Kongres PKR dan DAP: Ujian Berat Anwar Ibrahim di Tengah Tekanan Politik Malaysia

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menghadapi akhir pekan yang krusial. Hanya beberapa hari setelah menjalani operasi hernia di usia 79 tahun, dua partai terbesar dalam koalisi pemerintahannya, PKR dan DAP, menggelar kongres yang hasilnya bisa mengguncang kursi kekuasaannya. Di tengah kekalahan beruntun di tiga pemilihan negara bagian, kongres ini menjadi ujian nyata bagi soliditas koalisi Pakatan Harapan (PH) menjelang pemilihan umum berikutnya.

Kongres PKR berlangsung di Ayer Keroh, Melaka, sementara DAP mengumpulkan lebih dari 4.000 delegasi di Putrajaya. Fokus utama tertuju pada pemungutan suara DAP yang akan menentukan apakah lima menteri penuh dan tujuh wakil menteri dari partai itu tetap bertahan di kabinet atau mundur. Keputusan ini bukan sekadar soal posisi, melainkan bisa memicu efek domino politik yang berujung pada pembubaran parlemen lebih awal.

Kekalahan PH di Sabah, Johor, dan Negeri Sembilan menjadi latar belakang yang mencekam. Di Sabah, PH hanya memenangkan satu dari 22 kursi yang diperebutkan. Sementara di Johor dan Negeri Sembilan, koalisi Barisan Nasional (BN) dan Perikatan Nasional (PN) berhasil meraih mayoritas dua pertiga dengan dukungan kuat pemilih Melayu-Muslim. Kondisi ini memaksa PH untuk mengevaluasi strategi dan mencari jalan keluar dari keterpurukan.

PKR juga dihadapkan pada kekosongan kepemimpinan setelah putri Anwar, Nurul Izzah, mengundurkan diri dari posisi wakil ketua. Meski secara resmi cuti untuk studi, analis menilai langkah ini mencerminkan ketidaksepakatan dengan arah politik sang ayah. Kepergiannya meninggalkan tanda tanya besar tentang regenerasi dan masa depan partai.

Menurut analis politik James Chin dari University of Tasmania, akhir pekan ini sangat menentukan. "Bagi Anwar, dia harus menunggu hasil voting DAP dan reaksi PKR atas pengunduran diri putrinya," ujarnya. Para delegasi DAP diperkirakan akan memilih tetap bertahan di pemerintahan, namun dengan syarat agenda reformasi yang dijanjikan dalam manifesto harus dijalankan. Mantan anggota dewan Johor, Boo Cheng Hau, menekankan pentingnya kesungguhan dalam merealisasikan janji-janji tersebut.

Keluarnya DAP dari kabinet akan menjadi bencana besar. Rajiv Rishyakaran, anggota dewan dari Bukit Gasing, mengingatkan bahwa ketua BN, Ahmad Zahid Hamidi, bisa memanfaatkan situasi ini untuk menarik dukungan dan memaksa pemilihan umum. "Bisa terjadi gempa politik jika DAP keluar," tambah Boo. Meski demikian, DAP telah menyatakan akan tetap mendukung pemerintah hingga akhir periode, apa pun hasil voting.

Di sisi lain, wacana menjalin aliansi dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) mulai mengemuka. Direktur pemilihan PH, Amirudin Shari, menyatakan keterbukaan untuk bekerja sama dengan pihak mana pun demi stabilitas. Namun, langkah ini berisiko memicu ketidakpuasan internal, mengingat Bersatu terlibat dalam Sheraton Move 2020 yang menjatuhkan pemerintahan PH. Azmi Hassan dari Nusantara Academy for Strategic Research menilai PH membutuhkan dukungan Melayu yang bisa diperoleh dari Bersatu, meski hanya sedikit.

Bagi Indonesia, dinamika politik Malaysia selalu relevan mengingat kedekatan kedua negara. Stabilitas pemerintahan di Kuala Lumpur berdampak pada hubungan bilateral, investasi, dan kerja sama regional. Jika Malaysia mengalami gejolak politik, hal ini bisa memengaruhi pasar dan stabilitas kawasan.

Para ahli sepakat bahwa hasil kongres ini akan membentuk peta politik Malaysia ke depan. Jika DAP memilih bertahan, partai itu bisa menjadi lebih vokal dalam menuntut reformasi. Sebaliknya, jika keluar, koalisi baru mungkin terbentuk. Sivamurugan Pandian dari University Sains Malaysia menilai, "Mungkin hasilnya adalah 'kami tetap tinggal, tapi harus ada perubahan'." Bagi Anwar, menjaga stabilitas adalah kata kunci.

Pertanyaan besarnya: akankah Anwar mampu mempertahankan koalisi yang rapuh ini, atau justru menjadi saksi keruntuhan pemerintahannya? Akhir pekan ini akan memberikan jawaban awal.