Blokade Hormuz Membuat Harga Minyak Dunia Bergejolak, Indonesia Perlu Waspada

Selat Hormuz, jalur vital bagi seperlima ekspor minyak dunia, kini praktis menjadi zona larangan bagi kapal tanker. Iran dengan tegas menolak mundur dari blokade yang mereka terapkan, sementara Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump justru meminta warganya untuk bersiap menghadapi harga bahan bakar yang terus tinggi. Kondisi ini tidak hanya mengguncang pasar energi global, tetapi juga menjadi alarm bagi negara-negara pengimpor minyak seperti Indonesia.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, dalam pernyataan di platform X pada Sabtu pagi, menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak akan tunduk pada tekanan politik atau militer. "Selat ini hanya akan dibuka dan ditutup di bawah komando Iran," ujarnya, seraya menambahkan bahwa blokade akan terus berlanjut selama AS belum menerima kekalahan. Pernyataan ini muncul di tengah kebuntuan negosiasi damai yang sempat dirintis pada Juni lalu, namun kini tinggal kenangan.

Dampaknya langsung terasa di pasar minyak. Harga acuan Brent dan West Texas Intermediate (WTI) melonjak sekitar 6 persen dalam sepekan terakhir, dengan kenaikan tambahan US$1 per barel pada Jumat. Di AS, harga rata-rata bensin mencapai US$4,08 per galon, naik 29 persen dibanding tahun lalu, memicu inflasi dan menggerus popularitas pemerintahan Trump menjelang pemilu paruh waktu November. Sementara itu, data dari firma pelacak kapal Kpler menunjukkan hanya dua kapal yang melintasi selat tersebut pada Jumat, sebuah kontras tajam dengan lebih dari 130 kapal per hari sebelum konflik pecah pada 28 Februari.

Bagi Indonesia, situasi ini menjadi pengingat akan kerentanan ketahanan energi nasional. Sebagai negara pengimpor minyak mentah, setiap gejolak harga minyak dunia akan langsung berdampak pada anggaran subsidi energi dan inflasi domestik. Pemerintah perlu mengantisipasi potensi kenaikan harga BBM dan mencari alternatif pasokan yang lebih stabil. Langkah mempercepat transisi energi dan diversifikasi sumber impor menjadi semakin mendesak di tengah ketidakpastian geopolitik yang berkepanjangan.

Ketegangan juga meningkat di kawasan sekitarnya. Dua kapal milik perusahaan minyak nasional Uni Emirat Arab, ADNOC, dilaporkan diserang saat melintasi selat pada Kamis malam, disusul serangan lain pada Jumat. Sementara itu, kelompok Houthi yang didukung Iran melancarkan serangan rudal ke pelabuhan Mocha di Yaman, menewaskan empat warga sipil, dan menargetkan fasilitas Aramco di Arab Saudi. Eskalasi ini memperluas cakrawala konflik dan meningkatkan risiko gangguan pasokan minyak dari seluruh kawasan Teluk.

Di tengah kebuntuan, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan belum ada keputusan untuk melanjutkan negosiasi dengan AS. Mediator seperti Qatar dan Pakistan masih menjalin kontak, tetapi belum mencapai tahap perundingan resmi. Sementara itu, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengisyaratkan akan mengumumkan sanksi baru terhadap Iran pada pekan depan, menambah tekanan ekonomi yang sudah dirasakan Teheran. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dalam pidatonya yang disiarkan televisi, menyalahkan blokade AS atas inflasi tinggi di negaranya.

Dengan kedua belah pihak yang saling menolak mengalah, prospek penyelesaian konflik masih jauh dari kata pasti. Pertanyaannya, apakah dunia, termasuk Indonesia, siap menghadapi era baru harga energi yang volatil dan pasokan yang tidak menentu? Ketahanan energi nasional bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak yang harus diwujudkan.