Masjid Pertama di Fujisawa: Ketika Jepang Berhadapan dengan Dilema Keberagaman

Lahan kosong di Fujisawa, kota pesisir selatan Tokyo, akan segera berubah menjadi masjid pertama di daerah itu. Namun, rencana tersebut justru memicu gelombang protes dan kecemasan yang merepresentasikan pergulatan Jepang dalam menerima perubahan demografis yang tak terelakkan.

Sejak awal tahun, ribuan warga turun ke stasiun kereta setempat menolak pembangunan tempat ibadah Islam itu. Sebagian berargumen bahwa masjid yang lebih besar dari kuil Shinto di dekatnya dianggap tidak sopan. Ketegangan ini diperparah oleh ujaran kebencian dan misinformasi yang menyebar di media sosial Jepang—sejumlah masjid bahkan menerima telepon dan email kasar, menurut laporan media lokal.

Di balik gelombang penolakan, terdapat fakta demografis yang tak bisa diabaikan. Jepang mengalami penurunan populasi hampir 1 juta jiwa pada 2025, sementara jumlah penduduk asing—terutama dari China, Vietnam, Korea Selatan, dan Filipina—telah melampaui 4 juta. Sekitar 2,57 juta di antaranya adalah pekerja asing, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Hirofumi Tanada, profesor emeritus Universitas Waseda yang meneliti Islam di Jepang, mencatat bahwa populasi Muslim di Jepang mencapai 420.000 pada akhir 2024, naik dari 230.000 pada 2019.

Pemerintah Jepang, meskipun secara resmi tidak mengakui diri sebagai negara imigran, praktis menerapkan sistem imigrasi yang disebut kritikus sebagai "siluman". Namun, di bawah Perdana Menteri Sanae Takaichi, sikap konservatif terhadap imigrasi skala besar mulai mengemuka. Pada Juni 2026, visa untuk warga asing dinaikkan lima kali lipat, pertama kalinya dalam hampir 50 tahun. Rencana penambahan staf di Badan Layanan Imigrasi sebanyak 230 orang juga diarahkan untuk memperketat pengawasan terhadap pelanggar izin tinggal.

"Saya tidak menentang secara khusus, tetapi juga tidak mendukung penuh. Langkah pertama adalah belajar tentang mereka—apa itu Islam, orang seperti apa mereka, nilai dan perspektif apa yang mereka miliki. Ini dimulai dengan pikiran terbuka dan keinginan untuk saling memahami," ujar Hiroki Suzuka, pemilik kedai kopi di seberang lahan calon masjid Fujisawa.

Di sisi lain, warga lama seperti Noriko Izumizawa mengakui bahwa ketakutannya mungkin hanya pada hal yang tidak dikenal. "Sejujurnya, saya tidak pernah punya pengalaman negatif dengan tetangga Muslim. Mungkin saya hanya takut pada yang asing," katanya. Sementara itu, Mohamed Mohideen, pengusaha asal Sri Lanka yang telah tinggal di Osaka selama 39 tahun, merasakan perubahan sikap warga Jepang terhadap Muslim. Ia dan komunitasnya kerap menerima komentar kasar di media sosial maupun secara langsung—seperti "keluar dari Jepang" atau dituduh sebagai teroris. "Sekarang saya merasa orang-orang takut pada kami," ujarnya.

Namun, Mohideen juga mengakui adanya kekurangan dari pihak Muslim. "Kami terlalu fokus pada pekerjaan dan tidak cukup berusaha membantu orang Jepang memahami siapa kami. Kami juga tidak cukup berintegrasi dengan masyarakat," katanya. Shakeel Mohamed, perwakilan masjid Yashio di Prefektur Saitama, menekankan pentingnya mengikuti aturan Jepang—mulai dari memilah sampah hingga memakai helm saat bersepeda. Ia mengatakan komunitas Pakistan di Yashio dijuluki "Yashio-stan" oleh warga setempat, sebuah istilah yang mencerminkan akulturasi sekaligus jarak.

Bagi Indonesia, yang memiliki hubungan erat dengan Jepang melalui tenaga kerja dan investasi, dinamika ini patut dicermati. Banyak pekerja migran Indonesia di Jepang menghadapi tantangan serupa dalam beradaptasi dengan budaya dan regulasi setempat. Insiden di Fujisawa mengingatkan bahwa keberagaman bukan sekadar soal toleransi, melainkan juga kebijakan yang jelas tentang integrasi. Pertanyaan yang tersisa: Mampukah Jepang—dan negara-negara lain yang bergulat dengan isu serupa—merangkul perubahan tanpa kehilangan jati diri?