Menlu Sugiono Serukan Pengakuan Global atas Palestina dari Markas PBB
Baca dalam 60 detik
- Menlu Sugiono menyerukan seluruh negara anggota PBB mengakui Palestina dalam forum aliansi global di New York.
- Indonesia menegaskan penolakan terhadap rencana pemukiman Israel E1 dan berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan.
- November mendatang, Indonesia dan Belanda akan menjadi tuan rumah pertemuan aliansi global di Den Haag untuk memperkuat dukungan internasional.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menyerukan kepada seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Seruan itu disampaikan dalam pertemuan High-Level Ministerial Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (24/9/2026).
Dalam forum tersebut, Sugiono menegaskan bahwa pengakuan internasional terhadap Palestina merupakan langkah krusial untuk mengakhiri pendudukan Israel. "Kita harus terus mengetuk pintu setiap negara yang belum mengakui Palestina, karena setiap pengakuan akan meruntuhkan satu demi satu batu bata dari tembok pendudukan," ujarnya. Ia juga menyoroti bahwa setelah Deklarasi New York dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, dukungan terhadap Palestina semakin menguat.
Indonesia secara tegas menolak rencana pembangunan pemukiman Israel di area E1, yang dianggap dapat merusak prospek solusi dua negara. "Indonesia menolaknya, PBB menolaknya, masyarakat internasional pun harus menolaknya," tegas Sugiono. Sikap ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan hak-hak Palestina di forum multilateral.
Selain dukungan politik, Indonesia berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Sugiono menyebut bahwa dukungan politik harus diwujudkan dalam langkah-langkah terkoordinasi yang melindungi kenegaraan Palestina, menjunjung tinggi hukum internasional, dan mengakhiri pendudukan. "Persatuan kita adalah kekuatan kita; mari kita manfaatkan hal tersebut untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat," pungkasnya.
"Dukungan politik kita harus diwujudkan dalam langkah-langkah terkoordinasi yang melindungi kenegaraan Palestina, menjunjung tinggi hukum internasional, dan mengakhiri pendudukan."
Bagi Indonesia, isu Palestina bukan sekadar politik luar negeri, melainkan juga bagian dari identitas bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina konsisten menjadi prioritas diplomasi Indonesia, termasuk di forum-forum internasional. Langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang aktif memperjuangkan keadilan global.
Dampak bagi pembaca di Indonesia, terutama investor dan profesional, adalah stabilitas geopolitik di Timur Tengah yang dapat memengaruhi harga minyak dunia dan pasar keuangan. Ketegangan yang mereda berpotensi menurunkan risiko investasi di kawasan, sementara eskalasi dapat memicu volatilitas. Selain itu, komitmen Indonesia dalam aliansi global menunjukkan peran aktif dalam diplomasi multilateral yang dapat meningkatkan citra positif di mata investor internasional.
Ke depan, pertemuan di Den Haag pada November 2026 akan menjadi ujian bagi efektivitas aliansi global. Apakah langkah kolektif ini mampu mendorong lebih banyak negara mengakui Palestina dan mengakhiri pendudukan? Indonesia tampaknya akan terus memainkan peran sentral, tetapi hasilnya sangat bergantung pada konsistensi dan tekanan internasional terhadap Israel.



