Prabowo Bentuk Badan Gambut dan Mangrove Nasional, Fokus Cegah Karhutla Berulang

Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai respons terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun. Keputusan ini diambil setelah Presiden berdiskusi dengan puluhan akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (24/9/2026), guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran.

Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Teddy Indra Wijaya, pembentukan BPGMN merupakan bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terjadi. "Mendengar langsung dari para ahli menjadi langkah penting untuk memahami persoalan dari berbagai sudut pandang," ujar Teddy dalam siaran pers, Jumat (25/9/2026).

BPGMN nantinya akan melibatkan para ilmuwan dan profesional. Pelibatan tersebut diarahkan untuk memperkuat berbagai upaya pencegahan, riset, pemetaan, serta sistem deteksi dini dan titik panas sebagai bagian dari pengelolaan kawasan gambut yang lebih komprehensif. Selain itu, penguatan operasi darat turut menjadi perhatian. Satgas Darat akan dioptimalkan agar dapat merespons dan menangani kebakaran secara langsung di lokasi sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.

Langkah berikutnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan pompa air, termasuk pompa portabel dan pengeboran dangkal. Sarana tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas penanganan kebakaran, terutama di kawasan gambut yang memiliki karakteristik khusus dan membutuhkan respons cepat di lapangan.

Teddy juga menekankan pentingnya keterlibatan perangkat desa dan masyarakat sekitar melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Masyarakat yang berada paling dekat dengan kawasan gambut dinilai memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan sekaligus memberikan respons awal secara cepat ketika kebakaran terjadi.

"Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang," ujar Teddy.

Pendekatan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan pengetahuan ilmiah, teknologi, penguatan operasi lapangan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan gambut serta pencegahan karhutla. Bagi Indonesia, langkah ini strategis karena lahan gambut menyimpan cadangan karbon besar dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Kebakaran di lahan gambut tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga menimbulkan emisi karbon signifikan dan berdampak pada kesehatan masyarakat serta perekonomian.

Dari sisi investasi dan bisnis, pengelolaan gambut yang lebih baik dapat mengurangi risiko gangguan operasional akibat kabut asap dan kebakaran, yang selama ini kerap memengaruhi sektor penerbangan, perkebunan, dan pariwisata. Kepastian regulasi dan kelembagaan melalui BPGMN juga diharapkan meningkatkan iklim investasi hijau, termasuk untuk proyek restorasi dan ekonomi karbon. Namun, efektivitas badan ini akan bergantung pada koordinasi lintas kementerian, dukungan anggaran, dan penegakan hukum terhadap pembukaan lahan ilegal.

Ke depan, publik akan mencermati apakah BPGMN mampu menerjemahkan diskusi akademik menjadi aksi nyata di lapangan. Dengan musim kemarau yang diprediksi masih berlangsung, pertanyaannya: akankah badan baru ini cukup cepat beroperasi sebelum titik panas kembali muncul, atau kita akan menyaksikan siklus karhutla yang sama tahun depan?