China di Ambang Krisis Iklim: Pemanasan Tiga Kali Lipat Lebih Cepat dari Rata-rata Global
Baca dalam 60 detik
- Suhu rata-rata China meningkat 0,31°C per dekade sejak 1961, melampaui laju pemanasan global dan memicu cuaca ekstrem beruntun.
- Topan kembar, tornado, dan gelombang panas telah menewaskan puluhan orang serta memaksa evakuasi massal di beberapa provinsi.
- Meski berkomitmen menurunkan emisi, China masih bergantung pada batu bara, dan para ahli menilai transisi energi harus dipercepat.

China tengah menghadapi musim panas paling ekstrem dalam sejarah modern, dengan rentetan bencana hidrometeorologi yang menewaskan puluhan orang dan memaksa lebih dari 260.000 warga mengungsi. Para ilmuwan menegaskan bahwa kondisi ini bukan lagi anomali musiman, melainkan buah dari pemanasan yang berlangsung tiga kali lebih cepat dibandingkan rata-rata dunia.
Badan Meteorologi China (CMA) dalam laporan Buku Biru yang dirilis awal Juli mencatat bahwa suhu tahunan rata-rata negeri itu meningkat 0,31 derajat Celsius per dekade sejak 1961—jauh di atas laju pemanasan global. Tahun 2025 sendiri masuk dalam jajaran dua tahun terpanas sejak pencatatan dimulai pada 1901. Wilayah utara dan barat China mengalami kenaikan suhu yang lebih tajam dibanding selatan dan timur, memperparah ketimpangan iklim antardaerah.
Benjamin Horton, profesor dari City University of Hong Kong yang juga dekan School of Energy and Environment, menjelaskan bahwa daratan luas China memanas lebih cepat karena sifat fisik daratan yang menyerap panas lebih efisien ketimbang lautan. "Yang mengkhawatirkan bukan sekadar musim panas yang lebih gerah, melainkan garis dasar iklim itu sendiri bergeser begitu cepat sehingga kejadian ekstrem yang dulu langka kini menjadi normal," ujarnya.
Dalam sepekan terakhir, Topan Maysak menerjang Pulau Hainan dan Guangxi, menewaskan sedikitnya 39 orang. Sebelumnya, dua tornado menerjang Provinsi Hubei pada 6 Juli, merenggut 11 jiwa dan melukai ratusan lainnya. Seorang warga Huanggang terseret angin dari apartemennya dan harus dilarikan ke rumah sakit. "Semua terjadi dalam tiga hingga lima menit, tapi dampaknya sangat menghancurkan," kenang seorang saksi.
Gelombang panas juga melanda sejumlah kota besar. Shanghai mencatat suhu 37 derajat Celsius pada 15 Juli, sementara wilayah barat laut diperkirakan mencapai 44 derajat. Di Chengdu, stasiun bawah tanah kereta api dialihfungsikan menjadi tempat berteduh bagi warga yang kepanasan. Pemerintah setempat bahkan mengeluarkan peringatan dini risiko kesehatan akibat panas untuk pertama kalinya tahun ini.
Fenomena ini tidak lepas dari urbanisasi masif dan efek pulau panas perkotaan. Menurut Horton, perluasan kota yang cepat, permukaan beton, dan berkurangnya vegetasi membuat kawasan urban jauh lebih panas ketimbang pedesaan. Di Shenzhen, layanan darurat menerima hampir 40 panggilan terkait sengatan panas dalam 12 hari pertama Juli, dengan 19 kasus terjadi pada 11 Juli saja. Otoritas setempat melarang aktivitas luar ruangan seperti mendaki gunung karena risiko stroke panas yang tinggi.
Di tengah krisis iklim yang sudah di depan mata, Presiden Xi Jinping dalam pidato di PBB September lalu menegaskan komitmen China menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 7–10 persen dari puncak emisi pada 2035. China, yang menggeser AS sebagai penghasil emisi terbesar dunia pada 2006, juga menargetkan puncak emisi karbon pada 2030 dan netralitas karbon pada 2060. Xi mendorong peningkatan energi angin dan surya serta pangsa bahan bakar non-fosil hingga di atas 30 persen.
Namun, Horton mengingatkan bahwa kemajuan yang ada masih dibayangi oleh besarnya emisi yang terus mengalir. "China layak diapresiasi atas kemajuan substansial dalam komitmen iklimnya, tetapi batu bara masih menjadi tulang punggung keamanan energi dan industri," katanya. Menurut dia, kesuksesan jangka panjang akan ditentukan oleh seberapa cepat ekspansi energi terbarukan mampu menekan emisi absolut secara berkelanjutan.
Bagi Indonesia, pengalaman China menjadi cermin nyata bahwa negara kepulauan dan kontinental sama-sama rentan terhadap percepatan perubahan iklim. Dengan garis pantai yang panjang dan ketergantungan pada energi fosil, Indonesia perlu mengamati bagaimana langkah-langkah adaptasi China—seperti sistem pendingin perkotaan, atap hijau, dan material reflektif—dapat diadopsi untuk mengurangi dampak gelombang panas dan bencana hidrometeorologi yang kian sering terjadi di tanah air.
Pertanyaan kritis yang kini mengemuka: mampukah China—dan negara-negara berkembang lainnya—menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan emisi yang ambisius, ataukah kita semua akan terus menyaksikan rekor suhu baru setiap musim panas?



