Duta Besar AS untuk ASEAN: Tarif Trump Tak Ubah Prioritas Washington di Asia Tenggara
Baca dalam 60 detik
- Washington menegaskan Asia Tenggara tetap prioritas utama meski kebijakan tarif Trump memicu kekhawatiran di kawasan.
- Investasi AS di Asia Tenggara disebut menembus US$500 miliar, melampaui gabungan investasi di China, India, dan negara lain.
- AS menghormati negosiasi Kode Etik Laut China Selatan antara ASEAN dan Beijing, namun tetap berkomitmen pada kebebasan navigasi.
Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, menegaskan bahwa Asia Tenggara tetap menjadi prioritas utama Washington meskipun kebijakan tarif Presiden Donald Trump menimbulkan kecemasan di kawasan. Dalam wawancara eksklusif dengan CNA, Kim menyatakan bahwa arahan dari pemerintahan Trump sangat jelas: memperdalam hubungan dengan Asia Tenggara, baik di bidang ekonomi maupun keamanan.
Pernyataan ini muncul di tengah ketidakpastian yang dirasakan negara-negara ASEAN terhadap kebijakan perdagangan AS. Banyak pihak khawatir tarif baru yang diterapkan Trump dapat menggerus kepercayaan dan menghambat kerja sama yang telah terjalin. Namun, Kim menegaskan bahwa presiden menginginkan hubungan dagang yang adil dan timbal balik, dengan semangat "fair and reciprocal terms" sebagai landasan agenda perdagangan AS.
Kim juga menyoroti besarnya investasi AS di Asia Tenggara, yang menurutnya telah melampaui US$500 miliar. Angka ini lebih besar dibandingkan total investasi AS di China, Hong Kong, India, Korea Selatan, dan Jepang jika digabungkan. Lebih dari 6.000 perusahaan Amerika beroperasi di kawasan ini, membantu diversifikasi rantai pasok dan menciptakan lapangan kerja. "Saya pikir pemerintah dan masyarakat Asia Tenggara menyadari bahwa AS harus terlibat, dan kami adalah mitra yang tak tergantikan di kawasan ini," ujar Kim.
Komitmen ini diperkuat dengan kunjungan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio ke Manila bulan lalu, yang mengumumkan paket investasi strategis senilai US$2,5 miliar untuk Asia Tenggara, dengan fokus pada keamanan energi dan teknologi masa depan. Langkah ini menunjukkan bahwa AS tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak nyata dalam memperkuat kehadirannya di kawasan.
Mengenai Laut China Selatan, Kim menegaskan bahwa negosiasi Kode Etik (Code of Conduct) seharusnya tetap menjadi ranah ASEAN dan China. AS menghormati pendekatan konsensus ASEAN dan tidak akan ikut campur dalam perundingan tersebut. Namun, Kim menekankan pentingnya kawasan ini bagi kepentingan AS, menyebutnya sebagai "domain maritim yang kritis" bagi ekonomi global. "Kami akan terus menjunjung norma internasional seperti kebebasan navigasi, dan memenuhi kewajiban perjanjian kami dengan Filipina," tegasnya.
Sementara itu, terkait Myanmar, AS mendesak diakhirinya kekerasan dan kembalinya dialog antar pihak yang berkonflik. Kim juga menekankan pentingnya menghormati Konsensus Lima Poin ASEAN sebagai kerangka penyelesaian krisis. "Pada intinya, AS ingin mengurangi penderitaan manusia. Kami ingin dialog agar berbagai pihak dapat bertukar posisi," katanya.
Bagi Indonesia, pernyataan ini memberikan sinyal bahwa AS tetap menjadi mitra strategis yang penting di tengah rivalitas geopolitik yang semakin ketat. Dengan investasi yang besar dan komitmen keamanan yang jelas, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya untuk menarik lebih banyak investasi AS, terutama di sektor energi dan teknologi. Namun, Indonesia juga perlu menjaga keseimbangan dengan China, mengingat kompleksitas hubungan di kawasan.
Ke depan, pertanyaannya adalah apakah kebijakan tarif Trump akan benar-benar diimbangi dengan komitmen nyata di bidang lain. Meskipun Kim menegaskan bahwa "presiden menyatakan kami bersama ASEAN 100 persen", implementasi di lapangan akan menjadi ujian sesungguhnya. Akankah AS mampu menjaga kredibilitasnya di tengah tekanan domestik dan dinamika global yang terus berubah?
