MenPANRB Rini Widyantini: Pemberdayaan Perempuan Kunci Transformasi Digital Inklusif

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dalam lanskap digital bukan sekadar isu kesetaraan gender, melainkan strategi fundamental untuk memperluas dampak transformasi digital hingga ke tingkat keluarga dan negara. Pernyataan ini disampaikan dalam forum diskusi terfokus penyusunan modul Sekolah Kepemimpinan Kartini yang digagas Kartini Leader Society di Jakarta, Jumat lalu.

Rini menggarisbawahi bahwa kesiapan masyarakat Indonesia menghadapi era digital masih timpang. Data menunjukkan penetrasi internet pada perempuan baru mencapai 79,79 persen, sementara laki-laki sudah di angka 83,95 persen. Celah ini, menurutnya, bukan hanya soal akses, tetapi juga mencerminkan minimnya keterwakilan perempuan dalam proses pembentukan teknologi dan pengambilan keputusan. Mereka lebih banyak hadir sebagai pengguna atau pekerja, bukan sebagai penentu arah inovasi.

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, Rini memaparkan empat pilar yang harus diperkuat secara simultan. Pertama, perluasan akses layanan digital tanpa memaksa masyarakat beralih sepenuhnya ke kanal elektronik. Prinsip digital by default tidak boleh menjadi digital only; layanan omnikanal tetap diperlukan bagi kelompok yang membutuhkan pendampingan. Kedua, penguatan literasi digital dan kecerdasan buatan (AI) yang tidak lagi sekadar mampu mengoperasikan aplikasi, tetapi juga memahami aspek data, privasi, keamanan, dan risiko misinformasi.

Pilar ketiga adalah perluasan kesempatan bagi perempuan untuk menerapkan kompetensinya, misalnya melalui keterlibatan dalam proyek digital, pengujian layanan, hingga evaluasi aplikasi. Keempat, memastikan tata kelola AI yang etis dan berpusat pada manusia, sehingga teknologi tidak mereplikasi bias atau menghasilkan keputusan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Rini menilai keempat langkah ini saling terkait dan harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dampak dari peningkatan kapabilitas digital perempuan, lanjut Rini, bersifat berlipat ganda. Dengan lebih dari 60 persen UMKM dikelola perempuan dan 64 persen tenaga kesehatan berjenis kelamin perempuan, kemampuan mereka memanfaatkan teknologi dan AI akan mengalir ke keluarga, tempat kerja, hingga komunitas. “Ketika seorang perempuan semakin cakap memanfaatkan teknologi, manfaatnya dapat mengalir kepada keluarga, tempat kerja, usaha, masyarakat, bahkan generasi berikutnya,” ujarnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993–1998, Wardiman Djojonegoro, yang turut hadir, menyoroti pentingnya membangun kemauan dan keberanian perempuan untuk terus berkembang. Ia mengapresiasi semangat “aku mau” yang digaungkan Rini dan menyarankan agar nilai tersebut diintegrasikan ke dalam kurikulum Sekolah Kepemimpinan Kartini. Menurutnya, kemauan untuk maju adalah fondasi yang harus ditanamkan sejak dini.

Rini juga menekankan perlunya ekosistem yang mendukung, meliputi mentoring, sponsorship, penguatan kapabilitas digital, jejaring strategis, serta ruang aman bagi perempuan untuk bereksperimen dan berinovasi. Kartini Leader Society diharapkan menjadi katalis dalam membangun ekosistem tersebut. “Ekosistem yang kuat bukan hanya melahirkan lebih banyak perempuan yang mampu menggunakan teknologi, tetapi perempuan yang mampu menavigasi perubahan dan memastikan teknologi memberikan manfaat bagi lebih banyak orang,” tuturnya.

Bagi Indonesia, langkah ini memiliki urgensi tersendiri. Dengan bonus demografi yang masih berlangsung, kesiapan perempuan dalam menghadapi AI dan transformasi digital akan menentukan daya saing bangsa di kancah global. Pertanyaannya, apakah inisiatif seperti Sekolah Kepemimpinan Kartini mampu menjangkau perempuan di daerah terpencil dan kelompok marjinal? Keberhasilan program ini akan terukur dari seberapa jauh kesenjangan digital gender dapat dipersempit dalam beberapa tahun ke depan.