Kemenhub Perluas ETLE Hub ke 51 Titik: Menuju Zero ODOL 2027 dengan Pengawasan Digital

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mengoperasikan Electronic Traffic Law Enforcement Hub (ETLE Hub) di 51 titik pantau di seluruh Indonesia, sebuah langkah konkret untuk menekan praktik over dimension over loading (ODOL) yang selama ini menjadi momok keselamatan jalan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa sistem ini menjadi tulang punggung pengawasan angkutan barang berbasis digital, dengan target ambisius mewujudkan zero ODOL pada 2027.

Dari 51 titik yang sudah beroperasi, sebanyak 26 titik berada di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan 25 titik lainnya tersebar di ruas jalan tol. Namun, Kemenhub tidak berhenti di sini. Aan menegaskan bahwa pengembangan akan terus berlanjut hingga mencapai 63 titik pantau di UPPKB serta 15 titik dengan teknologi Weigh In Motion (WIM) yang memungkinkan penimbangan kendaraan saat melaju tanpa harus berhenti. Langkah ini menjawab kritik selama ini bahwa pengawasan ODOL kerap terkendala keterbatasan personel dan titik pemeriksaan yang minim.

ETLE Hub bukan sekadar kamera pemantau pelanggaran. Sistem ini dirancang sebagai ekosistem penegakan hukum terintegrasi yang menyatukan berbagai sumber data: identitas dan spesifikasi kendaraan, hasil penimbangan, riwayat uji berkala, hingga status perizinan angkutan. Dengan integrasi ini, proses pengawasan yang tadinya manual dan tersekat-sekat kini berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Aan menekankan bahwa digitalisasi ini adalah transformasi proses, bukan semata penambahan perangkat.

Bagi pelaku usaha angkutan, perubahan ini membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi, kendaraan yang kedapatan melebihi muatan akan mendapat peringatan sebagai bagian dari sosialisasi menuju zero ODOL. Namun, pelanggaran dokumen seperti ketidaksesuaian laik jalan akan langsung berujung pada penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Kebijakan ini sengaja dirancang bertahap, mengingat jumlah kendaraan angkutan yang beroperasi sangat besar sementara kapasitas pengawasan fisik terbatas.

Menariknya, Kemenhub tidak membatasi diri pada angkutan barang. Aan menyebutkan bahwa sistem ini ke depan akan diperluas ke angkutan orang, khususnya bus, untuk memperkuat pengawasan terhadap persyaratan teknis, uji berkala, dan perizinan. Ini sejalan dengan visi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang menekankan bahwa ETLE Hub bertujuan meningkatkan kepatuhan, bukan memperbanyak penilangan. Dengan demikian, transformasi ini diharapkan mampu menekan angka kecelakaan yang kerap dipicu kendaraan kelebihan muatan.

Bagi Indonesia, keberadaan ETLE Hub bukan sekadar urusan teknis. ODOL telah lama menjadi biang kerok kerusakan jalan dan jembatan, yang pada akhirnya membebani anggaran negara dan memperlambat logistik nasional. Dengan pengawasan berbasis data, pemerintah berharap biaya perbaikan infrastruktur dapat ditekan, sementara keselamatan pengguna jalan meningkat. Namun, efektivitas sistem ini masih diuji: seberapa besar kepatuhan pelaku usaha setelah masa sosialisasi berakhir? Akankah teknologi WIM mampu mendeteksi pelanggaran tanpa menghambat arus lalu lintas? Jawabannya akan menentukan apakah target 2027 sekadar wacana atau benar-benar terwujud.