Ketegangan Pasifik: 18 Negara Gagal Sepakat Kecam Uji Rudal China, Selandia Baru Menyesalkan Sikap 'Memanjakan' Kekuatan Asing

Suva, Fiji – Upaya negara-negara Pasifik untuk mengeluarkan kecaman kolektif atas uji coba rudal balistik antar benua (ICBM) China yang dilakukan bulan lalu kembali menemui jalan buntu. Dalam pertemuan yang berlangsung di ibu kota Fiji pada Jumat (7/8), para diplomat yang tergabung dalam Forum Kepulauan Pasifik (PIF) gagal mencapai konsensus untuk menyatakan sikap resmi, memicu kritik tajam dari Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, yang menuding sejumlah anggota lebih memilih memanjakan "kekuatan asing" daripada menjaga kedaulatan kawasan.

Uji tembak rudal yang dilakukan Beijing pada pertengahan Juli lalu itu hanya diberitahukan kepada segelintir negara dengan pemberitahuan singkat. Menurut pemantau, hulu ledak rudal tersebut jatuh di kawasan Samudra Pasifik, tepatnya di antara Kepulauan Solomon, Nauru, dan Tuvalu. Aksi ini sontak memicu kecaman dari sejumlah pemimpin Pasifik, namun PIF yang beranggotakan 18 negara belum mampu merumuskan respons formal hingga saat ini.

Peters, yang dikenal vokal, mengungkapkan bahwa setelah pertemuan selama berjam-jam, dua negara anggota menolak untuk menyetujui pernyataan bersama. Meski enggan menyebut nama, sumber diplomatik mengindikasikan bahwa Kiribati dan Nauru, dua negara yang memiliki hubungan dekat dengan China, tidak berminat untuk mengkritik salah satu mitra utama mereka. "Mereka tidak memberikan alasan apa pun selain ketidaksetujuan," ujar Peters kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa sikap tersebut merupakan bentuk appeasement terhadap "keinginan mitra luar, bukan keinginan yang dimiliki Forum Kepulauan Pasifik".

Pernyataan Peters semakin menegaskan perpecahan di kawasan yang selama ini menjadi ajang persaingan pengaruh antara China dan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Australia. Ia menegaskan, "Kami sudah sangat jelas bahwa kami tidak berpikir orang luar boleh memberi tahu orang dalam—kami yang sudah tinggal di sini selama ribuan tahun—apa yang seharusnya menjadi posisi kami." Kritik ini secara tersirat menyasar Beijing yang gencar memperluas pengaruh di Pasifik melalui investasi dan bantuan pembangunan.

Sementara itu, Tuvalu, salah satu negara yang menjadi sekutu diplomatik Taiwan, mendesak agar PIF mengeluarkan pernyataan tegas. Pasuna Tuaga, Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri, Perburuhan, dan Perdagangan Tuvalu, menyatakan bahwa negaranya tidak menerima pemberitahuan sebelumnya mengenai uji coba tersebut. "Kami tidak ingin diintimidasi oleh kekuatan mana pun," tegasnya di sela-sela pertemuan. "Itu bukan cara kami ingin diperlakukan. Karena itu, kami ingin mengirim pernyataan yang sangat kuat dari Pasifik sebagai satu kesatuan, karena itu akan memperkuat posisi kami." Tuaga juga mengungkapkan bahwa rudal tersebut mendarat "sangat dekat" dengan wilayah Tuvalu, dan negaranya telah meminta bantuan dari sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan China, untuk mencari hulu ledak tiruan.

Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, sebelum pertemuan menyatakan harapannya agar China memperhatikan "respons yang sangat jelas" yang telah disampaikan Pasifik. "Mayoritas Forum Kepulauan Pasifik memang menyatakan keprihatinan atas uji coba rudal balistik China," katanya. Namun, kegagalan mencapai kesepakatan menunjukkan bahwa tekanan dari Beijing mampu melumpuhkan suara kritis di kawasan.

Kegagalan ini menjadi preseden buruk bagi solidaritas Pasifik, terutama menjelang pertemuan puncak para pemimpin PIF di Palau pada September. Palau, yang terletak sekitar 800 kilometer di barat Filipina, merupakan salah satu dari sedikit negara yang masih menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan. Isu kehadiran Taiwan dalam pertemuan tersebut juga menjadi agenda yang dibahas, mengingat tahun lalu Kepulauan Solomon melarang semua negara mitra menghadiri pertemuan di Honiara sebagai respons atas tuntutan China agar Taiwan dikecualikan.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki relevansi strategis. Sebagai negara dengan kepentingan di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia perlu mencermati bagaimana China menggunakan kekuatan militer dan diplomasi untuk menekan negara-negara kecil. Kegagalan PIF mengutuk uji coba rudal menunjukkan bahwa pendekatan Beijing yang mengombinasikan ancaman militer dan bujukan ekonomi efektif memecah belah solidaritas kawasan. Indonesia, yang selama ini konsisten mendukung prinsip netralitas dan penyelesaian damai, dapat memainkan peran sebagai penyeimbang dengan memperkuat dialog dan kerja sama keamanan maritim di Pasifik.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah apakah para pemimpin PIF di Palau mampu bersuara lebih tegas, atau justru semakin terpecah oleh tarik-menarik kepentingan asing. Jika tren ini berlanjut, kedaulatan dan keamanan negara-negara Pasifik kecil akan semakin terancam, dan Indonesia perlu waspada terhadap potensi perluasan pengaruh China yang semakin agresif di kawasan.