Luxon Selamat dari Mosi Tidak Percaya, tapi Retakan Internal Makin Terlihat Jelang Pemilu

Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, berhasil mempertahankan kursi kepemimpinannya setelah menjalani mosi percaya dari anggota parlemen Partai Nasional pada Rabu (12/8). Namun, di balik kemenangan tipis ini, tersimpan sinyal kuat bahwa partai berhaluan kanan-tengah itu sedang dilanda perpecahan internal yang dapat menggerogoti otoritasnya menjelang pemilu yang tinggal menghitung bulan.

Mosi percaya ini merupakan yang kedua kalinya dalam tahun ini, setelah sebelumnya Luxon juga menghadapi uji serupa pada April lalu. Dalam politik Selandia Baru, aksi semacam ini tergolong langka dan biasanya tidak terekspos ke publik. Keputusan Luxon untuk menggelar pertemuan kaukus setelah muncul laporan media mengenai adanya upaya kader untuk mengganti ketua umum menunjukkan betapa panasnya suhu politik di internal partai.

Luxon, yang juga mantan CEO Air New Zealand, mengeluarkan pernyataan singkat selama 75 detik setelah pertemuan, didampingi oleh dua menteri senior yang digadang-gadang sebagai calon penggantinya, yaitu Erica Stanford dan Chris Bishop. Ia menegaskan bahwa dirinya mendapat dukungan penuh dari kaukus, namun langsung meninggalkan ruangan tanpa menjawab pertanyaan wartawan. Sikap ini justru memicu spekulasi bahwa dukungan tersebut tidak sekuat yang diklaim.

Tekanan terhadap Luxon tidak lepas dari serangkaian langkah kontroversial yang dinilai blunder, seperti wacana referendum sistem pemilu tanpa konsultasi dengan koleganya, serta pernyataannya kepada kalangan bisnis yang dianggap meremehkan peran pemerintah. Kritikus menilai gaya kepemimpinan Luxon yang terlalu korporat membuatnya sulit terhubung dengan masyarakat kelas pekerja, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja.

Data survei terbaru dari 1News Verian yang dirilis Rabu menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Luxon sebagai perdana menteri pilihan hanya 17 persen, turun satu poin. Meski masih unggul atas pemimpin Partai Buruh, Chris Hipkins, yang berada di angka 15 persen, tren ini menunjukkan bahwa elektabilitas keduanya sama-sama lemah. Padahal, pemilu tinggal digelar pada 7 November mendatang.

Pengamat politik Neale Jones, mantan staf Partai Buruh, menilai bahwa selamatnya Luxon dari mosi tidak serta-merta menghapus kerusakan yang sudah terlanjur terjadi. "Ini semakin melemahkan otoritasnya sebagai perdana menteri dan pemimpin partai, dan itu membuat posisi Partai Nasional semakin sulit," ujarnya. Jones juga menyebut bahwa skenario terburuk bagi Partai Buruh adalah jika Partai Nasional berhasil mengganti pemimpinnya dan mendapatkan momentum baru untuk berkampanye.

Luxon mengambil alih kepemimpinan Partai Nasional pada akhir 2021 dan menjadi perdana menteri pada 2023 setelah membentuk koalisi dengan Partai ACT yang libertarian dan New Zealand First. Pemerintahannya memang telah meluncurkan berbagai reformasi ambisius, mulai dari tata kota, air, pemotongan pajak, hingga peningkatan belanja pertahanan dan kebijakan luar negeri yang lebih aktif. Namun, semua itu belum mampu menutupi kegagalan dalam mengatasi masalah ekonomi yang menjadi medan pertempuran utama.

Janji kampanye Luxon untuk menjinakkan inflasi dan mengendalikan utang belum terwujud. Pertumbuhan ekonomi lemah, angka pengangguran berada di level tertinggi dalam 11 tahun, dan inflasi masih di luar target bank sentral yang berkisar 1-3 persen. Jajak pendapat menunjukkan Partai Nasional sedikit tertinggal dari Partai Buruh, namun sistem pemilihan yang kompleks membuat hasil akhir sulit diprediksi.

Mantan anggota parlemen dari Partai Nasional, Simon O'Connor, mengingatkan bahwa partainya tidak boleh lagi membiarkan gangguan internal seperti ini terjadi. "Partai Nasional tidak bisa lagi menghadapi distraksi seperti ini, dan para pembuat masalah harus didorong ke samping," tegasnya. "Mereka tidak boleh lagi mengalami hari-hari seperti ini."

Bagi Indonesia, dinamika politik di Selandia Baru ini menjadi cermin bahwa soliditas internal partai adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan publik. Ketika partai lebih fokus pada perebutan kekuasaan internal daripada menyelesaikan masalah rakyat, maka elektabilitas pun ikut terancam. Pertanyaannya, akankah Partai Nasional mampu bangkit dan fokus pada kebijakan, atau justru semakin terpuruk dalam pusaran konflik internal?