Delapan Tahun Skorsing untuk Bintang Kriket AS Akhilesh Reddy: Pelajaran bagi Integritas Olahraga
Baca dalam 60 detik
- Pemain kriket Amerika Serikat, Akhilesh Reddy, dijatuhi sanksi larangan bermain selama delapan tahun oleh ICC atas pelanggaran kode anti-korupsi.
- Reddy terbukti bersalah atas tiga tuduhan, termasuk upaya memengaruhi pertandingan dan menghapus bukti digital yang relevan dengan investigasi.
- Hukuman ini menjadi sinyal keras bagi dunia kriket, khususnya di tengah maraknya turnamen franchise yang rawan praktik curang.
Jakarta, LyndHub — Federasi Kriket Internasional (ICC) menjatuhkan sanksi larangan bermain selama delapan tahun kepada pebulu kriket Amerika Serikat, Akhilesh Reddy, setelah dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus pengaturan skor. Keputusan ini diumumkan pada Senin (3/8) dan berlaku surut sejak 21 November 2025, menandai salah satu hukuman terberat bagi atlet asal AS dalam beberapa tahun terakhir.
Reddy, yang kini berusia 26 tahun, sebelumnya telah menjalani skorsing sementara sejak November lalu setelah dijerat tiga pelanggaran kode anti-korupsi ICC. Pelanggaran tersebut terjadi saat turnamen Abu Dhabi T10 League, sebuah kompetisi franchise yang tengah berlangsung dan menarik banyak pemain internasional. Dalam putusannya, pengadilan independen menilai Reddy telah berupaya memengaruhi jalannya pertandingan, mencoba mengajak pemain lain untuk terlibat dalam praktik serupa, serta menghapus data dan pesan dari perangkat selulernya yang relevan dengan penyelidikan.
Menurut pernyataan resmi ICC, upaya Reddy untuk memengaruhi pemain lain tidak berhasil, namun tindakan menghapus bukti digital dinilai sebagai bentuk penghambatan proses investigasi. Kasus ini menjadi pengingat bahwa praktik curang tidak hanya merusak integritas kompetisi, tetapi juga mencoreng reputasi olahraga yang tengah berkembang di Amerika Serikat. Reddy sendiri terakhir kali membela tim nasional AS pada April 2025, dan kini karirnya dipastikan berakhir lebih cepat dari perkiraan.
Kasus ini menyoroti tantangan besar dalam menjaga kebersihan olahraga di era turnamen franchise yang kian marak. Berbeda dengan liga domestik yang memiliki pengawasan ketat, turnamen seperti T10 sering kali menjadi sasaran empuk bagi para pelaku pengaturan skor karena hadiah uang yang besar dan jadwal yang padat. Analis olahraga menilai, hukuman berat seperti ini diperlukan sebagai efek jera, tetapi juga harus diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan dan edukasi bagi para atlet.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pelajaran berharga, terutama dengan semakin populernya kriket di tanah air. Meskipun belum sebesar sepak bola atau bulu tangkis, kriket mulai digandrungi sebagian masyarakat, dan kehadiran turnamen internasional di kawasan Asia Tenggara membuka peluang sekaligus risiko. Federasi Kriket Indonesia (Forki) perlu mencontoh langkah tegas ICC dalam menindak pelanggaran integritas, sembari memperkuat sosialisasi anti-korupsi kepada para pemain muda.
"Hukuman ini menunjukkan bahwa tidak ada toleransi bagi mereka yang mencoba merusak kepercayaan publik terhadap olahraga," demikian pernyataan resmi ICC yang dikutip LyndHub.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah bagaimana ICC dan badan kriket nasional dapat mencegah kasus serupa terulang. Apakah sanksi berat semata cukup, atau perlu ada reformasi struktural dalam pengelolaan turnamen franchise? Dengan semakin banyaknya kompetisi baru yang bermunculan, integritas olahraga akan terus diuji, dan keputusan seperti ini menjadi preseden penting bagi masa depan kriket global.
