India Perketat Ekosistem Digital: Antara Membendung Kejahatan dan Mengancam Privasi

Dalam dua bulan terakhir, pemerintah India mengambil langkah drastis dengan memperketat pengawasan terhadap berbagai layanan digital, mulai dari aplikasi pesan seperti WhatsApp dan Telegram hingga platform identifikasi penelepon Truecaller dan registrar domain GoDaddy. Langkah ini merupakan respons terhadap lonjakan penipuan digital yang telah merugikan warga India miliaran dolar.

Data Kementerian Dalam Negeri India menunjukkan bahwa kasus penipuan digital—termasuk skenario "penangkapan digital" di mana pelaku menyamar sebagai petugas—melonjak lebih dari tiga kali lipat menjadi 123.672 kasus pada 2024 dibandingkan dua tahun sebelumnya. Kerugian yang dilaporkan bahkan melonjak lebih dari 20 kali lipat menjadi 19,36 miliar rupee (sekitar Rp3,6 triliun).

Tejas Bharadwaj, peneliti senior Carnegie India, menilai pergeseran pendekatan pemerintah India dari reaktif menjadi preventif. "Alih-alih menunggu penipuan terjadi lalu mengeluarkan perintah penghapusan, regulator kini bertindak lebih awal melalui desain produk dan fitur platform," ujarnya. Contohnya, India meminta Meta menunda peluncuran fitur nama pengguna WhatsApp, membatasi Telegram saat ujian ulang masuk kedokteran, serta mewajibkan registrar domain menerapkan aturan lebih ketat.

Namun, langkah ini menuai kritik dari pegiat hak digital. Prateek Waghre, peneliti kebijakan teknologi independen, menyebut intervensi pada fitur spesifik sebagai kekhawatiran besar. "Pemerintah tampaknya memanfaatkan setiap celah untuk menambah gada yang bisa digunakan sewaktu-waktu," katanya. Ia mencontohkan fitur nama pengguna WhatsApp yang bisa meningkatkan privasi, bukan sekadar memudahkan penipuan.

Apar Gupta, pendiri Internet Freedom Foundation, menambahkan bahwa India kini menganut "filosofi izin"—intervensi arsitektural tanpa dasar hukum yang jelas. Ia memperingatkan bahwa perubahan harus transparan dan diawasi yudisial, bukan didasarkan pada kebijakan sepihak. Kekhawatiran ini diperkuat dengan perintah pemerintah kepada GitHub untuk menonaktifkan repositori aplikasi Bitchat yang digunakan saat protes mahasiswa, dan permintaan Delhi Police kepada platform media sosial untuk menghapus konten yang dianggap menghina Perdana Menteri Narendra Modi.

Bagi Indonesia, pengalaman India menjadi pelajaran berharga. Dengan penetrasi internet yang terus meningkat—mencapai 79% pada 2024 menurut APJII—Indonesia juga menghadapi ancaman serupa. Data Bareskrim Polri mencatat kerugian akibat penipuan online mencapai Rp1,2 triliun pada 2023. Regulasi seperti UU ITE dan pembentukan Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional (Pusopsankamsinas) menunjukkan arah yang mirip, namun tantangan koordinasi antarplatform dan keseimbangan dengan hak privasi masih menjadi perdebatan.

Sanjay Katkar, CTO Seqrite, menekankan bahwa penipuan modern telah menjadi ekosistem industrial yang melibatkan impersonasi, malware, akun mule, hingga konten buatan AI. "Intervensi pada satu platform tidak lagi cukup. Diperlukan kerja sama intelijen antara operator telekomunikasi, platform teknologi, bank, dan penegak hukum," katanya. Ia menambahkan bahwa sasaran utama haruslah infrastruktur yang memungkinkan penipuan—domain palsu, aplikasi palsu, hosting ilegal—sebelum korban kehilangan uang.

Pertanyaan mendasar tetap menggantung: sejauh mana negara boleh masuk ke dalam desain produk digital tanpa mengorbankan inovasi dan kebebasan berekspresi? India kini menjadi laboratorium global bagi dilema ini, sekaligus peringatan bagi negara seperti Indonesia yang tengah memperkuat pengaturan ruang sibernya.