Biaya SD, TK, dan Bimbel Mendorong Inflasi Pendidikan 0,55% di Juli 2026

Memasuki tahun ajaran baru, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 0,55 persen pada Juli 2026, dengan andil 0,03 persen terhadap inflasi keseluruhan. Kenaikan ini terutama dipicu oleh biaya sekolah dasar (SD), taman kanak-kanak (TK), dan bimbingan belajar yang melonjak seiring dimulainya tahun ajaran baru.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/8/2026), mengungkapkan bahwa tiga komoditas tersebut menjadi pendorong utama inflasi pendidikan. "Biaya sekolah SD, biaya sekolah TK, dan biaya bimbingan belajar memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01 persen," jelasnya. Meskipun komoditas lain seperti biaya SMP, SMA, kuliah, PAUD, dan kursus juga mengalami kenaikan, kontribusinya relatif kecil.

Fenomena ini bukan sekadar angka statistik; ia mencerminkan beban finansial yang dirasakan rumah tangga Indonesia setiap awal tahun ajaran. Kenaikan biaya pendidikan yang konsisten ini dapat memengaruhi daya beli keluarga, terutama di tengah tekanan inflasi lainnya. Menurut Ateng, komoditas pendidikan juga menjadi penyumbang dominan pada inflasi inti, bersama telepon seluler, sepeda motor, dan pelumas mesin, yang mengindikasikan bahwa kenaikan ini bukan hanya musiman tetapi juga struktural.

Secara keseluruhan, inflasi tahunan (year-on-year) pada Juli 2026 mencapai 2,88 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 108,6 menjadi 111,73. Inflasi tahunan ini terutama didorong oleh tiga kelompok pengeluaran: makanan, minuman, dan tembakau (2,97 persen); transportasi (5,12 persen); serta perawatan pribadi dan jasa lainnya (9,04 persen). Kenaikan harga emas perhiasan menjadi pemicu utama pada kelompok terakhir.

Konteks Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling sensitif terhadap perubahan biaya. Setiap tahun, orang tua harus menyiapkan dana ekstra untuk uang pangkal, seragam, buku, dan biaya bimbingan belajar. Kenaikan ini tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga merata di berbagai daerah, menambah tekanan pada anggaran rumah tangga. Pemerintah perlu memperhatikan tren ini, terutama dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih terjangkau.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah apakah tren kenaikan biaya pendidikan ini akan mereda setelah tahun ajaran baru usai, atau justru menjadi indikasi tekanan struktural yang lebih dalam. Dengan inflasi inti yang masih dipengaruhi oleh komponen pendidikan, Bank Indonesia dan pemerintah perlu mencermati apakah kebijakan moneter dan fiskal yang ada cukup efektif untuk meredam gejolak harga di sektor ini. Jika tidak, daya beli masyarakat, terutama kelas menengah bawah, akan terus terkikis, dan akses terhadap pendidikan berkualitas bisa semakin timpang.