Reformasi Perawatan Sosial ala NHS Inggris Diprediksi Butuh Puluhan Tahun, Biaya Membengkak

Reformasi sistem perawatan sosial di Inggris yang digadang-gadang meniru model NHS diprediksi tidak akan terwujud dalam waktu singkat. Ekonom Sir Andrew Dilnot, yang memimpin komisi reformasi 15 tahun lalu, menyatakan bahwa implementasi sistem tersebut bisa memakan waktu puluhan tahun, bahkan puluhan dekade, seperti dilaporkan BBC.

Dalam wawancara dengan BBC Radio 4, Dilnot mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Andy Burnham tampaknya menginginkan perawatan sosial sepenuhnya gratis, termasuk biaya residensial. Namun, ia menekankan bahwa biaya skema semacam itu akan sangat besar. "Saya juga melihat ada indikasi dalam pernyataan [Burnham] bahwa ia membayangkan sesuatu yang bisa memakan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun sebelum terwujud," ujarnya.

Burnham pertama kali menjanjikan layanan perawatan nasional untuk Inggris dalam pidatonya pada Juli lalu, tak lama setelah menjabat. Ia berjanji akan merinci visinya dalam pidato konferensi pada Selasa. Namun, ia mengisyaratkan bahwa proposal apa pun tidak akan diimplementasikan sebelum pemilihan umum berikutnya, karena ia ingin mematuhi komitmen manifesto Partai Buruh 2024 yang mencakup janji tidak menaikkan asuransi nasional, pajak penghasilan, atau PPN.

Dilnot menilai bahwa janji Burnham untuk menunda reformasi hingga pemilu 2029 justru membuat perubahan semakin jauh. "Perubahan sekarang lebih jauh," katanya, seraya menambahkan bahwa jika proposal dimasukkan dalam manifesto pemilu 2029, itu akan menjadi 30 tahun sejak komisi kerajaan tentang perawatan sosial diluncurkan oleh Tony Blair, dan lebih dari 15 tahun sejak komisinya sendiri melapor.

Perdebatan tentang pendanaan juga menghangat. Anggota parlemen Partai Buruh dan mantan menteri Darren Jones mengatakan kepada Laura Kuenssberg bahwa menghapus triple lock pensiun adalah "opsi yang harus dipertimbangkan pemerintah bersama opsi lain" untuk membiayai reformasi perawatan sosial. Kebijakan triple lock menjamin kenaikan pensiun negara sebesar pertumbuhan upah rata-rata, inflasi, atau 2,5%—mana yang tertinggi—dan mempertahankannya juga merupakan janji manifesto Partai Buruh.

Dilnot sendiri pernah mengusulkan batas seumur hidup £35.000 untuk biaya perawatan. Rekomendasi komisinya diterima oleh pemerintah koalisi Konservatif-Liberal Demokrat pimpinan David Cameron. Namun, implementasi batas tersebut ditunda hingga 2020, dengan Cameron beralasan tekanan pada keuangan publik, dan akhirnya dibatalkan oleh pemerintah Konservatif berikutnya. Proposal lain juga gagal, termasuk rencana Theresa May yang dijuluki "pajak demensia" dan usulan Burnham saat menjadi menteri kesehatan yang dicap "pajak kematian".

"Saya akan senang melihat skema seperti itu, di mana semua perawatan sosial didanai pemerintah, tetapi biayanya akan menjadi sangat, sangat besar," kata Dilnot.

Ia menambahkan bahwa sistem di mana jumlah yang harus dibayar seseorang untuk perawatannya dibatasi "masih bisa berfungsi dengan baik untuk orang lanjut usia".

Konteks Indonesia

Perdebatan di Inggris ini menyoroti tantangan universal yang juga dihadapi Indonesia: bagaimana membiayai perawatan jangka panjang bagi populasi yang menua. Indonesia belum memiliki sistem perawatan sosial komprehensif seperti NHS, dan sebagian besar perawatan lansia masih ditanggung keluarga. Dengan bonus demografi yang akan berakhir pada 2030-an, tekanan untuk menyiapkan skema pendanaan perawatan lansia akan semakin besar. Pelajaran dari Inggris menunjukkan bahwa reformasi semacam ini membutuhkan konsensus politik lintas pemerintahan dan sumber pendanaan yang jelas, bukan sekadar janji elektoral.

Ke depan, pertanyaannya adalah apakah Burnham akan mampu meyakinkan pemilih bahwa kenaikan pajak—atau pemotongan program lain—layak dilakukan demi perawatan sosial yang setara NHS. Tanpa terobosan pendanaan, janji "semua berkontribusi, semua tercakup" hanya akan menjadi wacana yang diwariskan ke generasi berikutnya.