Gerakan Kecoa di India: Ketika Kaum Muda Menekan Modi Lewat Protes dan Media Sosial

Dua pekan setelah gelombang demonstrasi yang dipelopori kaum muda memaksa Menteri Pendidikan India mundur, pemerintahan Narendra Modi kini menghadapi salah satu ujian politik terberat dalam satu dekade terakhir. Yang bermula dari protes atas ketidakberesan ujian nasional telah melebar menjadi gerakan yang lebih luas, menyuarakan kegelisahan tentang pengangguran, minimnya kesempatan bagi generasi muda, serta kritik terhadap kecenderungan kepemimpinan yang otoriter.

Pengunduran diri Menteri Pendidikan pada 25 Juli lalu menjadi momen langka di mana Modi harus menyerah di hadapan tekanan publik. Selama ini, perdana menteri yang telah berkuasa lebih dari sepuluh tahun itu dikenal dengan citra keteguhan yang tak mudah goyah. Namun, peristiwa ini menunjukkan bahwa gelombang ketidakpuasan anak muda tidak bisa lagi dianggap remeh.

Pemerintah India pun bergerak cepat untuk meredam situasi. Parlemen telah menaikkan hukuman bagi mereka yang terbukti membocorkan soal ujian. Di sejumlah kota, polisi menarik kembali laporan kasus terhadap para demonstran setelah mendapat kritik atas penggunaan kekerasan yang berlebihan. Langkah-langkah ini diambil untuk menenangkan suasana, tetapi pertanyaannya, apakah cukup untuk menjawab akar persoalan?

Di balik layar, protes ini juga membuka mata akan perubahan lanskap digital di India. Para pengunjuk rasa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan dan mengorganisir aksi. Menariknya, Modi yang selama ini dikenal aktif di platform X, kini mulai merambah Instagram dengan mengunggah video vertikal pertamanya—sebuah upaya untuk mendekati kaum muda yang lebih banyak menghabiskan waktu di platform tersebut.

Namun, ada sisi gelap dari digitalisasi ini. Pemerintah dilaporkan menggunakan teknologi kamera berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memantau dan mengidentifikasi para demonstran. Banyak perempuan yang videonya viral selama aksi justru menerima ancaman pemerkosaan dan pesan-pesan kasar di dunia maya. Sementara itu, pemadaman internet di sekitar lokasi protes utama di New Delhi sempat memutus komunikasi, memaksa anak-anak muda mencari cara alternatif untuk tetap terhubung. Menurut pemantau Access Now, India menempati peringkat kedua dunia dalam hal pemadaman internet pada tahun lalu.

Bagi banyak pengunjuk rasa, ketidakpastian lapangan kerja setelah bertahun-tahun belajar dan menghadapi ujian yang sangat kompetitif menjadi simbol perjuangan yang lebih besar untuk keamanan ekonomi. Meskipun pemerintah mungkin dapat mengatasi kecurangan ujian, namun tidak mudah untuk menyelesaikan keluhan yang lebih mendasar yang telah membawa anak-anak muda turun ke jalan.

Gerakan ini telah melahirkan sebuah gerakan pemuda dengan jutaan pengikut, tetapi itu tidak menjamin pengaruh politik yang bertahan lama. Cockroach Janta Party (CJP) yang memimpin aksi telah mengumumkan rencana untuk melakukan "tur mendengarkan" di seluruh negeri guna menyerap aspirasi anak muda India, sambil terus mendukung protes terkait ketidakberesan ujian. Pendiri CJP, Abhijeet Dipke, menyerukan "gerakan publik untuk memulihkan kepercayaan dan netralitas institusi publik". Menurutnya, "Masyarakat sudah sangat frustrasi dan lelah dengan hal-hal ini. Itulah mengapa gerakan kami mendapat dukungan besar." Namun, ia menegaskan bahwa untuk saat ini CJP akan berfungsi sebagai kelompok penekan.

Bagi Indonesia, dinamika politik India ini menawarkan pelajaran berharga. Di tengah maraknya penggunaan media sosial dan teknologi pengawasan, pemerintah perlu bijak dalam merespons aspirasi publik, terutama dari generasi muda. Kebijakan yang represif justru dapat memicu eskalasi, sementara dialog yang terbuka dan solusi yang menyentuh akar masalah—seperti lapangan kerja dan pendidikan—akan lebih efektif dalam menjaga stabilitas. Pertanyaan yang menggantung: apakah gerakan seperti CJP akan mampu bertransformasi menjadi kekuatan politik yang konstruktif, atau hanya akan menjadi gejolak sesaat yang meredup seiring waktu?