Gelombang Baru Tentara Korea Utara Siap Dikirim ke Rusia: Untung Ekonomi atau Bara Konflik Asia?

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa Korea Utara bersiap mengirim hingga 50.000 tentara ke Rusia, merevisi estimasi sebelumnya yang menyebut 30.000 personel. Angka ini muncul setelah kontingen pertama Korea Utara yang dikerahkan ke Kursk pada akhir 2024 mengalami kerugian besar, dengan perkiraan 2.300 hingga 3.000 tentara tewas dari total 13.000 yang dikirim.

Meski sempat nyaris tak terdengar setelah pertempuran Kursk, sekitar 8.500 personel Korea Utara masih berada di wilayah Rusia menurut Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina (HUR). Mereka tergabung dalam empat brigade di bawah Grup Pasukan "North" dan bertugas menjaga perbatasan Rusia di Kursk dari serangan Ukraina. HUR menegaskan bahwa unit-unit ini belum terlibat dalam operasi tempur aktif di wilayah Ukraina yang diduduki.

Pengiriman pasukan ke Kursk menjadi taruhan terbesar Pyongyang sejak Perang Yom Kippur 1973, ketika Korea Utara mengirim 1.500 personel ke Mesir. Namun kali ini skalanya jauh lebih besar dan membawa konsekuensi ekonomi signifikan. Lim Soo-ho, peneliti senior di Institute for National Security Strategy di Seoul, memperkirakan penjualan senjata dan penempatan tentara telah menghasilkan hampir US$10 miliar bagi Korea Utara—setara sepertiga dari PDB tahunan negara itu yang berkisar US$30 miliar.

Bagi Kim Jong Un, kesepakatan dengan Moskow bukan sekadar transaksi senjata. Kerja sama ini menggeser ketergantungan jangka panjang Korea Utara pada China. Dalam pertemuan puncak di Beijing September lalu, Kim tampil bersama Xi Jinping dan Vladimir Putin untuk pertama kalinya di depan publik—sebuah posisi yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada satu patron. Lim menilai ini sebagai pergeseran geopolitik besar: Pyongyang kini memainkan narasi "Perang Dingin baru" dan sistem multipolar untuk memperkuat posisinya.

Namun, ada batas yang belum dilewati. Sejauh ini tidak ada tentara Korea Utara yang bertempur di wilayah Ukraina atau tanah Ukraina yang diduduki Rusia. Jika itu terjadi, konsekuensi diplomatik akan muncul, terutama dari Korea Selatan yang selama ini hanya memberikan bantuan non-letal. Zelensky terus menekan Seoul agar memasok sistem pertahanan udara dan persenjataan canggih, dengan menyebut bahwa sejak Juni persiapan telah dilakukan di wilayah Voronezh, Rusia, untuk menerima pasukan Korea Utara baru.

"Rusia membantu Korea Utara mempelajari perang modern, meningkatkan senjata mereka, dan mendapatkan pengalaman tempur nyata. Ini menimbulkan ancaman bagi setiap negara di Asia yang berada dalam jangkauan rudal Korea Utara," ujar Zelensky dalam pidato kepresidenannya pada Juli lalu.

Dari sisi Rusia, kebutuhan akan pasukan asing semakin mendesak. Empat setengah tahun setelah invasi skala penuh ke Ukraina, Moskow dilaporkan kehilangan sekitar 6.000 tentara lebih banyak per bulan daripada yang mampu direkrut. Kondisi ini memaksa Kremlin mencari pejuang dari Kolombia, Kenya, Kamerun, dan Korea Utara untuk mempertahankan kekuatan tempurnya. Hubungan kedua negara pun berkembang menjadi koalisi yang saling menguntungkan, meski dengan harga mahal.

Di medan perang, tentara Korea Utara dari Korps Storm dikenal sebagai pasukan elit yang sangat terindoktrinasi. Dr Yang Uk dari Asan Institute for Policy Studies menggambarkan mereka sebagai sosok yang berani mati, tetapi pada awal kampanye Kursk kurang efisien secara taktis. "Mereka mengalami banyak pertumpahan darah di tahap awal, namun belajar dari perang drone modern," ujarnya. Seorang tentara Ukraina dari Brigade Serangan Udara ke-95 yang hanya diidentifikasi sebagai "Sultan" menyebut mereka "umpan meriam" karena menyerang dalam kelompok besar tanpa perlengkapan memadai.

Yang lebih mengkhawatirkan, hanya dua tentara Korea Utara yang tertangkap hidup-hidup. Keduanya tidak berniat menyerah; mereka gagal bunuh diri karena kehabisan granat atau senjata. Mereka mengaku takut keluarganya di Korea Utara akan "dihabisi" sebagai hukuman. Keduanya ingin dikirim ke Korea Selatan, tetapi Ukraina belum memutuskan nasib mereka, dengan alasan menghormati kewajiban hak asasi manusia internasional yang melarang repatriasi paksa tawanan perang.

Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan sekadar berita jauh. Asia Tenggara berada dalam jangkauan rudal Korea Utara yang semakin canggih berkat transfer teknologi dari Rusia. Jika Pyongyang memperoleh pengalaman tempur modern dan meningkatkan akurasi persenjataannya, keseimbangan keamanan regional—termasuk di sekitar Selat Malaka dan Laut China Selatan—bisa terpengaruh. Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif perlu mencermati bagaimana koalisi Pyongyang-Moskow ini dapat memicu perlombaan senjata di Asia Timur dan mendorong Korea Selatan, Jepang, serta sekutu AS untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah Korea Utara akan mengirim lebih banyak tentara, melainkan seberapa jauh keterlibatan itu akan berlanjut. Selama perang masih menguntungkan secara ekonomi dan politik bagi Pyongyang, pasokan manusia ke Rusia kemungkinan besar tidak akan surut. Namun, jika tentara Korea Utara mulai bertempur di tanah Ukraina, garis merah diplomatik akan terlampaui—dan Asia harus bersiap menghadapi gelombang ketegangan baru.