengungkapan sumber dana partai. Independensi regulator dari campur tangan politik juga masih diragukan.

Di sisi lain, pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah mengambil langkah positif. Undang-Undang Keuangan Publik dan Tanggung Jawab Fiskal (FRA) yang berlaku sejak Januari 2024 menetapkan target mengikat untuk defisit, utang, dan belanja pembangunan. Defisit diproyeksikan turun dari 4,1 persen pada 2024 menjadi 3,5 persen pada 2026. Reformasi subsidi juga dijalankan, dengan mengalihkan dana ke bantuan tunai bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Hasilnya, ekonomi Malaysia tumbuh 5,4 persen pada kuartal pertama dan 5,8 persen pada kuartal kedua tahun ini.

Namun, disiplin fiskal bukanlah reformasi struktural. Tanpa perbaikan kelembagaan, pencapaian ini bisa mudah menguap. Perubahan kepemimpinan dapat mengubah arah kebijakan, dan kebiasaan buruk bisa kembali jika tidak ada mekanisme kontrol yang kuat. Para analis menyarankan agar pemerintah Anwar menerbitkan kertas putih parlemen yang transparan tentang 1MDB, yang merinci kegagalan institusi dan individu yang terlibat. Selain itu, diperlukan Undang-Undang Pendanaan Politik yang tegas, dengan kewajiban pelaporan donasi di atas RM20.000, larangan sumbangan dari entitas terkait pemerintah, dan sanksi pidana bagi bendahara partai yang lalai.

Bagi Indonesia, pelajaran dari Malaysia sangat relevan. Kasus 1MDB menunjukkan bagaimana lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara. Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang dalam pemberantasan korupsi, namun tantangan serupa masih ada, terutama dalam hal pendanaan politik dan independensi lembaga. Keberhasilan Malaysia kembali ke pasar internasional bisa menjadi contoh bahwa pemulihan kepercayaan dimulai dari komitmen fiskal yang kuat, tetapi keberlanjutan jangka panjang menuntut reformasi kelembagaan yang menyeluruh.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah: akankah Anwar berani mengambil langkah lebih jauh dengan menerbitkan kertas putih 1MDB dan mendorong undang-undang pendanaan politik? Atau akankah momentum ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan jangka pendek? Pasar memang telah memaafkan, tetapi kepercayaan itu rapuh. Jika reformasi struktural tidak segera dilakukan, hantu 1MDB bisa kembali menghantui, bukan hanya dalam bentuk skandal baru, tetapi juga dalam bentuk hilangnya kepercayaan investor yang telah susah payah dibangun kembali.