Politik Sein Kiri Belok Kanan: Ketika Elit Berubah Arah Tanpa Merasa Perlu Menjelaskan

Seorang politisi mengkritik keras sebuah kebijakan pada pagi hari, lalu sore harinya pimpinan partainya menyatakan dukungan penuh. Keesokan pagi, ia bersikeras bahwa sikapnya sejak awal sejalan dengan garis partai. Peristiwa semacam ini bukan lagi anomali, melainkan pola yang kian sering terlihat di panggung politik nasional.

Dalam kolomnya di Kompas, akademisi Hariyanto menyoroti kecenderungan elite politik yang ingin menikmati dua keuntungan sekaligus: kebebasan mengubah posisi tanpa harus mempertanggungjawabkannya secara terbuka. Ia menggunakan istilah "Sein"—dalam bahasa Jerman berarti keberadaan—untuk menegaskan bahwa politik seharusnya dinilai dari apa yang benar-benar dilakukan, bukan dari citra yang diproyeksikan.

Hariyanto menilai bahwa di depan kamera, posisi politik sering tampil tegas: ada pihak yang dibela, ada keputusan yang ditentang, ada batas yang diklaim tidak bisa dilanggar. Namun setelah siaran berakhir, tekanan datang dari berbagai arah—telepon dari kolega, rapat tertutup, hingga perhitungan elektoral jangka panjang. Di titik itu, ketegasan yang dipertontonkan kepada publik mulai diuji.

Yang menjadi persoalan bukan semata perpindahan posisi. Dalam politik, perubahan sikap bisa sah jika didasari informasi baru atau perbaikan kebijakan. Namun Hariyanto menggarisbawahi bahaya ketika politisi menuntut hak untuk berbelok arah sekaligus menolak kewajiban menjelaskan alasan di baliknya. "Kedua peran itu dapat dimainkan sampai tiba saat memberikan suara, menandatangani persetujuan, atau menerima jabatan," tulisnya.

Praktik semacam ini berdampak langsung pada kualitas demokrasi. Pemilih diminta menentukan pilihan berdasarkan nama dan citra, bukan berdasarkan rekam jejak yang konsisten. Ketika janji dan sikap mudah berubah tanpa akuntabilitas, kepercayaan publik terhadap institusi politik tergerus. Lebih jauh, investor dan pelaku pasar sering membaca ketidakpastian arah kebijakan sebagai sinyal risiko, terutama menjelang tahun elektoral.

"Masalahnya terletak pada kemampuan mereka menutup rincian," tulis Hariyanto, mengkritik frasa-frasa klise yang dipakai untuk menghindari penjelasan substantif.

Bagi pembaca di Indonesia, isu ini bukan sekadar perdebatan etika elite. Arah kebijakan yang berubah-ubah tanpa penjelasan dapat memengaruhi iklim investasi, stabilitas regulasi, dan efektivitas program pembangunan. Ketika partai politik lebih sibuk mengelola citra ketimbang merumuskan posisi yang jelas, biaya ketidakpastian itu pada akhirnya ditanggung masyarakat luas.

Hariyanto tidak menuntut politisi untuk kaku. Ia mengakui bahwa negosiasi dan kompromi adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Namun ia menekankan pentingnya transparansi: publik berhak mengetahui mengapa sebuah keputusan diambil, bukan hanya apa keputusan itu. Tanpa itu, politik hanya menjadi pertunjukan di dua panggung—satu untuk pendukung, satu untuk kekuasaan.

Ke depan, pertanyaannya sederhana: akankah elite politik mulai membuka proses di balik perubahan sikap, atau justru semakin mahir mengemas belokan tanpa jejak? Jawabannya akan menentukan seberapa jauh publik masih percaya pada janji-janji yang diucapkan di depan kamera.