Bayang-bayang Intelijen Asing di Balik Think-Tank Palsu Singapura: Waspada Rekrutmen Digital

Seorang mantan pegawai pemerintah Amerika Serikat, yang enggan disebutkan namanya, hampir terjebak dalam jaring rekrutmen yang diduga dijalankan oleh agen intelijen asing melalui sebuah perusahaan berkedok lembaga riset di Singapura. Perusahaan bernama Infoassa itu menawarkan pekerjaan analis kebijakan jarak jauh dengan imbalan hingga US$4.000 per bulan, namun di balik tawaran itu tersembunyi permintaan mencurigakan untuk menulis laporan tentang kebijakan AS tanpa menggunakan informasi publik.

Investigasi yang dilakukan oleh CNA mengungkap bahwa Infoassa, yang terdaftar di Singapura, telah membangun citra sebagai think-tank kredibel sejak September 2025. Namun, di balik itu, terdapat sejumlah kejanggalan: karyawan dengan riwayat kerja palsu, acara Facebook yang tidak pernah terjadi, serta kemiripan infrastruktur situs dengan TheTruthInfo, sebuah domain yang disita otoritas AS pada Juni lalu sebagai bagian dari operasi yang dituduhkan sebagai perekrutan intelijen China.

Modus yang digunakan Infoassa mengikuti pola yang pernah diungkap sebelumnya, termasuk oleh lembaga bernama Institute of East Asia Strategic Studies (IEASS) yang juga berbasis di Singapura. Keduanya menggunakan persona fiktif dan tes menulis untuk menjaring individu dengan latar belakang pemerintahan, militer, atau riset kebijakan. Menurut Associate Professor Dylan Loh dari Nanyang Technological University, metode ini murah dan mudah dibuang, karena pelaku hanya membutuhkan satu atau dua sumber yang dapat diandalkan, bukan tingkat keberhasilan tinggi.

Fenomena ini bukan hanya masalah Singapura, tetapi juga relevan bagi Indonesia. Sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia memiliki banyak individu dengan akses ke informasi kebijakan yang sensitif. Para ahli memperingatkan bahwa taktik serupa dapat menyasar akademisi, mantan pejabat, atau analis kebijakan di Indonesia. “Mereka tidak peduli dengan tingkat kecanggihan; yang penting biaya rendah dan hasil maksimal,” kata Max Lesser, analis senior di Foundation for Defense of Democracies.

Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan mencurigakan yang mengatasnamakan lembaga riset asing. Langkah verifikasi sederhana seperti memeriksa jejak digital perusahaan dan menghubungi institusi terkait dapat mencegah potensi kebocoran informasi. Meskipun belum ada bukti keterkaitan langsung dengan Indonesia, pola yang terungkap menunjukkan bahwa operasi semacam ini bersifat global dan terus berkembang.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah seberapa besar dampak operasi ini terhadap stabilitas kawasan, dan apakah negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sudah cukup siap menghadapi ancaman spionase digital yang semakin canggih dan terselubung.