Jepang Siapkan Anggaran Pertahanan Terbesar: 8,9 Triliun Yen untuk Perang Drone dan AI

Pemerintah Jepang bersiap menggelontorkan dana pertahanan terbesar sepanjang sejarah, yakni 8,9 triliun yen atau setara 56 miliar dolar AS untuk tahun fiskal 2027. Langkah ini merupakan respons langsung terhadap meningkatnya ancaman keamanan regional dan munculnya 'bentuk perang baru' yang mengandalkan drone serta kecerdasan buatan, sebagaimana terlihat dalam konflik Rusia-Ukraina.

Permintaan anggaran tersebut akan diserahkan ke Kementerian Keuangan pada akhir Agustus. Namun, angka final diperkirakan akan lebih tinggi karena banyak pos pengeluaran yang belum dirinci jumlahnya dan baru akan diputuskan dalam negosiasi anggaran akhir tahun. Seorang pejabat senior pemerintah bahkan mengisyaratkan belanja pertahanan bisa menembus angka 10 triliun yen setelah hasil kajian tiga dokumen keamanan nasional selesai.

Prioritas utama anggaran fiskal 2027 adalah mempersiapkan Pasukan Bela Diri (SDF) untuk menghadapi perang modern. Jepang berencana memanfaatkan AI untuk mendukung operasi komando dan kendali, serta mengembangkan drone pencegat yang dinilai lebih murah dibandingkan rudal permukaan-ke-udara untuk menangkal serangan drone musuh. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk rudal jarak jauh dengan kemampuan serangan balasan, infrastruktur cloud untuk data rahasia, dan reformasi organisasi guna memperkuat kerja sama pertahanan dengan mitra asing serta industri pertahanan dalam negeri.

Riset senjata laser berdaya tinggi dan gelombang mikro juga diperluas untuk membangun jaringan pertahanan udara yang lebih hemat biaya. Semua ini merupakan bagian dari program penguatan pertahanan lima tahun yang mengalokasikan total 43 triliun yen untuk periode 2023-2027. Sejak mengadopsi strategi keamanan nasional baru pada 2022, Jepang terus menaikkan anggaran militernya dengan alasan ancaman dari China, Korea Utara, dan Rusia.

Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi, Jepang mempercepat pencapaian target belanja pertahanan sebesar 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) menjadi fiskal 2025, lebih cepat dua tahun dari jadwal semula. Percepatan ini mendapat kecaman dari China yang menilai Jepang tengah mendorong 'neo-militerisme'. Para analis memperingatkan bahwa langkah Tokyo dapat memicu perlombaan senjata di Asia Timur, mengingat ketegangan yang sudah tinggi di kawasan.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi signifikan. Sebagai negara yang mengusung politik bebas aktif, Indonesia perlu mencermati dinamika keamanan di Asia Timur yang semakin kompetitif. Meningkatnya belanja militer Jepang dapat mendorong negara-negara lain, termasuk China, untuk memperkuat militernya, yang pada akhirnya berpotensi mengganggu stabilitas kawasan dan jalur perdagangan laut yang vital bagi ekonomi Indonesia. Di sisi lain, kerja sama pertahanan yang lebih erat antara Jepang dan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, bisa menjadi peluang untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan transfer teknologi.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana Jepang akan benar-benar merealisasikan anggaran tersebut dan bagaimana respons China serta negara-negara kawasan lainnya. Apakah ini akan menjadi pemicu perlombaan senjata yang lebih luas, atau justru membuka ruang dialog keamanan yang lebih konstruktif? Bagi Indonesia, penting untuk terus memantau perkembangan ini dan memposisikan diri secara strategis di tengah ketidakpastian geopolitik yang semakin meningkat.