Ketegangan Dhaka-New Delhi Meningkat: Bangladesh Minta India Tegas Soal Rencana Pidato Hasina

Dhaka secara resmi meminta New Delhi memperjelas sikapnya terhadap rencana pidato virtual Sheikh Hasina, mantan perdana menteri yang kini mengasingkan diri di India. Pemerintah Bangladesh memperingatkan bahwa membiarkan aktivitas politik dari tokoh buronan dapat menggerus hubungan bilateral yang tengah membaik.

Pernyataan ini merupakan respons resmi pertama Bangladesh atas rencana Hasina untuk berbicara dalam acara yang digelar Foreign Correspondents' Club of South Asia (FCCSA) di New Delhi pada 5 Agustus. Acara tersebut menandai dua tahun aksi demonstrasi yang dipimpin mahasiswa dan berujung pada jatuhnya pemerintahan Hasina.

Persoalan ini muncul di tengah upaya Dhaka yang terus mendesak ekstradisi Hasina, yang telah tinggal di India sejak melarikan diri pada Agustus 2024. Meski menghadapi berbagai tuntutan hukum, Hasina dalam wawancara dengan Reuters menyatakan berencana kembali ke Bangladesh pada Desember mendatang.

Menteri Negara Urusan Luar Negeri Bangladesh, Shama Obaed Islam, menegaskan bahwa pihaknya ingin membangun hubungan dengan India secara konstruktif. "Kami tidak ingin kemajuan itu terganggu," ujarnya kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa India harus tegas dalam menyikapi masalah ini.

FCCSA mengonfirmasi bahwa Hasina, yang kini berusia 78 tahun, akan berpidato melalui sambungan video bersama putranya, Sajeeb Wazed Joy, dan sejumlah pembicara lain. Hingga berita ini diturunkan, FCCSA belum menanggapi kekhawatiran yang disampaikan pemerintah Bangladesh.

Islam mengungkapkan bahwa Dhaka telah berulang kali menyampaikan keberatannya kepada India terkait pernyataan politik yang dilontarkan Hasina dan sejumlah petinggi partai Awami League dari wilayah India. "Kami tidak ingin hubungan India-Bangladesh rusak karena pernyataan dari individu yang berstatus buronan," tegasnya. Ia menambahkan bahwa India sebelumnya pernah menyatakan tidak mengharapkan para buronan melakukan aktivitas politik dari wilayahnya.

Meski acara tersebut bukan diselenggarakan oleh pemerintah India, Islam menegaskan bahwa Dhaka akan menempuh jalur diplomatik jika diperlukan. Kementerian Luar Negeri India belum memberikan tanggapan resmi.

Hubungan kedua negara memang tegang sejak Hasina lengser, meski belakangan ada sinyal perbaikan setelah pemerintahan baru di bawah Tarique Rahman terbentuk pasca pemilu Februari. Namun, kasus Hasina menjadi ujian nyata bagi upaya rekonsiliasi tersebut.

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat posisi India sebagai mitra strategis di kawasan. Pola penanganan Bangladesh terhadap kasus ini dapat menjadi preseden bagi negara-negara Asia Tenggara yang menghadapi situasi serupa, terutama dalam hal ekstradisi dan pembatasan aktivitas politik tokoh pengasingan.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah India akan mengambil sikap tegas terhadap Hasina atau membiarkan acara tersebut berlangsung tanpa intervensi. Keputusan ini akan menentukan arah hubungan bilateral kedua negara, sekaligus menguji komitmen mereka terhadap norma diplomatik yang selama ini dijunjung.