Sheikh Hasina Nekat Ingin Pulang ke Bangladesh Meski Terancam Hukuman Mati

Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, yang kini berstatus buron, menyatakan tekadnya untuk kembali ke tanah air pada Desember mendatang meskipun ia sadar nyawanya terancam. Dalam wawancara tertulis dengan AFP, perempuan berusia 78 tahun itu mengaku siap menghadapi risiko terburuk—mulai dari pembunuhan, penangkapan, hingga hukuman penjara—demi memenuhi panggilan rakyatnya.

Hasina digulingkan pada Agustus 2024 setelah gelombang demonstrasi mahasiswa yang berujung pada pengunduran dirinya. Ia melarikan diri ke India dengan helikopter saat massa menyerbu istana kepresidenan. Kekuasaannya selama 15 tahun dikenal represif, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat hingga 1.400 orang tewas dalam operasi penumpasan protes yang dilakukannya.

Pada November lalu, pengadilan Dhaka menjatuhkan vonis hukuman gantung kepada Hasina atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, ia menolak vonis tersebut dan menyebutnya sebagai "balas dendam politik yang dibalut hukum". Meski demikian, ia tetap bersikeras bahwa kepulangannya bukan karena tekanan dari pihak mana pun, termasuk India yang selama ini menjadi tempat persembunyiannya.

Hubungan diplomatik antara India dan Bangladesh sempat merenggang setelah kejatuhan Hasina, namun mulai stabil sejak Perdana Menteri Tarique Rahman menjabat pada Februari lalu. Dhaka telah mengajukan permintaan ekstradisi Hasina, dan New Delhi menyatakan masih "dalam pemeriksaan". Namun, Hasina menegaskan bahwa isu ekstradisi tidak ada kaitannya dengan keputusannya untuk pulang. "Pihak berwenang India tidak pernah membahas ekstradisi dengan saya. Saya sendiri yang memutuskan untuk kembali ke negara saya," ujarnya.

Organisasi hak asasi manusia telah lama menuduh pemerintahan Hasina melakukan berbagai pelanggaran, termasuk pembunuhan lawan politik, penindasan oposisi, pengadilan yang curang, dan pemilu yang tidak adil. Namun, Hasina membela diri dengan menyebut tuduhan-tuduhan itu sebagai "kampanye yang dikonstruksi secara politik". Ia juga menolak tuduhan penggunaan kekuatan berlebihan saat menangani protes mahasiswa yang menggulingkannya. "Pemerintah saya menunjukkan kesabaran tingkat tertinggi dan berusaha mengarahkan gerakan mahasiswa menuju solusi damai," kilahnya.

Ketika ditanya apakah ia akan kembali aktif berpolitik—mengingat Partai Awami League-nya secara efektif dilarang di Bangladesh—Hasina tidak memberikan jawaban langsung. Ia hanya menyatakan, "Kekuasaan bukan tujuan saya. Pelayanan kepada rakyat adalah." Ia juga menyatakan simpati kepada keluarga korban, namun tidak meminta maaf secara eksplisit, dan mengelak dari pertanyaan tentang penyesalan atas keputusan-keputusannya selama krisis.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pengingat akan pentingnya stabilitas politik di kawasan Asia Selatan. Bangladesh adalah mitra dagang penting bagi Indonesia di sektor tekstil dan produk pertanian. Ketidakstabilan di Bangladesh dapat mengganggu rantai pasok dan investasi. Selain itu, kasus Hasina juga menyoroti dilema hukum internasional: bagaimana menyeimbangkan tuntutan keadilan dengan risiko eskalasi konflik politik. Apakah kepulangan Hasina akan memicu gelombang baru protes atau justru membuka jalan rekonsiliasi? Pertanyaan ini masih menggantung.