Kapal Kepulauan Seribu Beralih ke Transjakarta: Integrasi Transportasi Laut-Darat Mulai 2027

Dinas Perhubungan DKI Jakarta resmi mengalihkan pengelolaan kapal penumpang menuju Kepulauan Seribu kepada PT Transjakarta, sebuah langkah yang diyakini akan menyatukan layanan transportasi darat dan laut dalam satu sistem terpadu mulai 2027. Keputusan ini bukan sekadar pergantian operator, melainkan bagian dari rancangan besar menghadirkan mobilitas multimoda yang selama ini dinanti warga kepulauan.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menegaskan bahwa arah kebijakan ini jauh melampaui sekadar perpindahan pengelolaan. Menurutnya, integrasi dengan Transjakarta bertujuan menghubungkan layanan kapal dengan jaringan bus dan Mikrotrans yang telah melayani jutaan penumpang setiap hari. Dengan demikian, perjalanan dari rumah menuju pulau, atau sebaliknya, diharapkan menjadi satu rangkaian yang nyaman dan tersambung tanpa hambatan.

Rencana ini mendapat sambutan positif dari Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan. Ia menilai kemudahan akses transportasi akan berdampak langsung pada mobilitas warga, terutama dalam menjangkau layanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi di daratan Jakarta. Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat keluhan yang mengemuka dari warga, seperti Agung dari Pulau Sabira. Ia menyoroti frekuensi kapal Dishub yang hanya beroperasi tiga kali seminggu, menyulitkan mereka yang membutuhkan perawatan rutin di rumah sakit.

Agung berharap pengelolaan baru dapat meningkatkan jadwal pelayaran menjadi setiap hari dengan tarif yang lebih bersahabat. Harapan ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan konektivitas yang andal, yang selama ini menjadi hambatan utama bagi warga kepulauan. Pengalihan ke Transjakarta, yang memiliki pengalaman dalam mengelola transportasi massal, diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut.

Budi Awaluddin mengungkapkan bahwa detail teknis integrasi, termasuk pola trayek dan titik keberangkatan, masih dimatangkan bersama Transjakarta. Ia menekankan bahwa seluruh perencanaan akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, memastikan bahwa layanan yang dihasilkan benar-benar efektif. Meski demikian, ia belum memberikan kepastian mengenai perubahan frekuensi maupun tarif, mengingat kajian masih berlangsung.

Langkah ini sejalan dengan tren integrasi transportasi di kota-kota besar dunia, di mana moda laut menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem angkutan umum. Bagi Jakarta, yang memiliki wilayah kepulauan administratif, integrasi ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga keadilan akses bagi warga yang selama ini terpinggirkan. Pertanyaannya, akankah Transjakarta mampu mereplikasi kesuksesannya di darat ke ranah laut, dan apakah warga kepulauan akan merasakan perbedaan signifikan dalam waktu dekat?