Intervensi Yen ala Trump: Strategi Geopolitik di Balik Dukungan Mata Uang Sekutu
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah AS secara langsung menopang yen, peso Argentina, dan dirham UEA, sebuah langkah yang jarang terjadi tanpa adanya krisis.
- Langkah ini mencerminkan upaya Washington untuk memperkuat sekutu dan mempromosikan kebijakan, tetapi berisiko memicu ketidakstabilan pasar.
- Intervensi semacam itu sering gagal tanpa dukungan kebijakan fundamental, dan Indonesia perlu mewaspadai dampak rambatannya.

Washington secara terbuka turun tangan menopang nilai tukar yen Jepang, mengikuti jejak dukungan serupa untuk peso Argentina dan dirham Uni Emirat Arab. Langkah yang jarang terjadi ini, menurut analis, bukan semata-mata didorong pertimbangan ekonomi, melainkan juga agenda politik dan geopolitik pemerintahan Donald Trump.
Biasanya, Amerika Serikat hanya campur tangan dalam kebijakan mata uang negara lain saat terjadi krisis. Namun, dalam tiga kasus terakhir—Argentina, Jepang, dan UEA—tidak ada satu pun yang berada dalam kondisi darurat. Keputusan ini memunculkan pertanyaan: mengapa AS bersedia mengeluarkan dana besar untuk membeli mata uang asing yang sedang terpuruk?
Menurut Eswar Prasad, profesor di Cornell University dan senior fellow di Brookings Institution, tindakan ini bukan lahir dari altruisme. Pemerintah AS memiliki kepentingan ekonomi domestik, tetapi juga ingin memperluas pengaruh kebijakan dan memberi imbalan kepada sekutu. Dengan menjadikan pasar valuta asing sebagai instrumen, Washington secara eksplisit mengejar tujuan politik, bukan sekadar stabilitas moneter.
Contoh paling jelas adalah dukungan terhadap peso Argentina pada Oktober lalu, menjelang pemilihan legislatif yang krusial bagi Presiden Javier Milei, sekutu ideologis Trump. Pembelian peso saat itu berisiko tinggi, tetapi berhasil. Milei memenangkan pemilu dan kemudian menerapkan anggaran berimbang, yang berhasil menurunkan inflasi dan menstabilkan mata uangnya. Keberhasilan ini tampaknya menjadi template bagi intervensi serupa di negara lain.
Kini giliran yen Jepang yang menjadi sasaran. Nilai yen telah jatuh lebih dari 10 persen terhadap dolar dalam setahun terakhir, dan Treasury AS berkoordinasi dengan pemerintah Jepang untuk membeli yen secara besar-besaran. Meski sempat memulihkan sebagian nilai tukar, keberhasilan jangka panjang masih diragukan. Jepang memiliki alasan kuat untuk khawatir: yen yang lemah akan menaikkan harga impor, memicu inflasi, dan meningkatkan biaya utang pemerintah yang sudah mencapai lebih dari dua kali lipat PDB tahunan.
Bagi Amerika Serikat, ada kepentingan strategis yang jelas. Jepang adalah pemegang terbesar obligasi Treasury AS. Jika Bank of Japan menjual sebagian kepemilikannya untuk membeli yen, imbal hasil obligasi AS akan naik, meningkatkan biaya pinjaman pemerintah dan konsumen Amerika. Selain itu, tarif impor Trump sebesar 10–12,5 persen untuk produk Jepang akan kehilangan efektivitas jika yen terus melemah, karena barang Jepang menjadi semakin murah.
Intervensi bersama ini memang dapat menakuti spekulan yang mencari keuntungan dari volatilitas yen. Namun, sejarah menunjukkan bahwa intervensi semacam itu sering gagal jika tidak didukung perubahan kebijakan fundamental. Pelemahan yen bukan sekadar gejolak pasar; ia mencerminkan masalah struktural Jepang: populasi menua, pertumbuhan ekonomi lesu, dan utang publik yang sangat besar. Sementara itu, ekonomi AS relatif kuat, dengan inflasi yang masih di atas target Federal Reserve, sehingga suku bunga AS cenderung naik—memperlebar selisih suku bunga dengan Jepang dan semakin menekan yen.
Bagi Indonesia, dinamika ini patut dicermati. Melemahnya yen dapat mempengaruhi daya saing ekspor Indonesia di pasar global, terutama jika produk Jepang menjadi lebih murah. Selain itu, ketidakstabilan nilai tukar yen berpotensi memicu gejolak di pasar keuangan Asia, termasuk arus modal asing yang dapat berdampak pada rupiah. Bank Indonesia perlu waspada terhadap efek rambatan dari intervensi yang dilakukan AS dan Jepang.
Prasad mengingatkan bahwa intervensi mata uang hanyalah upaya putus asa untuk menghindari peringatan pasar. Baik Tokyo maupun Washington menghadapi masalah utang yang tidak berkelanjutan. Pada akhirnya, kekuatan pasar akan tetap menjadi penentu. Mungkin sudah saatnya kedua negara belajar dari Argentina—yang justru berhasil keluar dari krisis setelah menerapkan disiplin fiskal. Pertanyaannya, apakah intervensi ini akan menjadi solusi jangka panjang atau hanya menunda masalah yang lebih besar?



