Kebocoran Data Afganistan ke Inggris: Kegagalan Sistematis yang Terprediksi
Baca dalam 60 detik
- Komite Pertahanan Inggris menyebut kebocoran data 18.500 pemohon relokasi Afganistan sebagai kegagalan sistemik yang bisa diperkirakan, bukan kesalahan individu.
- Super-injeksi selama hampir dua tahun menutupi insiden ini dari publik, memicu kritik tajam terhadap kurangnya akuntabilitas Kementerian Pertahanan.
- Lebih dari 800 mantan pasukan khusus Afganistan yang ditolak kemudian diterima setelah peninjauan, menyoroti dampak fatal dari kesalahan administratif.
Kebocoran data pribadi ribuan warga Afganistan yang mengajukan perlindungan ke Inggris setelah Taliban berkuasa bukanlah sekadar kelalaian individu, melainkan kegagalan sistemik yang seharusnya sudah bisa diantisipasi. Kesimpulan ini disampaikan Komite Pertahanan Inggris dalam laporan yang dirilis Kamis (31/7/2025), mengkritik keras Kementerian Pertahanan (MoD) yang dinilai tidak memiliki kompetensi menjalankan skema relokasi pasca-jatuhnya Kabul.
Insiden yang terungkap pada Agustus 2023 ini baru bisa dilaporkan media pada Juli 2025 setelah super-injeksi—perintah pengadilan yang melarang pemberitaan—dicabut. Laporan komite menyebutkan bahwa MoD menggunakan kerahasiaan sebagai "perisai" untuk menghindari pertanggungjawaban. Ketua komite, Tan Dhesi, menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan seharusnya fokus pada tugas pertahanan, bukan menangani skema imigrasi yang rumit.
Kebocoran terjadi ketika seorang pegawai MoD membagikan file spreadsheet Microsoft Excel yang berisi data lebih dari 18.500 pemohon Afghan Relocations and Assistance Policy (Arap) kepada "pihak ketiga terpercaya". BBC sebelumnya mengungkap bahwa kebocoran berasal dari markas Pasukan Khusus Inggris (UKSF). Komite menyebut penggunaan Excel sebagai "kegagalan budaya yang berkelanjutan" dan menggambarkan skema relokasi secara keseluruhan sebagai "sama sekali tidak memadai".
Laporan juga menyoroti peran UKSF yang memiliki hak veto de facto atas aplikasi mantan rekan mereka dari Afganistan. Dokumen internal MoD yang diperoleh BBC menunjukkan seorang perwira UKSF secara pribadi menolak 1.585 permohonan relokasi dalam hitungan pekan tanpa menyetujui satu pun. Mantan anggota pasukan khusus Afganistan yang ditolak kini hidup dalam ketakutan, bersembunyi dari kejaran Taliban. "Saya hidup dalam situasi yang sangat buruk. Saya bersembunyi dan keluarga tidak bisa tinggal bersama," ujar salah seorang kepada BBC.
Pemerintah Inggris baru mengumumkan peninjauan pada 2024, yang menghasilkan pembatalan penolakan terhadap 884 orang. Namun, komite menilai proporsi keputusan yang dibatalkan menunjukkan betapa seriusnya kegagalan tersebut. Skema Arap sendiri ditutup pada Juli 2025, namun komite menekankan pemerintah memiliki "tanggung jawab khusus" terhadap pasukan khusus Afganistan yang salah ditolak. Banyak dari mereka telah mengajukan aplikasi sejak 2021 namun masih hidup dalam ketakutan akibat keterlambatan atau kesalahan pemerintah.
Menteri Pertahanan Inggris kini menghadapi gugatan hukum di Pengadilan Tinggi dari mantan pasukan khusus Afganistan yang belum bisa dievakuasi. Dalam sidang, terungkap satu keluarga hanya memiliki sisa $200 untuk bertahan hidup. Juru bicara MoD menyatakan insiden ini "seharusnya tidak pernah terjadi" dan berkomitmen memperbaiki standar perlindungan data serta tata kelola program.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat pentingnya tata kelola data dalam program perlindungan dan relokasi pengungsi. Dengan meningkatnya partisipasi Indonesia dalam misi kemanusiaan global, risiko kebocoran data sensitif—seperti identitas pencari suaka atau mitra lokal—perlu diantisipasi melalui sistem yang transparan dan akuntabel. Pertanyaan yang tersisa: sejauh mana negara-negara pengungsi siap menjamin keamanan data mereka yang paling rentan?
