Kebocoran Soal Ujian di India: Digitalisasi Bukanlah Solusi Tunggal

Kebocoran soal ujian masuk kedokteran di India, NEET, yang memicu gelombang protes dan dugaan lebih dari 20 mahasiswa bunuh diri, memaksa pemerintah Narendra Modi membentuk gugus tugas khusus. Namun, Mahkamah Agung India telah memperingatkan bahwa digitalisasi semata tidak akan menghilangkan risiko kebocoran.

Dalam dua tahun terakhir, NEET mengalami kebocoran di dua titik berbeda. Pada 2024, soal bocor saat pengiriman dari percetakan ke pusat ujian, melibatkan sekitar 40–50 orang. Sementara pada 2026, kebocoran justru terjadi dari dalam sistem sebelum soal meninggalkan lembaga penyelenggara, NTA. Dua insiden ini menunjukkan bahwa kerentanan tidak hanya terletak pada rantai distribusi fisik, tetapi juga pada integritas sumber daya manusia.

Prof V Kamakoti, anggota gugus tugas dari IIT Madras, menegaskan bahwa akar kepercayaan dalam sistem ujian ada pada dua pihak: guru penyusun soal dan pengawas. "Jika salah satu dari mereka dikompromikan, sistem menjadi rentan," ujarnya. Kamakoti meyakini bahwa ujian berbasis komputer (CBT) dapat menutup celah distribusi, namun mengakui bahwa tantangan terbesar adalah mendapatkan penyusun soal yang tepercaya. Sebuah soal NEET melibatkan sekitar 50 orang, termasuk penerjemah dan penelaah, sehingga satu orang yang tidak jujur dapat membahayakan seluruh proses.

Meski demikian, digitalisasi bukanlah tanpa hambatan. India saat ini hanya mampu menampung sekitar 300.000 peserta dalam satu sesi CBT, sementara NEET diikuti 2,2 juta siswa. Untuk beralih ke CBT, diperlukan perluasan kapasitas atau pelaksanaan ujian dalam beberapa sesi, yang berpotensi menimbulkan masalah keadilan baru. Dr Debananda Misra dari IIT Delhi menambahkan bahwa CBT bukanlah "peluru perak". Menurutnya, teknologi tidak mengatasi insentif mendalam yang mendorong kecurangan: kelangkaan kursi di perguruan tinggi negeri yang sangat disubsidi. Dari 2,2 juta peserta, hanya kurang dari 6% yang lolos ke perguruan tinggi negeri, sementara biaya di swasta bisa puluhan hingga ratusan ribu rupee.

Konteks Indonesia: Kasus India relevan dengan Indonesia yang juga menghadapi tantangan serupa dalam ujian nasional dan seleksi masuk perguruan tinggi. Kebocoran soal Ujian Nasional (UN) dan seleksi bersama (SBMPTN) pernah terjadi, meski tidak separah India. Penerapan ujian berbasis komputer (CBT) di Indonesia, seperti UTBK, telah mengurangi kebocoran fisik, namun masih menyisakan persoalan kesenjangan akses teknologi dan digital literacy. Pelajaran dari India menunjukkan bahwa tanpa perbaikan tata kelola dan diversifikasi jalur masuk, digitalisasi hanya memindahkan titik rawan, bukan menghilangkannya.

Gugus tugas yang dipimpin Nandan Nilekani harus bekerja cepat. Musim ujian masuk tahunan India dimulai Desember, dan perubahan besar harus final dalam satu hingga dua bulan ke depan. Namun, keberhasilan reformasi tidak akan diukur dari berapa banyak ujian yang beralih ke digital, melainkan dari pulihnya kepercayaan siswa terhadap keadilan sistem. Pertanyaan besarnya: mampukah India mengatasi akar masalah yang lebih dalam—kelangkaan kesempatan dan insentif kecurangan—dengan hanya mengandalkan teknologi?