Tiga Negara Junta Sahel Bersatu Tawarkan Diri Tuan Rumah Piala Afrika 2032

Tiga negara yang diperintah oleh pemerintahan militer—Burkina Faso, Mali, dan Niger—secara resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah bersama untuk Piala Afrika (Afcon) edisi 2032, menawarkan visi baru bagi sepak bola Afrika di tengah bayang-bayang krisis keamanan dan isolasi diplomatik.

Pengajuan ini muncul setelah Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) membuka pendaftaran untuk tiga edisi turnamen sekaligus, yakni 2028, 2032, dan 2036. Federasi Sepak Bola Mali (Femafoot) menyebut proposal bersama ini dibangun di atas semangat solidaritas, integrasi regional, dan pembangunan berkelanjutan sepak bola Afrika. Ketiga negara bertekad menyusun tawaran yang kredibel dan membawa perspektif baru bagi persepakbolaan benua hitam.

Namun, langkah ini tidak lepas dari konteks politik yang rumit. Burkina Faso, Mali, dan Niger telah resmi meninggalkan blok regional Afrika Barat, ECOWAS, pada tahun lalu dan membentuk Aliansi Negara Sahel (AES). Pakta ini bertujuan memperkuat kerja sama di bidang keamanan, infrastruktur, perdagangan, dan pembangunan ekonomi. Di saat yang sama, ketiga negara tersebut menghadapi serangan kelompok jihad bersenjata yang terus mengancam stabilitas, serta telah menjauh dari mitra keamanan tradisional Barat dan justru mempererat hubungan dengan Rusia.

Presiden CAF Patrice Motsepe, ketika ditanya oleh BBC Sport Africa mengenai jaminan keamanan, menegaskan bahwa ketiga negara “akan memiliki peluang yang sama seperti negara lain” untuk menjadi tuan rumah. “Mereka tidak akan dirugikan atau diprasangkai karena mereka adalah junta militer, tetapi Anda mengangkat poin yang sangat penting,” ujar Motsepe. Ia menambahkan bahwa masalah keselamatan dan keamanan harus diatasi, namun belum ada keputusan final mengenai tuan rumah Afcon 2032.

Motsepe juga menekankan bahwa CAF harus “berurusan dengan realitas”. “Tentu saja, demokrasi, kebebasan berpendapat, dan pemilu reguler adalah hal yang tidak bisa ditawar. Itu sangat penting,” katanya. Namun, ia berjanji akan mengunjungi negara-negara tersebut untuk membahas aspek sepak bola. Keputusan akhir, menurut Motsepe, akan berada di tangan komite eksekutif CAF, bukan dirinya sendiri. Ia menolak gaya kepemimpinan otoriter dan ingin membangun budaya transparansi serta tata kelola yang baik di CAF.

Pertemuan antara presiden Femafoot dan rekan-rekannya dari Burkina Faso dan Niger dengan Motsepe berlangsung di New York pada akhir pekan lalu, bertepatan dengan final Piala Dunia 2026. Turut hadir Kolonel-Mayor Djibrilla Hima Hamidou, anggota Dewan FIFA dan presiden kehormatan federasi sepak bola Niger. Burkina Faso (1998) dan Mali (2002) sebelumnya pernah menjadi tuan rumah Afcon secara mandiri, sementara edisi tahun depan di Kenya, Tanzania, dan Uganda akan menjadi yang pertama dengan tiga tuan rumah bersama.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menarik untuk dicermati karena menunjukkan bagaimana sepak bola dapat menjadi alat diplomasi dan integrasi regional di tengah situasi politik yang tidak stabil. Meskipun tidak ada keterlibatan langsung, pola kerja sama antarnegara dengan latar belakang pemerintahan non-demokratis dapat menjadi preseden bagi kawasan lain, termasuk Asia Tenggara. Selain itu, standar keamanan dan infrastruktur yang dituntut CAF bisa menjadi tolok ukur bagi Indonesia jika suatu saat berniat menjadi tuan rumah turnamen internasional serupa.

Ke depan, pertanyaan besar yang mengemuka adalah apakah CAF akan benar-benar memberikan lampu hijau kepada negara-negara yang tengah dilanda konflik dan isolasi internasional. Atau justru, tawaran ini akan menjadi batu loncatan bagi rekonsiliasi politik dan ekonomi di kawasan Sahel? Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal pasti: sepak bola kembali menjadi panggung bagi dinamika geopolitik yang kompleks.