Kabel Bawah Laut Jadi Medan Perang Baru: Australia Desak Penguatan Pertahanan Siber-Maritime

Ancaman terhadap jaringan kabel bawah laut yang menjadi tulang punggung konektivitas digital global semakin nyata. Sebuah laporan terbaru dari National Security College, Australian National University (ANU), yang dirilis pada 10 Agustus, menegaskan bahwa Australia dan negara-negara Indo-Pasifik harus segera bertindak untuk mengantisipasi serangan terhadap infrastruktur vital ini. Tanpa langkah konkret, dampak ekonominya bisa sangat menghancurkan.

Laporan yang sebagian didanai oleh Departemen Pertahanan Australia ini menyoroti bahwa sekitar 99 persen konektivitas internasional Australia bergantung pada kabel bawah laut, sementara sisanya mengandalkan satelit. Ketergantungan yang sangat tinggi ini membuat negara tersebut rentan terhadap gangguan yang dapat melumpuhkan pasar keuangan, menghentikan perdagangan internasional, dan memutus layanan cloud. "Gangguan besar pada kabel bawah laut dapat menimbulkan dampak ekonomi yang langsung dan parah," demikian peringatan dalam laporan tersebut.

Yang lebih mengkhawatirkan, laporan ini mengidentifikasi adanya peningkatan insiden sabotase di perairan Eropa dan sekitar Taiwan dalam beberapa tahun terakhir. Kabel yang menghubungkan Taiwan dengan Kepulauan Matsu, misalnya, telah diputus sebanyak 27 kali antara 2018 dan 2022, serta beberapa insiden tercatat pada 2025. Di Laut Baltik, sebuah kapal berbendera China dituduh sengaja menyeret jangkarnya pada November 2024, menyebabkan putusnya dua jaringan kabel. Pola ini, menurut laporan, menunjukkan bahwa aktor negara kini aktif menguji infrastruktur kabel di masa damai sebagai bagian dari strategi perang hibrida.

Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, dalam Shangri-La Dialogue di Singapura pada Mei lalu, telah memperingatkan bahwa dasar laut "menjadi medan pertempuran". Ia mengakui bahwa komunitas internasional lambat menyadari status kabel bawah laut sebagai target strategis. "Kita lambat, secara kolektif lambat, untuk mengakui (kabel bawah laut) sebagai target strategis yang telah mereka jadi," ujarnya. Pernyataan ini menegaskan urgensi yang dirasakan oleh para pemimpin regional.

Laporan ANU juga menggarisbawahi bahwa Australia belum memiliki strategi komprehensif untuk melindungi dan mengatur jaringan kabelnya. Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan kemampuan pemantauan dan perbaikan kabel, serta memastikan akses prioritas ke kapal perbaikan. Penulis laporan, Samuel Bashfield dari La Trobe University, menekankan perlunya kerja sama internasional yang lebih erat untuk berbagi informasi pergerakan kapal dan mencari rute alternatif guna mencegah kemacetan. "Angkatan laut dan militer mulai menyadari ancaman ini dan melihat kemampuan apa yang mereka butuhkan untuk memantau dasar laut atau melakukan penyelaman pembersihan," kata Bashfield.

Bagi Indonesia, temuan ini memiliki relevansi yang signifikan. Sebagai negara kepulauan dengan lalu lintas kabel bawah laut yang padat, Indonesia berada di jalur utama konektivitas global. Insiden sabotase di kawasan ini dapat mengganggu layanan internet dan komunikasi di dalam negeri, serta berdampak pada sektor ekonomi digital yang sedang berkembang pesat. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat pengawasan wilayah perairannya dan menjalin kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk melindungi infrastruktur kritis ini. Partisipasi Indonesia dalam inisiatif seperti Guiding Principles for Underwater Infrastructure Defence Exchanges, yang diikuti oleh 17 negara termasuk Singapura dan Malaysia, menjadi langkah awal yang positif.

Laporan ini juga merekomendasikan agar Australia mengadakan latihan bersama dengan ASEAN dan mitra di Asia Tenggara untuk meningkatkan pemantauan kabel dan merespons serangan. Selain itu, usulan untuk membentuk asosiasi Indo-Pasifik yang menghimpun operator kabel regional serta menyelenggarakan konferensi untuk mengembangkan respons bersama terhadap ancaman, dinilai penting. Namun, penulis laporan mengingatkan bahwa hanya aktor negara yang canggih yang mampu mengganggu kabel di laut dalam, sehingga kerja sama internasional menjadi kunci.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah kabel bawah laut akan menjadi sasaran, melainkan seberapa siap negara-negara di kawasan ini menghadapinya. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, investasi dalam keamanan infrastruktur maritim menjadi keniscayaan. Apakah Indonesia akan mengambil peran proaktif dalam melindungi jalur komunikasi global ini, atau hanya akan menjadi penonton ketika krisis terjadi?