Pemerintah Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 0,9% Akibat Harga Minyak dan Yen Lemah
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Jepang merevisi turun proyeksi pertumbuhan PDB fiskal 2026 dari 1,3% menjadi 0,9% karena lonjakan harga minyak mentah dan pelemahan yen.
- Defisit neraca primer Jepang tahun ini diperkirakan melebar menjadi 1,2 triliun yen, lebih besar dari proyeksi sebelumnya, akibat belanja tambahan untuk subsidi energi.
- Perdana Menteri Sanae Takaichi menggeser target fiskal dari surplus satu tahun menjadi pengurangan rasio utang terhadap PDB secara bertahap, menuai kritik karena dianggap lebih mudah di tengah inflasi.
Pemerintah Jepang secara resmi memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun fiskal 2026 menjadi hanya 0,9 persen, turun signifikan dari perkiraan awal 1,3 persen yang dirilis awal tahun ini. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tekanan eksternal yang semakin berat, terutama kenaikan harga minyak mentah global dan pelemahan nilai tukar yen terhadap dolar Amerika Serikat yang terus membebani ekonomi negeri sakura yang sangat bergantung pada impor energi.
Dalam laporan tengah tahun yang dirilis Kamis (30/7), Kantor Kabinet Jepang mengungkapkan bahwa asumsi nilai tukar yen kini dipatok di level 161,4 per dolar AS, jauh lebih lemah dibandingkan proyeksi Januari sebesar 155,2 yen. Sementara itu, harga minyak mentah diperkirakan melonjak menjadi 92,5 dolar AS per barel, melesat dari estimasi sebelumnya yang hanya 68 dolar AS. Kombinasi kedua faktor ini membuat biaya impor Jepang membengkak, menggerus daya beli domestik dan menghambat pemulihan konsumsi pribadi yang sempat tertopang subsidi energi pemerintah.
Meski ada kabar positif berupa kenaikan upah dan konsumsi rumah tangga berkat subsidi energi, risiko dari konflik Timur Tengah yang memicu volatilitas harga minyak dan fluktuasi mata uang tetap menjadi ancaman utama. Jepang, sebagai negara miskin sumber daya alam, sangat rentan terhadap gejolak harga komoditas. Pelemahan yen semakin memperparah situasi karena membuat harga barang impor, termasuk energi dan bahan baku, menjadi lebih mahal dalam mata uang lokal.
Untuk tahun fiskal 2027 yang dimulai April mendatang, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan membaik menjadi 1,1 persen. Optimisme ini didorong oleh agenda investasi Perdana Menteri Sanae Takaichi yang berfokus pada sektor manajemen krisis dan pertumbuhan strategis. Langkah ini diharapkan mampu memacu pemulihan konsumsi pribadi dan meningkatkan belanja modal perusahaan. Namun, proyeksi tersebut belum memperhitungkan rencana pemotongan pajak konsumsi untuk makanan dan minuman selama dua tahun mulai April 2027, yang dampaknya terhadap inflasi dan dunia usaha masih belum jelas.
Di sisi fiskal, Kantor Kabinet juga merevisi proyeksi defisit neraca primer untuk tahun fiskal 2026 menjadi 1,2 triliun yen (sekitar 7,3 miliar dolar AS), lebih besar dari perkiraan Juni sebesar 800 miliar yen. Membengkaknya defisit ini disebabkan oleh kebutuhan pemerintah untuk membiayai anggaran tambahan guna menopang subsidi energi dan stimulus ekonomi. Namun, pada tahun fiskal 2027, neraca primer diproyeksikan berbalik menjadi surplus 1,4 triliun yen, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang kuat mampu mengimbangi tambahan belanja investasi sebesar 10 triliun yen.
Perubahan signifikan lainnya adalah pergeseran target fiskal pemerintah Takaichi. Alih-alih mempertahankan target tradisional untuk mencapai surplus neraca primer dalam satu tahun anggaran, pemerintah kini lebih menekankan pengurangan rasio utang terhadap PDB secara "stabil" dalam jangka waktu beberapa tahun. Langkah ini menuai kritik karena dianggap lebih mudah dicapai dalam lingkungan inflasi, di mana PDB nominal membesar sehingga rasio utang otomatis mengecil tanpa perlu penghematan fiskal yang berarti. Jepang saat ini memiliki utang publik lebih dari dua kali lipat PDB-nya, menjadikannya yang terburuk di antara negara-negara maju.
Bagi Indonesia, perkembangan ini memberikan gambaran tentang bagaimana negara dengan ketergantungan impor energi tinggi harus menghadapi gejolak harga minyak dan tekanan nilai tukar. Jepang memilih jalur subsidi energi dan pergeseran target fiskal, sementara Indonesia dengan kebijakan energi dan fiskalnya sendiri perlu mencermati efektivitas strategi serupa di tengah ketidakpastian global. Pertanyaan besarnya, akankah strategi pertumbuhan berbasis investasi Takaichi cukup kuat untuk mengangkat ekonomi Jepang tanpa memperburuk beban utang jangka panjang?
