Diplomasi Taiwan di Jepang: Boikot Peringatan Nagasaki karena Kursi, Isyarat Ketegangan di Asia Timur

Perwakilan ekonomi tertinggi Taiwan untuk Jepang, Lee Yi-yang, secara terbuka memboikot peringatan 81 tahun bom atom Nagasaki pada Minggu (9/8). Langkah ini diambil setelah ia menilai penempatan kursi yang diberikan pihak kota Nagasaki sengaja merendahkan status Taiwan dan mengabaikan kedaulatan serta martabatnya. Lee, yang juga mengepalai Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taipei di Tokyo, menyampaikan protesnya melalui media sosial, menuduh pejabat Nagasaki bersikap pro-Beijing.

Dalam pernyataannya, Lee menegaskan bahwa dirinya bersama dua wakilnya memilih tidak menghadiri upacara karena kursi yang dialokasikan untuk perwakilan Taiwan tidak ditempatkan di area yang diperuntukkan bagi misi diplomatik. Sebagai gantinya, ia mengirim pejabat berpangkat lebih rendah dari Fukuoka. Kantor Lee bahkan menyebut tindakan Nagasaki sebagai "catur politik" yang mengikuti klaim China bahwa Taiwan bukan negara dan tidak memiliki kedaulatan.

Pihak berwenang Nagasaki membantah tuduhan tersebut. Mereka menyatakan kursi untuk pejabat Taiwan sebenarnya berada di dekat para duta besar negara lain, hanya saja tidak diberi penanda khusus sebagai tamu non-diplomatik. Wali Kota Nagasaki, Shiro Suzuki, dijadwalkan memberikan keterangan pers pada Senin (10/8) untuk menanggapi polemik ini.

Insiden ini bukan yang pertama kali mewarnai peringatan tahunan tersebut. Pada 2024, Duta Besar AS saat itu, Rahm Emanuel, bersama lima negara anggota G7 lainnya memboikot acara serupa karena Israel tidak diundang, menyusul konflik di Timur Tengah dan kekhawatiran keamanan. Akibatnya, Nagasaki kemudian mengubah kebijakan undangan, hanya mengundang negara, wilayah, dan organisasi yang memiliki misi diplomatik di Jepang atau di Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Korea Utara dan negara-negara yang berkonflik. Taiwan tidak masuk dalam kategori tersebut, meski tahun lalu tetap diakomodasi atas permintaan khusus.

Menariknya, Lee justru menghadiri peringatan bom atom Hiroshima pada 6 Agustus lalu dan mengaku diperlakukan setara dengan duta besar asing lainnya. Ia juga menyoroti bahwa Taiwan adalah bangsa yang mencintai perdamaian, sementara China terus meningkatkan ancaman militer dan nuklir di kawasan. Pernyataan ini menegaskan posisi Taiwan yang kerap memanfaatkan forum internasional untuk menyuarakan eksistensinya.

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat negara ini secara konsisten menganut kebijakan satu China dan menghormati integritas teritorial China. Namun, Indonesia juga memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Taiwan, yang merupakan salah satu mitra dagang utama. Ketegangan seperti ini mengingatkan bahwa isu Taiwan selalu menjadi pemicu potensial ketidakstabilan di Asia Timur, yang dapat berdampak pada rantai pasok global dan arus investasi, termasuk ke Indonesia.

Boikot ini juga menunjukkan bahwa simbolisme diplomatik—bahkan sekadar penempatan kursi—dapat menjadi panggung sengketa politik yang lebih luas. Lee, yang tahun lalu memilih tidak memprotes perlakuan serupa demi menjaga persahabatan, kini mengambil sikap lebih tegas. Pertanyaannya, apakah langkah ini akan memicu respons balasan dari Jepang atau justru membuka ruang dialog baru? Yang jelas, hubungan Taiwan-Jepang yang selama ini berjalan melalui jalur non-pemerintah kini diuji oleh ketegangan yang semakin nyata.