Indonesia dan Kamboja Jajaki Kerja Sama Reformasi Birokrasi Lewat Joint Statement
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Italia memotong pajak solar sebesar 0,17 euro per liter hingga 6 Agustus 2024 untuk meredam lonjakan harga akibat konflik Timur Tengah.
- Kebijakan ini menghabiskan anggaran negara sekitar 125 juta euro dan tidak berlaku untuk bensin, menyoroti tekanan fiskal yang dihadapi Roma.
- Langkah serupa di Jerman justru tidak diperpanjang, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan diskon pajak bahan bakar di Eropa.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Deputy Prime Minister merangkap Menteri Pelayanan Sipil Kamboja, Hun Many, menandatangani pernyataan bersama untuk memperkuat kerja sama di bidang tata kelola aparatur negara. Pertemuan bilateral yang berlangsung di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, pada Selasa (28/7) itu menjadi sinyal positif bagi reformasi birokrasi di kedua negara.
Rini Widyantini menilai momen ini sebagai peluang strategis untuk bertukar pengalaman dan praktik unggulan, terutama dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik. “Kolaborasi tidak hanya terbatas pada pertukaran pegawai, tetapi juga mencakup riset bersama dan pengembangan kapasitas kelembagaan,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Rabu.
Dalam forum tersebut, Indonesia memaparkan sejumlah capaian, seperti hadirnya 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) dan pengembangan layanan omnikanal yang memudahkan akses masyarakat. Selain itu, delapan strategi prioritas transformasi tata kelola publik turut disampaikan kepada delegasi Kamboja, sejalan dengan upaya Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Sementara itu, Hun Many memaparkan perjalanan reformasi administrasi publik di Kamboja yang dikenal dengan strategi Pentagon. Pendekatan ini menitikberatkan pada penguatan kinerja lembaga pemerintah, standarisasi rekrutmen pegawai, dan pemanfaatan teknologi registrasi. Ia menambahkan, kerja sama di bidang pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam berbagi praktik terbaik layanan publik.
Joint statement yang diteken kedua menteri mencakup lima area utama: reformasi birokrasi, manajemen kinerja dan kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, pelayanan publik, serta transformasi digital pemerintah. Dokumen ini menjadi landasan konkret untuk mengeksplorasi kemungkinan program pertukaran pegawai, riset administrasi publik, dan pelatihan bersama.
Bagi Indonesia, kerja sama ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral di kawasan ASEAN, tetapi juga menjadi batu loncatan untuk mengadopsi praktik terbaik dari Kamboja, terutama dalam reformasi sektor pelayanan publik. Ke depan, implementasi kesepakatan akan dipantau melalui koordinasi berkala antara kementerian terkait. Akankah sinergi ini mampu mempercepat target reformasi birokrasi Indonesia dan membuka peluang baru dalam aksesi OECD?
