Serangan Israel di Lebanon Selatan Tewaskan 7 Orang, Presiden Aoun Desak AS Turun Tangan
Baca dalam 60 detik
- Serangan udara Israel di Lebanon selatan pada Minggu (6/9) menewaskan sedikitnya tujuh warga sipil dan menghancurkan rumah sakit nonaktif, meski gencatan senjata telah disepakati.
- Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam eskalasi ini sebagai 'bahaya serius' yang menyentuh institusi negara, dan mendesak AS serta komunitas internasional untuk segera menghentikan pelanggaran.
- Konflik yang berlarut ini berisiko memicu ketidakstabilan kawasan dan berdampak pada harga energi serta keamanan jalur perdagangan, termasuk yang vital bagi Indonesia.

Serangan udara Israel di Lebanon selatan pada Minggu (6/9) kembali memakan korban jiwa, menewaskan sedikitnya tujuh orang dan melukai puluhan lainnya, hanya beberapa hari setelah kesepakatan kerangka gencatan senjata ditandatangani. Presiden Lebanon Joseph Aoun langsung bereaksi keras, mendesak Amerika Serikat dan komunitas internasional untuk segera turun tangan menghentikan agresi yang dinilainya telah menembus batas kedaulatan negara.
Insiden terbaru ini menargetkan sejumlah lokasi di wilayah Nabatieh dan Arab Salim, termasuk sebuah bangunan bersejarah yang digunakan sebagai kantor kementerian keuangan dan pertanian, serta rumah sakit Ghandour yang sudah tidak beroperasi. Kementerian Kesehatan Lebanon mengonfirmasi bahwa dua perempuan tewas di Arab Salim, sementara tiga korban lainnya meninggal dalam serangan di dekat tempat parkir Nabatieh. Dua puluh orang lainnya, termasuk tiga anak-anak, dilaporkan terluka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat.
Militer Israel mengklaim serangan tersebut menyasar operator dan infrastruktur Hizbullah, termasuk pusat komando yang diduga bersembunyi di dalam gedung bekas rumah sakit. Mereka juga mengeluarkan peringatan evakuasi pertama dalam sebulan terakhir untuk warga di sekitar Arab Salim, namun tidak memberikan peringatan serupa untuk area lain yang ikut diserang. Tuduhan bahwa Hizbullah melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan drone sehari sebelumnya menjadi pembenaran utama aksi militer ini.
Bagi Indonesia, konflik yang terus berlarut di Timur Tengah ini bukan sekadar berita internasional. Stabilitas kawasan secara langsung memengaruhi harga minyak dunia dan keamanan jalur pelayaran di Laut Merah, yang menjadi urat nadi perdagangan Indonesia. Setiap eskalasi baru berpotensi memicu gejolak ekonomi global, mengerek inflasi, dan mengganggu pasokan energi nasional. Karena itu, perkembangan di Lebanon selatan layak menjadi perhatian serius bagi para pemangku kepentingan di Tanah Air.
Wali Kota Nabatieh, Abbas Fakhreddine, mengecam keras serangan yang menghantam gedung-gedung pemerintahan untuk kedua kalinya. Ia mendesak pemerintah Lebanon untuk mengambil tindakan nyata, setidaknya melindungi institusi negara dari serangan berulang. Sementara itu, laporan dari kantor berita nasional Lebanon (NNA) menyebutkan bahwa pesawat tempur Israel menyerang sebuah rumah di Arab Salim setelah peringatan evakuasi, menewaskan dua perempuan yang sedang berada di dalamnya. Seorang saksi mata yang merupakan kerabat pemilik bangunan mengonfirmasi bahwa rumah tersebut tidak berpenghuni, namun tetap dihancurkan.
Ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon sebenarnya telah mereda sejak adanya nota kesepahaman antara AS dan Iran pada Juni lalu, yang diikuti dengan perjanjian kerangka kerja Israel-Lebanon. Namun, serangan terbaru ini menunjukkan bahwa gencatan senjata yang rapuh masih mudah dilanggar. Israel beralasan bahwa mereka hanya menanggapi serangan drone Hizbullah yang menargetkan pasukannya di dekat punggung bukit Ali al-Taher, yang baru saja mereka kuasai dan klaim sebagai bagian dari 'zona keamanan' mereka.
Hizbullah sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi atau mengklaim serangan balasan, sebuah keheningan yang menurut pengamat bisa berarti mereka sedang menahan diri atau menyusun strategi baru. Namun, dengan terus berlanjutnya serangan Israel, tekanan terhadap kelompok tersebut untuk merespons semakin besar. Pertanyaannya, akankah AS yang selama ini menjadi penengah mampu menahan laju eskalasi ini, atau justru membiarkan konflik kembali meledak dan menyeret kawasan ke dalam ketidakpastian yang lebih dalam?



