Gus Miftah dan Sari Yuliati Jadikan Mataram Contoh Kota Toleran, Siap Dilaporkan ke Prabowo

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati bersama Pengasuh Pesantren Ora Aji, Gus Miftah, menjadikan gelaran zikir dan doa kebangsaan di Lapangan Sangkareang, Kota Mataram, sebagai panggung untuk menegaskan bahwa kerukunan lintas agama bukan sekadar wacana, melainkan praktik yang tengah dirawat di Nusa Tenggara Barat. Dalam acara yang berlangsung Rabu malam itu, ribuan warga dari enam agama duduk berdampingan, memanjatkan doa sesuai keyakinan masing-masing, sebuah pemandangan yang oleh Gus Miftah disebut sebagai bukti nyata bahwa bangsa ini tumbuh dari kebersamaan.

Gus Miftah, yang dikenal sebagai pendakwah dengan jangkauan luas, tidak hanya memberi apresiasi atas kehadiran tokoh lintas agama dan jamaahnya, tetapi juga berkomitmen untuk membawa cerita Mataram ke tingkat nasional. Ia menyatakan akan melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi toleransi di kota tersebut. "Apa yang ada di Kota Mataram akan kita laporkan ke presiden. Insyaallah kita sampaikan bahwa Mataram bisa menjadi kota toleransi di Indonesia," ujarnya, menegaskan harapan agar kegiatan serupa menjadi tradisi bangsa, bukan sekadar seremoni sekali jalan.

Di sisi lain, Sari Yuliati menyoroti realitas sosial yang lebih mikro. Ia mencontohkan pengalamannya mengunjungi sebuah sekolah dasar di Cakranegara, di mana 99 persen siswanya beragama Hindu. Menurutnya, anak-anak dari kelompok minoritas tersebut dapat belajar dengan aman tanpa perundungan atau diskriminasi. "Mereka bisa sekolah aman, tidak dibully dan mengalami rasisme," kata Sari, menggambarkan bahwa kerukunan di NTB telah berjalan hingga ke akar rumput, meskipun mayoritas penduduknya Muslim.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, Zamroni Azis, turut mengapresiasi inisiatif ini. Ia menilai kehadiran warga lintas agama dari seluruh kabupaten/kota di NTB dalam satu forum doa bersama merupakan simbol kuat untuk menjaga keutuhan bangsa. Kegiatan ini, menurutnya, sejalan dengan semangat moderasi beragama yang terus didorong pemerintah. Hadir pula Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri dan Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, menunjukkan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Langkah Gus Miftah untuk mengangkat Mataram ke level nasional membuka peluang bagi daerah lain untuk meniru model kolaborasi ini. Namun, pertanyaannya, apakah praktik baik di Mataram dapat direplikasi di tengah meningkatnya tensi sosial di beberapa wilayah Indonesia? Jika berhasil, bukan tidak mungkin Mataram akan menjadi laboratorium moderasi beragama yang diakui secara nasional, sekaligus menjadi bukti bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan ancaman.