Warga Bukit Damansara Desak DBKL Cabut Izin Renovasi Rumah Semi-D: Ada Retakan dan Protes 19 Tetangga

Ratusan warga Bukit Damansara, Kuala Lumpur, menuntut Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) mencabut izin renovasi sebuah rumah semi-detached yang menambah lantai menjadi tiga tingkat. Mereka menilai proses perizinan berlangsung tanpa konsultasi publik yang memadai, sementara dampak fisik mulai terlihat di properti tetangga.

Dalam dialog yang digelar di Pusat Komuniti Bukit Damansara dengan tema "Your Voice Matters", sekitar 400 warga menghadiri sesi tiga jam yang dimoderatori langsung oleh presiden baru Asosiasi Pemilik Rumah Bukit Damansara, Khairy Jamaluddin. Hadir pula Direktur Eksekutif Departemen Perencanaan DBKL, Rosli Nordin, serta Wakil Kepala Polisi Brickfields, Superintenden Ahmad Firdaus Mustafia Kamal, untuk menjawab pertanyaan dan menawarkan solusi.

Seorang warga, A. Zakki, mengungkapkan bahwa renovasi tersebut mengubah wajah deretan rumah semi-detached yang sebelumnya seragam dua lantai. Ia menyebutkan, izin awal diberikan pada Desember 2025, tetapi setelah protes warga, perintah penghentian kerja (stop-work order) sempat diterbitkan pada Januari 2026. Namun, pada Juni 2026, proyek kembali mendapat persetujuan dan kini sudah berjalan sekitar 10 persen dengan tiang-tiang yang mulai berdiri. "Kampanye tanda tangan kami diikuti 19 tetangga yang dengan tegas menolak proyek ini," tegas Zakki.

Kekhawatiran warga bukan tanpa alasan. Selain perubahan estetika kawasan, mereka melaporkan munculnya retakan pada rumah-rumah yang berdekatan dengan lokasi renovasi. Situasi ini memicu pertanyaan tentang prosedur pengawasan DBKL terhadap proyek yang berpotensi merusak properti di sekitarnya. Rosli Nordin menyatakan DBKL akan mencatat semua keluhan warga, namun belum ada kepastian mengenai langkah konkret yang akan diambil.

Dialog ini juga menjadi ajang penyampaian keluhan lain yang mengemuka di kawasan tersebut. Kemacetan lalu lintas di sekitar SK Bukit Damansara dan Stella Maris International School Damansara, yang terjadi pada pukul 07.00–07.30 dan 14.00–16.00, menjadi sorotan. Ketua Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) SK Bukit Damansara, Ameirul Azraie Mustadza, mengakui pihaknya telah berulang kali mengingatkan orang tua agar tidak parkir ganda, namun keterbatasan dana membuat mereka tidak bisa mempekerjakan petugas Rela. "Kami sudah menulis ke polisi lalu lintas dan mereka merespons, tetapi kami berharap ada pemantauan harian, bukan hanya pada hari-hari tertentu," ujarnya.

Selain itu, warga juga mendesak Air Selangor untuk melakukan inspeksi menyeluruh terhadap jaringan pipa air di Bukit Damansara setelah beberapa kali terjadi kebocoran. Perwakilan Air Selangor yang hadir mengakui adanya masalah tersebut dan menyatakan perusahaan memiliki rencana penggantian pipa tua di kawasan itu.

Khairy Jamaluddin, yang baru terpilih pada awal Agustus, menegaskan bahwa forum ini adalah wadah bagi warga untuk menyuarakan masalah secara langsung dan mencari solusi praktis. "Ini adalah forum terbuka yang menjembatani kesenjangan antara komunitas dan pengambil keputusan. Saya akan menindaklanjuti untuk mempercepat penyelesaian masalah," katanya.

Langkah DBKL selanjutnya akan menjadi ujian kredibilitas dalam menyeimbangkan kepentingan pengembang dan kenyamanan warga. Apakah pencabutan izin akan dilakukan, atau justru muncul kompromi yang mengakomodasi kedua belah pihak? Warga Bukit Damansara, yang dikenal kritis, tampaknya tidak akan tinggal diam sampai tuntutan mereka didengar.