Menteri Luar Negeri Korea Utara Terbang ke Moskow: Perkuat Poros Militer dengan Rusia
Baca dalam 60 detik
- Choe Son Hui bertolak ke Rusia pada 18 Juli untuk bertemu Sergey Lavrov, menandai eskalasi kerja sama bilateral.
- Kesepakatan pertahanan yang ditandatangani tahun lalu telah mendorong pengiriman rudal, amunisi, dan ribuan tentara Korea Utara ke Ukraina.
- Kunjungan ini berpotensi memicu reaksi keras dari Korea Selatan dan Uni Eropa, serta mengubah peta geopolitik di Asia Timur.

Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son Hui, telah tiba di Moskow untuk melakukan pembicaraan dengan mitranya dari Rusia, Sergey Lavrov. Langkah ini menegaskan semakin eratnya hubungan antara dua negara yang sama-sama mendapat tekanan internasional, di tengah perang Rusia di Ukraina yang telah berlangsung lebih dari dua tahun.
Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) melaporkan pada Minggu (19/7) bahwa Choe dan rombongannya berangkat dari Pyongyang pada 18 Juli menggunakan pesawat pribadinya. Kementerian Luar Negeri Rusia sebelumnya telah mengonfirmasi kunjungan ini, yang dipandang sebagai bagian dari konsolidasi aliansi strategis antara Pyongyang dan Moskow.
Kedua negara telah menandatangani perjanjian pertahanan ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Pyongyang pada 2024. Sejak saat itu, Korea Utara telah mengirimkan rudal, amunisi, dan ribuan tentara untuk membantu Rusia di Ukraina. Sebagai imbalannya, analis memperkirakan Moskow memberikan bantuan finansial, teknologi militer, pasokan pangan, dan energi kepada Korea Utara yang terisolasi secara diplomatis.
Pada April lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berjanji untuk membantu Rusia memenangkan perang yang disebutnya sebagai "perang suci". Pernyataan ini muncul setelah Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov dan sejumlah pejabat tinggi lainnya mengunjungi Pyongyang untuk membahas penguatan hubungan militer. Belousov bahkan menyatakan Moskow siap menandatangani rencana kerja sama untuk periode 2027 hingga 2031.
Kunjungan Choe Son Hui kali ini dipandang sebagai upaya untuk menyelaraskan strategi militer dan diplomatis kedua negara, terutama dalam menghadapi sanksi internasional yang semakin ketat. Korea Selatan dan Uni Eropa telah mengecam keras kemitraan ini, menudingnya melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Namun, Kementerian Luar Negeri Korea Utara membalas dengan menyatakan bahwa kerja sama dengan Rusia adalah "pelaksanaan hak berdaulat" yang tidak dapat diintervensi pihak mana pun.
Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi strategis. Sebagai negara yang aktif dalam forum multilateral dan non-blok, Indonesia perlu mencermati bagaimana poros Moskow-Pyongyang dapat mempengaruhi stabilitas kawasan Asia Timur dan potensi dampaknya terhadap rantai pasokan global. Selain itu, meningkatnya kerja sama militer kedua negara berpotensi memicu perlombaan senjata di Semenanjung Korea, yang secara langsung berdampak pada keamanan regional.
Ke depan, pertemuan antara Choe dan Lavrov diperkirakan akan membahas tidak hanya dukungan militer lebih lanjut, tetapi juga kemungkinan pengakuan diplomatis terhadap klaim teritorial Rusia di Ukraina. Pertanyaannya, sejauh mana aliansi ini akan memicu respons kolektif dari negara-negara demokrasi, dan apakah Indonesia akan mengambil sikap tertentu dalam forum-forum internasional seperti PBB atau ASEAN?



