Mantan Menlu Jepang Takeshi Iwaya Pimpin Organisasi Bisnis untuk Meredakan Ketegangan dengan China
Baca dalam 60 detik
- Takeshi Iwaya, mantan menteri luar negeri Jepang, resmi menjabat ketua Asosiasi Jepang untuk Promosi Perdagangan Internasional, menggantikan Yohei Kono yang wafat.
- Organisasi ini menjadi jalur diplomasi ekonomi di tengah memburuknya hubungan Tokyo-Beijing akibat pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi soal Taiwan.
- Iwaya dijadwalkan memimpin delegasi ke China pada September 2025, berupaya membuka kembali dialog tingkat tinggi kedua negara.

Mantan Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya resmi ditunjuk sebagai ketua Asosiasi Jepang untuk Promosi Perdagangan Internasional (JAPIT) pada Rabu (29/7/2025), menggantikan Yohei Kono yang meninggal dunia pada Juni lalu. Langkah ini diambil di tengah ketegangan diplomatik antara Tokyo dan Beijing yang memanas akibat pernyataan kontroversial Perdana Menteri Sanae Takaichi mengenai Taiwan.
Iwaya, yang dikenal sebagai figur pro-Beijing seperti pendahulunya, langsung menyatakan komitmennya untuk menghidupkan kembali pertukaran ekonomi dan kerja sama bilateral. “Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membuka jalan bagi dialog tingkat tinggi antara kedua pemerintah,” ujarnya kepada wartawan setelah pengangkatannya. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa Jepang masih membuka pintu bagi diplomasi ekonomi meskipun hubungan politik sedang meruncing.
JAPIT merupakan organisasi bisnis yang menjadi saluran utama perdagangan dan pertukaran ekonomi dengan China. Anggota dewan pimpinannya terdiri dari para eksekutif puncak perusahaan-perusahaan Jepang. Setiap kunjungan ke China, kelompok ini biasanya bertemu dengan pejabat senior politik China, termasuk Perdana Menteri Li Qiang pada Juni 2025. Kehadiran Iwaya diharapkan dapat memperkuat peran organisasi ini sebagai jembatan komunikasi di tengah dinginnya hubungan bilateral.
Ketegangan antara Tokyo dan Beijing meningkat tajam sejak November 2024, ketika Perdana Menteri Takaichi menyatakan di parlemen bahwa serangan China terhadap Taiwan—yang merupakan pulau demokratis yang memerintah sendiri—dapat memicu respons pasukan pertahanan Jepang untuk mendukung militer Amerika Serikat. Pernyataan ini memicu kecaman keras dari Beijing dan memperburuk iklim investasi serta kerja sama ekonomi kedua negara.
Bagi Indonesia, dinamika hubungan Jepang-China memiliki implikasi langsung. Sebagai mitra dagang utama kedua negara, Indonesia kerap menjadi ajang persaingan investasi infrastruktur dan manufaktur. Ketegangan yang berkepanjangan dapat mendorong Jepang untuk lebih agresif mengalihkan rantai pasok ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Namun, jika dialog ekonomi Jepang-China kembali pulih, hal itu justru bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai hub produksi regional.
Iwaya dijadwalkan memimpin delegasi yang terdiri dari sekitar 50 pengusaha ke China pada September mendatang. Kunjungan ini semula direncanakan pada Juni, tetapi diperkecil setelah Kono meninggal. Keberhasilan misi ini akan menjadi ujian awal bagi kemampuan Iwaya dalam menjembatani kepentingan bisnis dan politik di tengah tekanan domestik maupun internasional.
Pertanyaan besarnya, apakah langkah Iwaya cukup untuk meredakan ketegangan yang dipicu oleh pernyataan Takaichi? Atau justru sebaliknya, Beijing akan tetap menjadikan isu Taiwan sebagai batu sandungan dalam setiap upaya diplomasi? Yang jelas, dunia usaha Jepang berharap banyak pada figur Iwaya untuk mengembalikan iklim investasi yang kondusif dengan China.



