Gempa Kumamoto Guncang Jepang: Ledakan Mal dan Krisis Kesehatan di Tengah Cuaca Ekstrem

Gempa bumi dahsyat kembali mengguncang Prefektur Kumamoto, Jepang, pada 28 Juli lalu, memicu ledakan di pusat perbelanjaan Aeon Mall dan menewaskan sedikitnya delapan orang di pabrik kertas. Dengan intensitas maksimum 7 pada skala seismik Jepang—yang kedelapan kalinya tercatat di negara itu—gempa ini mengingatkan pada rangkaian gempa Kumamoto 2016 yang memakan ratusan korban jiwa. Pemerintah Jepang kini berlomba melawan waktu untuk menyelamatkan korban di tengah ancaman gempa susulan dan cuaca panas ekstrem yang diperkirakan mencapai 35 derajat Celsius.

Badan Meteorologi Jepang (JMA) mencatat gempa utama terjadi di wilayah pusat Kumamoto, meliputi Kota Uki dan Hikawa, dengan intensitas 7, sementara Kumamoto City dan Yatsushiro merasakan guncangan upper 6. Tsunami sempat diwaspadai namun kemudian dicabut. Hingga pagi 30 Juli, delapan kematian telah dikonfirmasi di Pabrik Yatsushiro milik Nippon Paper Industries, dengan satu orang masih hilang. Ledakan di Aeon Mall Kumamoto diduga akibat kebocoran gas, merobohkan dinding eksterior dan sebagian lantai dua. “Ini mengejutkan karena mal tersebut bukan hanya pusat aktivitas warga, tetapi juga dirancang sebagai basis dukungan saat bencana,” ujar seorang pejabat setempat.

Kerusakan infrastruktur melumpuhkan akses. Jalur JR Kagoshima mengalami deformasi rel, sementara kereta barang terguling di Stasiun Yatsushiro. Jalan tol dan rute nasional terputus di beberapa titik. Kumamoto Castle—yang restorasinya berjalan sejak gempa 2016—kembali mengalami keruntuhan dinding batu. Rumah sakit yang rusak terpaksa menolak pasien baru dan mulai mentransfer pasien rawat inap ke fasilitas lain. Tim Medis Bencana (DMAT) dikerahkan untuk membangun sistem perawatan darurat.

Ancaman terbesar kini adalah cuaca panas. Suhu diperkirakan terus di atas 35°C, sementara sebagian wilayah belum memiliki aliran listrik dan air bersih. Risiko heatstroke dan kematian terkait bencana—yang mencapai 80% dari 278 korban gempa 2016—sangat tinggi. “Banyak korban meninggal karena kelelahan di tempat evakuasi atau ‘sindrom kelas ekonomi’ akibat tidur di mobil,” kenang seorang ahli kebencanaan. Pemerintah diminta segera menyediakan toilet, tempat tidur, makanan bergizi, serta unit pendingin udara dan generator listrik.

Pemerintah pusat telah mendirikan markas tanggap darurat untuk pertama kalinya sejak gempa Semenanjung Noto 2024. Mereka menerapkan sistem dukungan “push-type”, mengirimkan pasokan tanpa menunggu permintaan dari daerah terdampak. Undang-Undang Dasar Penanggulangan Bencana yang baru direvisi bulan ini mewajibkan penyediaan kondisi hidup yang layak bagi semua korban, di mana pun mereka mengungsi. Ini merupakan pelajaran dari Noto, di mana dukungan tidak menjangkau lansia dan kelompok rentan secara cepat.

Bagi Indonesia, gempa Kumamoto menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana di tengah perubahan iklim. Dengan lebih dari 2.000 sesar aktif, Jepang dan Indonesia sama-sama berada di kawasan cincin api Pasifik. Kolaborasi publik-swasta, seperti database organisasi sukarelawan yang dimiliki Jepang (33 kelompok terdaftar), bisa menjadi model bagi Indonesia untuk mempercepat respons bencana. Pertanyaan kuncinya: apakah sistem penanggulangan bencana Indonesia sudah cukup adaptif terhadap cuaca ekstrem dan kebutuhan korban yang beragam?