Bangkok Bantah Tuduhan PBB: Konflik Perbatasan dengan Kamboja Bukan Inisiatif Thailand

Pemerintah Thailand secara resmi membantah pernyataan Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Kamboja, Tom Andrews, yang menilai Bangkok sebagai pihak yang memicu konflik bersenjata di perbatasan kedua negara. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Minggu (2/8), Kementerian Luar Negeri Thailand menegaskan bahwa negaranya tidak pernah memulai pertempuran, melainkan hanya merespons serangan "tanpa pandang bulu" dari pihak Kamboja yang menyasar wilayah sipil Thailand. Penolakan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara kedua negara tetangga itu.

Pernyataan Andrews yang disampaikan dalam konferensi pers di Phnom Penh pekan lalu menggambarkan situasi kemanusiaan yang memprihatinkan: sekitar 650.000 warga sipil Kamboja terpaksa mengungsi dari daerah perbatasan pada akhir tahun lalu, dan lebih dari 20.000 di antaranya masih belum bisa pulang ke rumah. Andrews bahkan mengklaim telah berbicara dengan warga yang desanya kini "diduduki oleh tentara Thailand", sebuah tuduhan yang langsung memicu reaksi keras dari Bangkok.

Kementerian Luar Negeri Thailand merespons dengan argumen yuridis yang tegas. Sebagian dari mereka yang disebut sebagai pengungsi internal (IDP) oleh Andrews, menurut Bangkok, adalah warga Kamboja yang telah lama menetap di wilayah Thailand sejak program bantuan kemanusiaan pada akhir 1970-an. Mereka tidak kembali ke Kamboja meski kondisi negara itu telah membaik dan Thailand berulang kali meminta mereka pulang. Karena itu, Thailand menilai status mereka tidak memenuhi definisi IDP yang diakui secara internasional.

Lebih jauh, Bangkok menuding pernyataan Andrews sarat muatan politik. Dalam pernyataannya, kementerian menekankan bahwa "hak untuk kembali" tidak boleh dieksploitasi untuk tujuan politik atau propaganda, tetapi harus dijunjung tinggi bersama kepedulian dan prinsip kemanusiaan yang tulus. Thailand juga mengingatkan bahwa pemerintah Kamboja memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi warganya yang terkena dampak konflik di dalam negeri sendiri.

Ketegangan ini bukanlah hal baru. Sepanjang 2025, pertempuran di perbatasan telah menewaskan puluhan orang dan memaksa puluhan ribu lainnya mengungsi. Titik terang sempat muncul ketika kedua negara menandatangani perjanjian damai di Kuala Lumpur pada Oktober 2025, disaksikan langsung oleh Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Namun, gencatan senjata tidak serta-merta menghilangkan akar masalah; Kamboja masih menuduh Thailand menduduki sebagian wilayahnya, sementara Thailand bersikukuh bahwa pasukannya berada di wilayah kedaulatannya.

Bagi Indonesia, konflik ini bukan sekadar drama bilateral di kawasan. Sebagai sesama anggota ASEAN, Jakarta berkepentingan menjaga stabilitas kawasan yang menjadi salah satu pilar utama kerja sama regional. Eskalasi retorika antara Bangkok dan Phnom Penh dapat menguji efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN yang selama ini mengedepankan dialog dan konsultasi. Lebih dari itu, ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja berpotensi mengganggu arus perdagangan dan investasi di kawasan, yang juga berdampak pada rantai pasok regional yang melibatkan Indonesia.

Thailand sendiri menyatakan tetap siap membangun kembali hubungan dengan Kamboja, tetapi dengan syarat adanya kerja sama yang tulus dari Phnom Penh. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa pintu dialog masih terbuka, meski kepercayaan di antara kedua negara jelas terkikis. Pertanyaannya, apakah pernyataan PBB akan menjadi katalis untuk rekonsiliasi yang lebih substantif, atau justru memperlebar jurang yang ada? Dengan arbitrase PBB yang sempat melibatkan Afrika Selatan dan Jerman sebagai pendukung Thailand, proses hukum internasional mungkin menjadi arena berikutnya yang menentukan arah hubungan kedua negara.