Wamendagri Tekankan Integrasi Data dan Percepatan TPT untuk Eliminasi TBC di Sidoarjo
Baca dalam 60 detik
- Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya percepatan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) di Sidoarjo, Jawa Timur.
- Ia meminta pemerintah daerah memaksimalkan sisa waktu hingga akhir 2026 untuk mengejar capaian TPT, agar tidak lebih rendah dari tahun sebelumnya.
- Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci perluasan penanganan hingga tingkat masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong percepatan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dorongan ini disampaikan dalam acara deklarasi Desa dan Kelurahan Siaga TBC bertajuk "Sinergi Bersama Menuju Eliminasi Tuberkulosis" pada Selasa (29/9). Menurut Wiyagus, percepatan TPT harus dibarengi dengan penguatan penemuan kasus, pelacakan kontak erat, integrasi data, serta kolaborasi lintas sektor.
Dalam sambutannya, Wiyagus menekankan bahwa data yang terintegrasi menjadi fondasi utama dalam menentukan strategi penanganan TBC. "Makanya, tolong diefektifkan temuan kasus, kemudian integrasi data yang paling penting. Karena itu modal awal kita akan melangkah ke mana. Strategi apa yang akan kita lakukan," ujarnya. Ia menjelaskan bahwa setelah kasus ditemukan dan penderita mendapatkan pengobatan, pelacakan terhadap kontak erat perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kelompok yang membutuhkan intervensi pencegahan melalui TPT.
Wiyagus juga mengingatkan pentingnya ketertiban pelaporan. Berbagai upaya penanganan TBC yang telah dilakukan di lapangan harus tercatat dengan baik agar capaian dapat diketahui secara akurat sekaligus menjadi dasar evaluasi dan penyusunan langkah berikutnya. Menurutnya, percepatan TPT perlu didukung dengan sosialisasi dan edukasi yang tepat, terutama kepada kontak erat. "TPT itu memang perlu ada sosialisasi dan edukasi. Cara penyampaiannya bukan menawarkan menjadi pilihan bagi kontak erat, apakah ini harus diminum atau tidak. Tetapi narasi yang disampaikannya ini harus diminum untuk mematikan kuman yang ada dalam tubuh," tegasnya.
Selain percepatan TPT, Wiyagus menekankan pentingnya penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC sebagai bagian dari upaya memperluas penanganan hingga tingkat masyarakat. Penanggulangan TBC membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan peran masing-masing. "Penanganan TB ini memang harus terkolaborasi dengan baik, seperti dalam komposisi nanti desa dan kelurahan siaga yang akan dideklarasikan hari ini," katanya.
Ia menambahkan, penanganan TBC tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyentuh produktivitas masyarakat serta kondisi sosial dan lingkungan. Karena itu, intervensi perlu dilakukan secara lintas sektor, termasuk dalam pemenuhan sanitasi dan air bersih, kecukupan gizi, hingga perbaikan kondisi rumah yang membutuhkan penanganan. Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus turut mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memperkuat penanggulangan TBC. Ia berharap percepatan TPT yang dibarengi dengan penguatan penemuan kasus, integrasi data, ketertiban pelaporan, serta kolaborasi lintas sektor dapat semakin mempercepat upaya eliminasi TBC di daerah.
Langkah yang ditempuh Sidoarjo ini sejalan dengan target nasional eliminasi tuberkulosis pada 2030. Dengan populasi Indonesia yang besar dan beban TBC yang masih tinggi, percepatan TPT menjadi salah satu intervensi kunci untuk memutus rantai penularan. Namun, tantangan di lapangan tidak ringan: mulai dari stigma sosial, keterbatasan akses layanan, hingga koordinasi antarinstansi yang sering terkendala ego sektoral. Karena itu, arahan Wamendagri agar pemerintah daerah memanfaatkan sisa waktu hingga akhir 2026 menjadi ujian bagi komitmen daerah dalam mengalokasikan sumber daya dan memperkuat sistem kesehatan primer.
Ke depan, keberhasilan percepatan TPT di Sidoarjo dapat menjadi model bagi daerah lain. Jika integrasi data dan pelacakan kontak erat berjalan efektif, bukan tidak mungkin target eliminasi TBC nasional dapat tercapai. Pertanyaannya, sejauh mana pemerintah daerah lain akan meniru langkah Sidoarjo, dan apakah dukungan anggaran serta tenaga kesehatan memadai untuk menjalankan strategi ini secara berkelanjutan?



