Anwar Bongkar Rencana Felda Jual Hotel di Inggris dengan Kerugian Rp3,3 Triliun

MELAKA — Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengungkapkan bahwa Federal Land Development Authority (Felda) sempat berencana menjual sebuah hotel di Inggris dengan kerugian mencapai RM330 juta (sekitar Rp1,1 triliun). Rencana tersebut batal setelah Anwar menolak memberikan persetujuan dan meminta laporan investigasi menyeluruh kepada manajemen Felda.

Dalam pidatonya di acara Semarak Kenegaraan bersama angkatan bersenjata di Kem Terendak, Melaka, Anwar menyatakan bahwa hotel tersebut dibeli seharga £160 juta, namun hanya ditawarkan £100 juta. Selisih £60 juta atau setara RM330 juta itu dinilai sebagai bentuk pemborosan yang tidak dapat diterima, terutama ketika banyak petani Felda masih hidup dalam keterbatasan.

“Felda berada di bawah pengawasan saya. Beberapa bulan lalu, manajemen datang meminta persetujuan untuk menjual hotel ini. Bisnis macam apa yang menjual aset lebih murah dari harga beli? Saya menolak menandatangani dan memerintahkan mereka untuk menyelidiki siapa yang mengambil keputusan itu,” ujar Anwar di hadapan ratusan peserta program.

Keputusan Anwar ini menyoroti praktik pengelolaan aset badan usaha milik negara (BUMN) Malaysia yang kerap menjadi sorotan publik. Felda, yang didirikan untuk mengangkat kesejahteraan petani dan peneroka, justru terancam mengalami kerugian besar dari transaksi properti di luar negeri. Anwar menegaskan bahwa integritas lembaga harus dijaga agar tetap kuat secara finansial untuk generasi mendatang.

“Ketika saya mengunjungi peneroka, mereka meminta hal-hal dasar seperti AC, perbaikan sekolah, dan pendapatan yang lebih baik. Namun Felda sendiri siap kehilangan ratusan juta ringgit melalui penjualan semacam ini,” kritiknya.

Langkah Anwar ini sejalan dengan komitmennya memberantas kebocoran keuangan negara. Sejak menjabat, ia gencar melakukan audit terhadap lembaga-lembaga publik, termasuk Felda yang pernah terjerat skandal keuangan di masa lalu. Pengamat ekonomi Malaysia menilai penolakan ini sebagai sinyal keras bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pengelolaan aset yang merugikan negara.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pelajaran berharga tentang tata kelola BUMN dan lembaga yang mengelola aset rakyat. Banyak BUMN Indonesia yang juga memiliki aset properti di luar negeri, dan transparansi dalam pengambilan keputusan menjadi kunci untuk mencegah kerugian serupa. Pengawasan ketat dari pemimpin tertinggi, seperti yang dilakukan Anwar, bisa menjadi model bagi upaya pemberantasan korupsi di sektor publik.

Anwar menambahkan, jika tidak ada tindakan tegas, institusi yang dibanggakan akan semakin terpuruk. “Jika kita gagal bertindak, lembaga-lembaga yang kita banggakan dan berkomitmen untuk melindungi akan semakin memburuk. Kita harus mengoreksinya,” tegasnya.

Ke depan, publik menantikan hasil investigasi Felda. Apakah akan ada sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab? Dan apakah ini menjadi awal reformasi tata kelola aset BUMN Malaysia? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan kredibilitas pemerintahan Anwar dalam membersihkan lembaga-lembaga strategis dari praktik yang merugikan.